Oleh: jokobudisantoso | Juli 19, 2008

identifikasi maslah dan solusi banyumas

IDENTIFIKASI MASALAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMECAHAN MASALAH/SOLUSI UNTUK
MEWUJUDKAN BANYUMAS SEJAHTERA.

Seorang manager baik di perusahaan atau manager di pemerintahan baik itu ditataran top manager maupun di tataran manager dibawahnya (operasional) pada saat ini dituntut tidak hanya sekedar memiliki kemampuan managerial tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership. Pemahaman tersebut kiranya tidak berlebihan jika kita kaitkan dengan berbagai pendapat ahli yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam berkairi dimanapun dibdang apapun yang menyatakan bahwa ”kemampuan IQ yang tinnggi dari seseorang yang akan sukses sangat penting tetapi ada faktor yang tidak kalah penting yaitu kemampuan EQ yang cerdas/mulia” Dalam hal ini kami akan analogikan bahwa ”managerial” itu berhubungan erat dengan ”teknis/IQ” seseorang sedangkan ”leadership” itu sangat berhubungan erat dengan ”EQ/kemampuan seseorang dalam pengendalian diri/seni membaca situasi dan kondisi serta dapat mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat dan relatif dapat diterima oleh seluruh shareholder”.
Disinilah kita akan dapat megetahui kecerdasan emosional seseorang pemimpin dalan mengelola/memanage permasalahan dan mencari solusi terbaik, jika tataran teknis kita sering dihadapkan yang namanya ”asumsi” makro,mikro dihadapkan dengan data/angka,informasi dan metodologi yang akan digunakan dalam mencari solusi suatu masalah kita akan sangat ”mudah” dalam menganalisis data/informasi tersebut lebih-lebih di era digital saat ini, tetapi kita seringkali menghadapi kondisi dan situasi yang sangat sulit ketika mengambil / memilih pilihan – pilihan yang akan dijadikan keputusan / kebijakan. Itulah sekelumit gambaran secara umum kenapa seorang manager dituntut tidak saja mampu dalam memformulasi,mengendalikan,menggerakan,mengatur,mengarahkan aspekaspek teknis semata tetapi juga aspek teknis dan non teknis yang ada di SDM yang dipimpinnya agar secara secara sadar dan sukarela bersama-sama mencapai tujuan organisasi baik bisnis ataupun pemerintahan.

Sedangkan dalam ”manajemen dan leadership” di pemerintahan ada sedikit perbedaan yaitu pada aspek Sumber Daya Modal (wilayah) dan faktor goals, sedangkan prinsip=prinsip manajemen yang harus dilaksanakan baik untuk organisasi bisnis/perusahaan ataupun pemerintahan sama. Goals/tujuan organisasi bisnis selama ini adalah bagaimana organisiasi bisnis/perusahaan tersebut mendapatkan laba yang setinggi-tingginya sedangkan goals organisasi pemerintah tentunya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera
Saya tidak membatasi pengertian sejahtera, tetapi menurut kami sejahtera adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahir berupa pangan,sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bathin yaitu bisa mengaktualisasikan diri dalam masyarakat dalam berorganisiasi/berkelompok, beragama dalam suasanua aman dan nyaman.

Kemudian bilamana ”kondisi sejahtera” tersebut harus dicapai? Tentunya sebagaimana ”kontrak rakyat” hanya selama lima tahun. Nah dalam rangka mencapai golas tersebut maka sangat dibutuhkan diskripsi baik: SDM,SDA,SDBuatan. Karena ketiga faktor tersebut menurut yang kami persepsikan sedangkan ”workplan” manager pemerintahan di daerah adalah 5 (lima) tahunan selanjutnya timbul suatu pertanyaan bagaiamana Kepala Daerah mampu membawa masyarakat sejehatera dalam kurun waktu lima tahun?

Seorang Pimpinan Perusahaan pada dasarnya hampir sama prinsip prinsip kepemimpinannya ketika dia harus memimpin suatu wilayah, namun ada sisi-sisi lain yang tidak sama dan memerlukan sedikit pengetahuan tambahan pengetahuan tentang program, kewenangan, dan pemahanan wilayah. Sehingga menitik beratkan hal-hal diatas maka agar selama kurun waktu 5 tahun pembangunan dapat terarah, terpadu berdaya guna dan berhasil guna Kriteria Program yang diprioritaskan harus:
1. Bersifat Lintas Sektoral yang menjadi hajat hidup orang banyak (sektor basis);
2. Mempunyai effek domino terhadap sektor lain;
3. Menjadi kebutuhan riil masyarakat sehari-hari;
4. Mengatasi masalah masalah pokok ( Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Pangan)

Selanjutnya hasil pengamatan, instuisi dan data-data kualitatif serta identifikasi kami maka dapat kami ajukan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan pendapatan petani.

1. Kelembagaan Pendirian Perusda BUGULOG / Badan Urusan Gula dan Logisltik yang mempunyai tugas pokok fungsi:
2. Pengendalian harga komoditas ( Beras dan Gula Kelapa) ditingkat petani agar tidak jatuh;
3. Penyimpanan / penggudangan sementara;
4. Menjalin akses pasar dengan pasar-pasar induk atau pabrik pemakai hasil pertanian;
5. Pemutusan rante “ijon” dari para “toke” terhadap para petani penderes gula kelapa sehingga petani dapat menikmati kenaikan harga pasar dari gula kelapa dan terhindar dari permainan harga oleh para toke/pengijon;
6. Kegiatan:
7. Pengkajian ”manajemen pengusahaan 2,5 ha lahan pertanian oleh satu Kepala Keluarga Petani ” target output ( formulasi manajemen sharing, operasional dan pengolahan lahan secara adil dan berkelanjutan)
8. Pembagian pupuk kompos pada petani; target output ( pemulihan kesuburan lahan dan peningkatan produktifitas lahan dalam jangka panjang)
9. Pemberian insentif berupa pengurangan PBB sebesar 50 bagi pemilik lahan yang menggunakan pupuk kandang/kompos; target output ( pembiasaan bertani organik dan menggairahkan peternak menghasilkan kompos bahkan melalui pengolahan sampah TPA)
10. Pengadaan pelatihan pertanian lapangan bagi para generasi muda di 27 kecamatan; output target ( memotivasi dan merangsang generasi muda di bidang pertanian)
11. Pembinaan dan lomba Kelompok Petani Taruna / generasi muda;
12. Pameran, eksplorasi komoditas unggulan lokal dan sertifikasi komoditas unggulan ( mis : beras Hitam, Beras merah, Durian; dll)
13. Pengurusan Patenisasi komoditas Unggulan agar dapat kepastian hukum untuk mencari ”ikon” komoditas pertanian khas Banyumas;
14. Pengembangan perkebunan rakyat

2. Program iklim investasi yang kondusif
Kegiatannya meliputi:
De-regulasi seluruh perda dan perbub yang menghambat investasi;
1. Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Perda nomor 6 tahun 1995 tentang IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan;
3. Perbup nomor … tentang penjabaran dari perda IMB (termasuk yang menghambat IMB RITA);
4. Deregulasi Perda2 tentang perijinan agar lebih pro investasi dengan semangat pelayanan murah, cepat, mudah dan transparan;
5. Pemberian insentif bagi usaha-usaha padat karya dan yang menggunakaan vang baku industri lokal;
6. Fasilitasi forum komunikasi berkala antara asosiasi pengusaha KADIN, ARDIN dll dengan pemerintah serta Perbankan serta BI;
7. Fasilitasi peningkatan mutu industri rakyat (Gula kelapa, Gethuk Goreng Sokaraja, Batik Banyumasan);
8. Peningkatan peran BKK Purwokerto dalam sektor industri kecil dalam permodalan dengan target plafon kredit UKM sebesar 70% ;

9. Pengoptimalan peran Dekranasda untuk mendongkrak kerajinan rakyat melalui peningkatan SDM, Soft ware, infrastruktur dan menjalin dengan keduataan Besar Negara sahabat;
10. Pembangunan ”Show Room Banyumas” di tempat parkir Lokawisata Baturraden dengan diisi ” Hanya barang barang khas Banyumas saja”
11. Revitalisasi Pasar-pasr tradisional;
12. Regulasi Pasar Modern agar tidak mematikan Pasar Tradisional;
13. Pemberian Tax Holiday bagi industri padat karya selama 1 tahun;
14. Pengembangan industri rakyat (Batik Banyumas, Gethuk Goreng, Gula Kelapa;

3. Program Fasilitasi tenaga kerja yang komprehensif
Kegiatan meliputi:
1. Pengkajian /penyusunan profil Tenaga Kerja; output target (diskripsi Jumlah angkatan kerja, Penganggur, setengah penganggur, jumlah peluang kerja distribusi dan sebaranya sektor, dll secara rinci dan pemetaanya)
2. Penyusunan segmentasi pasar tenaga kerja local, regional maupun internasional tenaga kerja; output target ( khusus penyajian pasar / permintaan tenaga kerja yang ada menyangkut spesifikasi, kualifikasi, jumlah sebaran dan prediksi/forecasting kebutuhan tenaga kerja yang akurat selama 5 tahun)
3. Pembangunan BLK di tiap tiap kawedanan secara bertahap dan pemberian pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar; output target ( pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja dengan pemenuhan standart kualifkasi yang dibutuhkan)
4. Fasilitasi calon TKI / TKW dengan perbankan khususnya BKK untuk pembiayaan pemberangkatan; uotput target ( membantu kesulitan calaon TKI/TKW dalam pembiayaan)
5. Fasilitasi sekolah-sekolah kejuruan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga alumni; output target ( penyiapan anak didik di dunia usaha/industri)
6. Kerjsama dengan Event Organiser dan media massa dalam pembukaan ”Bursa Tenaga Kerja” secara berkala; OT ( informasi pasar tenaga kerja menyangkut penawaran dan permintaan dibuat data base);

Fasiliasi pembentukan Koperasi / Badan Usaha TKI/TKW agar seusai lepas tidak jadi TKI / TKW dapat berkiprah / berkarya; OT ( Kesinambungan pendapatan pasca jadi TKI/TKW dan edukasi ber wira usaha, merubah secara lambat laun kebiasaan hanya jadi dari ”pekerja” menjadi ” pengusaha”
Banyak orang yang pinter (IQ tinggi) tetapi ”hampir tidak ada” orang yang bener ”ber EQ cerdas dan mulia” yang telah dihasilkan oleh dunia pendidikan!!!
Bidang Pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan SDM, SDM yang baik, unggul jujur dan terpercaya (IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia) merupakan modal yang sangat penting sebagai ”agen perubahan”. Sedangkan hakekat pembangunan adalah ” menuju kearah yang selalu lebih baik dengan berbagai perubahan”. Sehingga keberhasilan pembangunan sangat tergantung SDM yang ber IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia. Seringkali pasar tenaga kerja kebingungan dalam menemukan calon tenaga kerja yang mempunyai standar ganda ” ber IQ tinngi dan ber EQ tinggi”. Ini adalah pasar yang kosong….. shg bagaimana pendidikan kita bisa mencetak generasi muda seperti itu……
Dengan demikian untuk mewujudkan ”generasi muda yang ”ber IQ tinggi dan ber EQ cerdas dan mulia” maka upaya yang pemecahan masalah harus dilakukan dari ”hulu” yaitu dengan ”kurikulum” perlu dievaluasi dan ditambahkan ”muatan” yang berasal dari ” pendidikan aklhaq / budi pekerti” serta ” kebutuhan dan tren pasar tenaga kerja di lapangan” melalui Program…

4.Program penguatan kurikulum yang aplikatif dengan pasar tenaga kerja.
Kegiatan meliputi:
1. Penambahan / aditif pendidikan akhlak/budi pekerti;
2. Penambahan aditif ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan pasar;
3. Penambahan aditif kewirausahaan/interprenuer;

5.Program Pengalokasian dana pendidikan 20% ;
dengan prioritas kegiatan yang bertujuan ( goals) nya adalah :
 Pembebasan Biaya sekolah ( bebas SPP, bebas Biaya biaya lainnya khususnya pendidikan dasar 9 tahun) melalui :
 Kerjasama dengan asuransi;
 Pengalokasian ” Educated Permanent Fund” / Dana Abadi pendidikan;
 Peningkatan sarana/prasarana untuk mengangkat sekolah sekolah ”Desa” menjadi sekolah standart ”kota”;
 Pemeliharaan sarana/prasarana sekolah standart ”kota”
 Penyusunan data base pendidikan;

6. Program interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
Kegiatan
1. Forum komunikasi antara pelaku bisnis dengan pelaku pendidikan;
2. Kerjasama peningkatan mutu ketrampilan dan keahlian antara sekolah dan BLK;
3. Peningkatan

7. Program akselerasi interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
• Forum komunikasi Dewan Pendidikan dan stakesholder Pendidikan;

Bidang Kesehatan
Sebagai sauatu masalah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll
Sehingga diperlukan program program preventif dan kuratif melalui:

8. Program preventif Gaya dan Pola Hidup Sehat.
1. Kampanye dan sosialisasi style dan pola hidup sehat; (target output pemahaman ’berhenti makan sebelum kenyang, menjaga aktifitas/kerja, olahraga dan istirahat secara seimbang, pemilihan dan contoh makanan dan minuman sehat)
2. Kampanye dan sosialisasi makanan, miniman higines, murah dan menyehatkan; (target output: tidak makan minum yang mengandung bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pemanis dan mengganti dengan rempah2 misalnya jahe, mrica, pala dan produk makanan lokal misalnya jagung rebus, ubi kuning rebus dll)
3. Pemilihan keluarga sehat dan sejahtera; (target output terpilih nya 27 kepala keluarga sehat dan sejahtera /KKSS);
4. Pemberian motivasi oleh KKSS kepada seluruh masyarakat dalam kecamatan;
Program kuratif dengan jaminan asuransi kesehatan masyarakat.
(kebetulan sudah di handle oleh pemerintah pusat)
Kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankan organisasi tersebut, demikian halnya dengan organisasi Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka sangatlah penting/urgen bahwa sebelum penempatan seseorang duduk didalam jabatan tertentu di adakan “psikotest” , “kompetensi”, maupun “TPA” dengan standart yang jelas sesuai dengan kualifikasi “job” yang tidak kalah penting adalah bahwa karena kesuksesan seseorang sekarang ini ternyata sangat dipengaruhi factor “emosional question” seseorang . Seperti disadari oleh banyak kalangan bahwa saat ini banyak orang yang pinter tapi sedikit orang yang bener, untuk itu maka saat ini juga dipemerintahan sangat dibutuhkan orang-orang yang “bener” agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Selanjutnya pemilihan dan penempatan sesorang menduduki jabatan setidaknya harus memiliki “emosional question” yang baik/bener/jujur agar pejabat pejabat tersebut dapat mendukung kinerja Bupati dengan professional, loyalitas, dedikasi dan dapat dipercaya/jujur serta bisa menjadi panutan/tauladan bagi bawahannya.

Bidang SDM (Sumber Daya Manusia)
Melalui :
9. Program perubahan mindset aparatur pemerintah.
1. Kegiatan Pengajian dan pembaiatan seluruh aparatur untuk berlaku jujur dan adil dan doa bersama secara berkala.
2. Kegiatan Penyusunan dan pernyataan pakta intregitas untuk berbuat jujur, adil dan transparan bagi seluruh aparatur yang di ketahui oleh Kepala Daerah dan Hakim Pengadilan Negeri;
3. Kegiatan Pernyataan tidak mau menerima gratifikasi dari bawahan atau dari manapun;
4. Kegiatan reward bagi aparat yang berprestasi dan punishment bagi aparat yang melanggar peraturan tanpa kecuali;
5. Pemilihan aparat berkinerja terbaik setiap unit kerja setiap 1 semerter;
6. Pengembangan instrumen-instrumen variabel penilaian diluar DP3 dalam promosi secara transparan;
7. Kegiatan Mutasi reguler maksimal setiap 2 tahun sekali;
Politik sangat erat dengan kekuasaan, uang, dan ”tujuan” yang tersembunyi dalam prakteknya. Namun jika kita didasari dengan seringnya pelaku politik berkomunikasi dan selalu ada yang mengingatkan bahwa dibawah sana ”grassroot” ada yang memerlukan tangan –tangan kita serta adanya persamaan goals / tujuan akhirnya diantara pelaku politik yang berkuasa Insya Allah dengan ber ”main set” seperti itu maka merupakan sesuatu yang dapat dibangun sinergis dalam mewujudkan cita-cita luhur dari ”shareholders” / MUSPIDA PLUS

10. Program konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan muspida plus;
1. Kegiatan Friday Coffe Morning antara Muspida plus unsur pimpinan DPRD; output target ( Bupati, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Keua Pengadilan Negeri, Rektor PTN/PTS, MUI) ; (target output terjalinya komunikasi dan persamaan persepsi dalam pemecahan maslah dan solusi pemecahannya secara win-win slution)
2. Kegiatan Visiting antara muspida; uotput target ( membiasakan kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan ”ewuh pakewuh” dalam konteks positif)
3. Kegiatan konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif minimal setiap bulan sekali; uotput target ( memecahkan kebuntuan informasi dan saling klarifikasi dan memahami langkah-langkah yang akan diambil eksekutif/legislatif atau bersama sama target goals mempercepat proses pengeluaran kebijakan penting Pemerintahan Daerah).

11. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penataan Ruang / Tata Ruang pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu:
1. Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. Aspek Pemanfaatan Ruang; dan
3. Aspek Pengendalian Rencana Tata Ruang.
Ketiga aspek tersebut perlu di “revitalisasi/optimalkan dalam pelaksanaanya sehingga dapat secara selaras masalah Penataan Ruang betul-betul berjalan sinergis antar ketiga aspek maupun sinergis dengan dengan produk perencanaan lainnya seperti RPJP atau RPJM.
Karena seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang SPPN maupun UU Penataan Ruang bahwa produk Perencanaan Pembangunan RPJP,RPJM mempunyai kekuatan yang sama dengan RTRW dalam kedudukan secara hukum (sama sama Perda) dan diharapkan dapat saling melengkapi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Untuk itu maka Penataan Ruang/Tata Ruang agar “kredibel” di mata hukum, masyarakat dan pemerintah daerah, maka sub-sub aspek dari 3 aspek tersebut harus ditingkatkan. Sub –sub Aspek yang lemah adalah:
Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang yaitu:
o sub aspek keterlibatan stakesholder dalam proses penyusunan;
o sub aspek minimnya pendanaan dalam pekerjaan;
o suk aspek tidak adanya rencana tindak dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;
o sub aspek aplikasi soft ware ataupun program yang bisa diakses oleh masyarakat/dunia usaha;
o sub aspek rendahnya sanksi pelanggar dalam perda;

Aspek Pemanfaatan Ruang;
o sub pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan/rencana tata ruang;
o sub aspek belum adanya penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang;
o sub aspek tidak konsistenya pemerintah dalam pemberian ijin lokasi;
o sub aspek konflik pemanfaatan ruang:

Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
o Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara preventif dan kuratif :
o Secara preventif yaitu melalui perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dan
o Secara kuratif/penindakan melalui pembongkaran bangunan , pembatalan Ijin Lokasi, dan evaluasi ijin yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk dll


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: