Oleh: jokobudisantoso | Juli 19, 2008

IDENTIFIKASI MASALAH KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI MASALAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMECAHAN MASALAH/SOLUSI
Oleh : Ir. Joko Budi Santoso
Kasub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup – BAPPEDA BANYUMAS
Maret 2008

No Kondisi Saat ini / Permasalahan
Potensi
Wacana pemecahan secara integrated
Program-program langkah-langkah / kegiatan yang mungkin dilaksanakan
1. Pertanian
1. Sempitnya kepemilikan lahan;
2. Jatuhnya harga produk ketika panen
3. Rendahnya minat generasi muda ke sektor pertanian;
4. Pemakaian pupuk buatan/an-organik yang cenderung membuat pengaruh pada struktur tanah dan tekstur tanah jelek artinya menyebabkan unsur-unsur hara ” tersedia” di sistem perakaran sehingga mengakibatkan pemakaian pupuk buatan/pabrik menjadikan kecenderungan penurunan hasil per satuan luas lahan/tahun;
5. Belum adanya komoditas pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan yang bisa menjadi ”ikon” sektor pertanian
o Potensi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Lahan yang ”produktif” yaitu lahan yang jika ditambahkan unsur-unsur mikro yaitu seperti Fe, Mg, Sulfur dll /makrro yaitu seperti N, P, K dapat menghasilkan pruduksi tinggi per satuan luas lahan;
o Adanya Fakultas Pertanian/Perikanan Unsoed;
o Perlunya melihat permasalahan dari sektor pertanian ini dari ”hulu” yaitu dengan menggunakan pendapat beberapa ahli sosial ekonomi pertanian yang menyatakan ” bahwa satu Kepala Keluarga (KK) Petani akan dapat hidup ’layak’ jika mereka menguasai / mengusahakan lahan seluas minimal 2 ha”. Pernyataan tersebut sebagaimana memang suatu kondisi yang ”ideal” jika seseorang berprofesi petani dapat hidup layak dan dapat membiayai anak-anaknya di PT. Sehingga jika kepemilikan / penguasaan lahan oleh petani kurang dari 2 ha, maka akan terjadi ”proses pemiskinan secara terstruktur dan perlahan lahan dari petani tersebut”
o Menelaah point diatas maka diperlukan upaya ”managemen lahan” agar seluruh shareholder dapat menikmati hasil yang optimal dari lahan yang ia miliki. Program Peningkatan pendapatan petani.
Kelembagaan Pendirian Perusda BUGULOG / Badan Urusan Gula dan Logisltik yang mempunyai tugas pokok fungsi:
1. Pengendalian harga komoditas ( Beras dan Gula Kelapa) ditingkat petani agar tidak jatuh;
2. Penyimpanan / penggudangan sementara;
3. Menjalin akses pasar dengan pasar-pasar induk atau pabrik pemakai hasil pertanian;
4. Pemutusan rante “ijon” dari para “toke” terhadap para petani penderes gula kelapa sehingga petani dapat menikmati kenaikan harga pasar dari gula kelapa dan terhindar dari permainan harga oleh para toke/pengijon;
Kegiatan:
1. Pengkajian ”manajemen pengusahaan 2,5 ha lahan pertanian oleh satu Kepala Keluarga Petani ” target output ( formulasi manajemen sharing, operasional dan pengolahan lahan secara adil dan berkelanjutan)
2. Pembagian pupuk kompos pada petani; target output ( pemulihan kesuburan lahan dan peningkatan produktifitas lahan dalam jangka panjang)
3. Pemberian insentif berupa pengurangan PBB sebesar 50 bagi pemilik lahan yang menggunakan pupuk kandang/kompos; target output ( pembiasaan bertani organik dan menggairahkan peternak menghasilkan kompos bahkan melalui pengolahan sampah TPA)
4. Pengadaan pelatihan pertanian lapangan bagi para generasi muda di 27 kecamatan; output target ( memotivasi dan merangsang generasi muda di bidang pertanian)
5. Pembinaan dan lomba Kelompok Petani Taruna / generasi muda;
6. Pameran, eksplorasi komoditas unggulan lokal dan sertifikasi komoditas unggulan ( mis : beras Hitam, Beras merah, Durian; dll)
7. Pengurusan Patenisasi komoditas Unggulan agar dapat kepastian hukum untuk mencari ”ikon” komoditas pertanian khas Banyumas;
8. Pengembangan perkebunan rakyat

No
Kondisi Saat ini/permasalahan
Potensi
Wacana pemecahan masalah secara integrated program-program langkah-langkah
/ kegiatan yang mungkin dilaksanakan
2. Perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha kecil
1. Tidak adanya regulasi perijinan, regulasi kawasan perindustrian, regulasi bidang industri, regulasi perdagangan / mekanisme penjualan ( retail, grosir, supermarket, pasar tradisional) yang memberikan insentif yang merangsang pengusaha menanamkan modalnya di Banyumas
2. Belum terfasilitasinya Sektor riil, pengusaha kecil, pegadang kecil dalam akses dengan lembaga perbankan.
3. Masih lemahnya manajemen pemasaran industri kecil
4. Belum terfasilitasinya industri kecil/rumahan oleh pemda dalam manajemen;
5. Tidak adanya komunikasi antar forum asosiasi perdangan/industri dengan pemerintah daerah

o Minat generasi muda untuk bekerja pada sector perdagangan dan industri cukup besar dibanding sector pertanian;
o Keanekaragaman industri kecil yang dapat meningkatkan sektor riiil;

Walaupun sebagian besar kewenangan bidang perindustrian & perdagangan serta regulasi masih di pemerintah pusat, Namur penda bisa menyusun regulasi yang dapat mendukung tumbuhnya industri dan memacu perkembangan perdagangan didaerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pada PMDN maupun PMA dan sector riiil. Karena dengan pemberian insentif penda tidak semata mata “rugi” dengan berbagai fasilitas yang diberikan lepada “dunia usa” tetapi justru Pemda akan mendapatkan impact/dampak dari multiplier effek dari investasi yang ditanamkan.
Pemberian insentif dapat berupa:
o Pembangunan infrastruktur seperti air bersih, listrik, jalan di kawasan-kawasan perindustrian;
o Fasilitasi Site Plan Pabrik, Rekruitmen pegawai dan pemberian ”tax holiday” untuk retribusi perijinan dan pajak selama 1 tahun; Program iklim investasi yang kondusif
Kegiatannya meliputi:
De-regulasi seluruh perda dan perbub yang menghambat investasi;
1. Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Perda nomor 6 tahun 1995 tentang IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan;
3. Perbup nomor … tentang penjabaran dari perda IMB (termasuk yang menghambat IMB RITA);
4. Deregulasi Perda2 tentang perijinan agar lebih pro investasi dengan semangat pelayanan murah, cepat, mudah dan transparan;
5. Pemberian insentif bagi usaha-usaha padat karya dan yang menggunakaan vang baku industri lokal;
6. Fasilitasi forum komunikasi berkala antara asosiasi pengusaha KADIN, ARDIN dll dengan pemerintah serta Perbankan serta BI;
7. Fasilitasi peningkatan mutu industri rakyat (Gula kelapa, Gethuk Goreng Sokaraja, Batik Banyumasan dll);
8. Peningkatan peran BKK Purwokerto dalam sektor industri kecil dalam permodalan dengan target plafon kredit UKM sebesar 70% ;
9. Pengoptimalan peran Dekranasda untuk mendongkrak kerajinan rakyat melalui peningkatan SDM, Soft ware, infrastruktur dan menjalin dengan keduataan Besar Negara sahabat;
10. Pembangunan ”Show Room Banyumas” di tempat parkir Lokawisata Baturraden dengan diisi ” Hanya barang barang khas Banyumas saja”
11. Revitalisasi Pasar-pasr tradisional;
12. Regulasi Pasar Modern agar tidak mematikan Pasar Tradisional;
13. Pemberian Tax Holiday bagi industri padat karya selama 1 tahun;
14. Pengembangan industri rakyat (Batik Banyumas, Gethuk Goreng, Gula Kelapa;

No
Kondisi Saat ini/permasalahan
Potensi
Wacana pemecahan masalah secara integrated program-program langkah-langkah /
kegiatan yang mungkin dilaksanakan
3. Tenaga Kerja
a) Pengangguran sangat tinggi;
b) Rendahnya ketrampilan masyarakat pada usia produktif ;
c) Tidak adanya BLK (Balai Latihan Kerja) ;
d) Tidak terfasilitasinya calon TKI / TKW dan pasca jadi TKI / TKW secara menyeluruh;
e) Kondisi keuangan calon TKI / TKW sangat rendah;
f) Sebagaian hasil TKI/TKW digunakan untuk konsumtif tidak produktif;
o Jumlah angkatan kerja sangat besar;
o Jumlah Sekolah Kejuruan yang mencetak tenaga kerja siap pakai cukup banyak di kab. Banyumas;
o Semangat untuk memperbaiki kehidupan tinggi dengan bekerja apa adanya sampai ke LN;
o Hasil pendapatan TKI / TKW sangat besar yang kalo di ”manag” dengan baik maka dapat menyelesaikan permasalahan TKI/TKW pasca di luar negeri;

o Karena masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang urgen untuk segera dipecahkan dan impactnya multi plier effek yang sangat rawan jika tidak segera ditangani dengan baik sehingga yang menjadi prioritas pemecahan adalah lembaga / panitia kecil ”Ad hoc” yang berada langsung dibawah Bupati yang memiliki kewenangan super body untuk ketenagakerjaan sangat kompleks dan saling bertautan dengan sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, industri , perdagangan, jasa, perbankan. Sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi antar sektor dalam mencapai tujuan/ ”goals” Program Fasilitasi tenaga kerja yang komprehensif
Kegiatan meliputi:
1. Pengkajian /penyusunan profil Tenaga Kerja; output target (diskripsi Jumlah angkatan kerja, Penganggur, setengah penganggur, jumlah peluang kerja distribusi dan sebaranya sektor, dll secara rinci dan pemetaanya)
2. Penyusunan segmentasi pasar tenaga kerja local, regional maupun internasional tenaga kerja; output target ( khusus penyajian pasar / permintaan tenaga verja yang ada menyangkut spesifikasi, kualifikasi, jumlah sebaran dan prediksi/forecasting kebutuhan tenaga kerja yang akurat selama 5 tahun)
3. Pembangunan BLK di tiap tiap kawedanan secara bertahap dan pemberian pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar; output target ( pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja dengan pemenuhan standart kualifkasi yang dibutuhkan)
4. Fasilitasi calon TKI / TKW dengan perbankan khususnya BKK untuk pembiayaan pemberangkatan; uotput target ( membantu kesulitan calaon TKI/TKW dalam pembiayaan)
5. Fasilitasi sekolah-sekolah kejuruan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga alumni; output target ( penyiapan anak didik di dunia usaha/industri)
6. Kerjsama dengan Event Organiser dan media massa dalam pembukaan ”Bursa Tenaga Kerja” secara berkala; OT ( informasi pasar tenaga kerja menyangkut penawaran dan permintaan dibuat data base);
7. Fasiliasi pembentukan Koperasi / Badan Usaha TKI/TKW agar seusai lepas tidak jadi TKI / TKW dapat berkiprah / berkarya; OT ( Kesinambungan pendapatan pasca jadi TKI/TKW dan edukasi ber wira usaha, merubah secara lambat laun kebiasaan hanya jadi dari ”pekerja” menjadi ” pengusaha”

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
4. Pendidikan dan Kebudayaan
a. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
b. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
c. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
d. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
e. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quetion” tinggi tapi tidak memeliki ”EQ” Emotional Quetion” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh sebesara besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
f. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.

Adanya Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, potensi SDM yang Profesional di bidang Pendidikan merupakan asset yang sangat berharga dan perlu di optimalkan secara bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan fasilitasi agar memiliki semangat dalam memecahkan masalah pendidikan.
1. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
2. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP oleh Komite sekolag / POMG;
3. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
4. Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan;
Banyak orang yang pinter (IQ tinggi) tetapi ”hampir tidak ada” orang yang bener ”ber EQ cerdas dan mulia” yang telah dihasilkan oleh dunia pendidikan!!!
Bidang Pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan SDM, SDM yang baik, unggul jujur dan terpercaya (IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia) merupakan modal yang sangat penting sebagai ”agen perubahan”. Sedangkan hakekat pembangunan adalah ” menuju kearah yang selalu lebih baik dengan berbagai perubahan”. Sehingga keberhasilan pembangunan sangat tergantung SDM yang ber IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia. Seringkali pasar tenaga kerja kebingungan dalam menemukan calon tenaga kerja yang mempunyai standar ganda ” ber IQ tinngi dan ber EQ tinggi”. Ini adalah pasar yang kosong….. shg bagaimana pendidikan kita bisa mencetak generasi muda seperti itu……
Dengan demikian untuk mewujudkan ”generasi muda yang ”ber IQ tinggi dan ber EQ cerdas dan mulia” maka upaya yang pemecahan masalah harus dilakukan dari ”hulu” yaitu dengan ”kurikulum” perlu dievaluasi dan ditambahkan ”muatan” yang berasal dari ” pendidikan aklhaq / budi pekerti” serta ” kebutuhan dan tren pasar tenaga kerja di lapangan” melalui
1. Program penguatan kurikulum yang aplikatif dengan pasar tenaga kerja.
Kegiatan meliputi:
o Penambahan / aditif pendidikan akhlak/budi pekerti;
o Penambahan aditif ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan pasar;
o Penambahan aditif kewirausahaan/interprenuer;
2. Program Pengalokasian dana pendidikan 20% ;
dengan prioritas goals:
1. Pembebasan Biaya sekolah ( bebas SPP, bebas Biaya biaya lainnya khususnya pendidikan dasar 9 tahun) melalui :
o Kerjasama dengan asuransi;
o Pengalokasian ” Educated Permanent Fund” / Dana Abadi pendidikan;
2. Peningkatan sarana/prasarana untuk mengangkat sekolah sekolah ”Desa” menjadi sekolah standart ”kota”;
3. Pemeliharaan sarana/prasarana sekolah standart ”kota”
4. Penyusunan data base pendidikan;

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan

Pendidikan dan Kebudayaan Lanjutan
o Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
o Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
o Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
o Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
o Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quetion” tinggi tapi tidak memeliki ”EQ” Emotional Quetion” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh sebesara besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
o Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.

idem
o Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
o Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
o Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
o Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan;
Program interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
Kegiatan
1. Forum komunikasi antara pelaku bisnis dengan pelaku pendidikan;
2. Kerjasama peningkatan mutu ketrampilan dan keahlian antara sekolah dan BLK;
3. Peningkatan

Program akselerasi interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
1. Forum komunikasi Dewan Pendidikan dan stakesholder Pendidikan;

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
5. Kesehatan
1. Mahalnya biaya kesehatan;
2. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Persebaran RS dan sarana kesehatan yang tidak merata;
4. Tidak adanya ”Permanent Fund” untuk biaya pengobatan/perawatan;

Adanya Rumah Sakit yang sangat banyak baik negeri maupun swasta di kabupaten Banyumas
Permasalahan biaya pengobatan bisa di cegah dengan :
1. Edukasi masyarakat, melalui “Style dan Pola Hidup” yang sehat;
2. Menumbuhkembangkan apotik hidup;
3.

Sebagai sauatu maslah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll
Sehingga diperlukan program program preventif dan kuratif:
Program preventif Gaya dan Pola Hidup Sehat.
1. Kampanye dan sosialisasi style dan pola hidup sehat; (target output pemahaman ’berhenti makan sebelum kenyang, menjaga aktifitas/kerja, olahraga dan istirahat secara seimbang, pemilihan dan contoh makanan dan minuman sehat)
2. Kampanye dan sosialisasi makanan, miniman higines, murah dan menyehatkan; (target output: tidak makan minum yang mengandung bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pemanis dan mengganti dengan rempah2 misalnya jahe, mrica, pala dan produk makanan lokal misalnya jagung rebus, ubi kuning rebus dll)
3. Pemilihan keluarga sehat dan sejahtera; (target output terpilih nya 27 kepala keluarga sehat dan sejahtera /KKSS);
4. Pemberian motivasi oleh KKSS kepada seluruh masyarakat dalam kecamatan;
Program kuratif dengan jaminan asuransi kesehatan masyarakat.
(kebetulan sudah di handle oleh pemerintah pusat)

Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
6.a Pemerintahan
o Eksekutif

1. Jumlah dan Struktur pegawai
2. Dalam menejemen pegawai, belum dijalankannya manajemen SDM masih pada tataran bagian personalia
3. Belum dilaksanakannya reward dan punishmen secara konsisten
4. ”Belum dilaksanakan secara prinsip the right person of the right please and the right time secara konsisten”
5. Ketidakjelasan mekanismen dan system karir
6. Tidak dilaksanakan Tour of duty secara berkala
7. Main set pegawai masih terisi ”Paradigma lama” pelayanan masyarakat “bukan apa adanya” tapi “ada apanya” jika memberikan pelayanan pad masyarakat;

Potensi SDM yang dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan Daerah Eksekutif dan Legislatif) yang baik “good governnece” di sangat banyak dan beragam baik yang ada dilingkup Pemda maupun yang diluar Pemda seperti Perguruan Tinggi maupun masyarakat/LSM ( Serulingmas, Sendangmas) maupun dunia usaha. Semua SDM tersebut merupakan asset dan potensi yang dapat di gerakan untuk dapat bersam-sama menciptakan system Pemerintahan yang baik (prinsip-prinspnya transparan, akuntabilitas, responsilbiliy).

Belum sepenuhnya stakesholder di pemerintahan daerah memahami, menjalankan paradigma baru sebagaimana amanat reformasi dan tuntutan masyarakat saat ini yaitu “ Pemerintahan Daerah yang Baik/Good Gevernence” sehingga pola pikir “main set” masih tertanam paradigma lama. Kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankan organisasi tersebut, demikian halnya dengan organisasi Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka sangatlah penting/urgen bahwa sebelum penempatan seseorang duduk didalam jabatan tertentu di adakan “psikotest” , “kompetensi”, maupun “TPA” dengan standart yang jelas sesuai dengan kualifikasi “job” yang tidak kalah penting adalah bahwa karena kesuksesan seseorang sekarang ini ternyata sangat dipengaruhi factor “emosional question” seseorang . Seperti disadari oleh banyak kalangan bahwa saat ini banyak orang yang pinter tapi sedikit orang yang bener, untuk itu maka saat ini juga dipemerintahan sangat dibutuhkan orang-orang yang “bener” agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Selanjutnya pemilihan dan penempatan sesorang menduduki jabatan setidaknya harus memiliki “emosional question” yang baik/bener/jujur agar pejabat pejabat tersebut dapat mendukung kinerja Bupati dengan professional, loyalitas, dedikasi dan dapat dipercaya/jujur serta bisa menjadi panutan/tauladan bagi bawahannya.
Program perubahan mindset aparatur pemerintah.
1. Kegiatan Pengajian dan pembaiatan seluruh aparatur untuk berlaku jujur dan adil dan doa bersama secara berkala.
2. Kegiatan Penyusunan dan pernyataan pakta intregitas untuk berbuat jujur, adil dan transparan bagi seluruh aparatur yang di ketahui oleh Kepala Daerah dan Hakim Pengadilan Negeri;
3. Kegiatan Pernyataan tidak mau menerima gratifikasi dari bawahan atau dari manapun;
4. Kegiatan reward bagi aparat yang berprestasi dan punishment bagi aparat yang melanggar peraturan tanpa kecuali;
5. Pemilihan aparat berkinerja terbaik setiap unit kerja setiap 1 semerter;
6. Pengembangan instrumen-instrumen variabel penilaian diluar DP3 dalam promosi secara transparan;
7. Kegiatan Mutasi reguler maksimal setiap 2 tahun sekali;

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
6.b Pemerintahan
o Legislatif
1. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, edialisme perseorangan anggota dewan yang tidak sama;
2. Kondisi platform politik masing – masing partai yang tidak sama dan pengejawantahan ”person” selaku anggota dewan pengejawantahan ”dewan secara kolektif ” dengan temen temen anggota dewan lainnya memerlukan ”seni” dan dinamika yang tinggi dan luwes dan seringkali membuat sesuatu yang ”mudah” menjadi ”alot” atau yang sebaliknya dan bisa terjadi ”pengkaburan” yang jelas atau sebaiknya.

Sebagian besar temen-temen DPRD juga mempunyai goals / visi pribadi ” berperan secara aktif dan bersama sama dengan eksekutif dalam mewujudkan rakyat Banyumas yang sejahtera”
Belum dibangunnya suatu ”platform” yang sama antara eksekutif dan legislatif bahwa tujuan organisasi eksekutif dan legislatif sama-sama ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Sering ”macetnya” komunikasi antara pimpinan eksekutif dan legislatif.
Politik sangat erat dengan kekuasaan, uang, dan ”tujuan” yang tersembunyi dalam prakteknya. Namun jika kita didasari dengan seringnya pelaku politik berkomunikasi dan selalu ada yang mengingatkan bahwa dibawah sana ”grassroot” ada yang memerlukan tangan –tangan kita serta adanya persamaan goals / tujuan akhirnya diantara pelaku politik yang berkuasa Insya Allah dengan ber ”main set” seperti itu maka merupakan sesuatu yang dapat dibangun sinergis dalam mewujudkan cita-cita luhur dari ”shareholders” / MUSPIDA PLUS
Program konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan muspida plus;
1. Kegiatan Friday Coffe Morning antara Muspida plus unsur pimpinan DPRD; output target ( Bupati, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Keua Pengadilan Negeri, Rektor PTN/PTS, MUI) ; (target output terjalinya komunikasi dan persamaan persepsi dalam pemecahan maslah dan solusi pemecahannya secara win-win slution)
2. Kegiatan Visiting antara muspida; uotput target ( membiasakan kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan ”ewuh pakewuh” dalam konteks positif)
3. Kegiatan konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif minimal setiap bulan sekali; uotput target ( memecahkan kebuntuan informasi dan saling klarifikasi dan memahami langkah-langkah yang akan diambil eksekutif/legislatif atau bersama sama target goals mempercepat proses pengeluaran kebijakan penting Pemerintahan Daerah)

No
Kondisi Saat ini
Potensi
Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
7. Penataan ruang
a) Belum terselenggaranya aspek-aspek penataan ruang (Penyusunan rencana, pemanfaatan rencana tata ruang dan pengendalian tata ruang yang baik)
b) Evaluasi dan revisi perda2 tata ruang agar lebih lugas, tegas, aspiratif dan berwawasan lingkungan

Masih tinggi/luasnya lahan “terbuka” di kawasan perkotaan;

1. Belum dipahaminya Rencana Tata Ruang oleh seluruh share holder ( Legislatif, Tim Pengarah, Tim Teknis dan jajaran eksekutif yang terlibat dalam operasional Rencana Tata Ruang);
2. Belum dipahaminya Rencana Tata Ruang oleh seluruh stakesholder ( didalamnya ada swasta dan masyarakat)
3. Belum ditaatinya Rencana Tata Ruang oleh seluruh stakesholder;
4. Banyaknya pelanggaran rencana tata ruang yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh adanya kebijakan kebijakan yang salah;
5. Belum dilaksanakan Perda Rencana Tata Ruang secara konsekuen baik dalam aspek pelaksanaan indikasi program maupun aspek penindakan pelanggar perda oleh pemerintah;
Penyelenggaraan Penataan Ruang / Tata Ruang pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu:
1. Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. Aspek Pemanfaatan Ruang; dan
3. Aspek Pengendalian Rencana Tata Ruang.
Ketiga aspek tersebut perlu di “revitalisasi/optimalkan dalam pelaksanaanya sehingga dapat secara selaras masalah Penataan Ruang betul-betul berjalan sinergis antar ketiga aspek maupun sinergis dengan dengan produk perencanaan lainnya seperti RPJP atau RPJM.
Karena seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang SPPN maupun UU Penataan Ruang bahwa produk Perencanaan Pembangunan RPJP,RPJM mempunyai kekuatan yang sama dengan RTRW dalam kedudukan secara hukum (sama sama Perda) dan diharapkan dapat saling melengkapi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.
Untuk itu maka Penataan Ruang/Tata Ruang agar “kredibel” di mata hukum, masyarakat dan pemerintah daerah, maka sub-sub aspek dari 3 aspek tersebut harus ditingkatkan. Sub –sub Aspek yang lemah adalah:
Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang yaitu:
o sub aspek keterlibatan stakesholder dalam proses penyusunan;
o sub aspek minimnya pendanaan dalam pekerjaan;
o suk aspek tidak adanya rencana tindak dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;
o sub aspek aplikasi soft ware ataupun program yang bisa diakses oleh masyarakat/dunia usaha;
o sub aspek rendahnya sanksi pelanggar dalam perda;
Aspek Pemanfaatan Ruang;
o sub pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan/rencana tata ruang;

No
Kondisi Saat ini
Potensi
Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
Penataan ruang lanjutan

o sub aspek belum adanya penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang;
o sub aspek tidak konsistenya pemerintah dalam pemberian ijin lokasi;
o sub aspek konflik pemanfaatan ruang:
Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
o Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara preventif dan kuratif :
o Secara preventif yaitu melalui perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dan
o Secara kuratif/penindakan melalui pembongkaran bangunan , pembatalan Ijin Lokasi, dan evaluasi ijin yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk dll


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: