Oleh: jokobudisantoso | November 7, 2008

Tugas SIM MM 21

TUGAS TERSTRUKTUR

MATA KULIAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

 

Dosen: Bapak Nurul Hidayat

 

Disusun oleh :

  

JOKO BUDISANTOSO

FITHRI SETYA MARWATI

 

Blogs: http://fithrimarwati.wordpress.com

Blogs://jokobudisantoso.wordpress.com

 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

2008

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.I Latar Belakang

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan.

Salah satu paradigma baru itu adalah perihal perencanaan pembangunan daerah. Mulai tahun 2001, seiring dengan pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, maka perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan dengan terbitnya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kiat di balik desentralisasi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pencapaian akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Telah banyak dikembangkan sistem informasi yang berbasis data perencanaan pembangunan, yang beroperasi baik di pusat maupun di daerah. Misalnya, Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (Simdagri) dan SIM Daerah (Simda), yang penerapan pengelolaannya di daerah dilakukan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) di daerah. Contoh lain adalah yang berkaitan dengan aspek ruang, yaitu Sistem Informasi Geografis (SIG), yang dikembangkan melalui proyek berbantuan luar negeri Land Resources Evaluation and Planning (LREP) dan Marine Resources Evaluation and Planning (MREP); atau sistem informasi yang menyangkut aspek lingkungan, seperti Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) serta Neraca Sumber Daya Alam dan Spasial Daerah (NSASD) di setiap daerah.

Dengan adanya Sistem Informasi dan Manajemen Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bappeda Purwokerto ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam hal struktur, jenis maupun format data demi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.

 

Makalah ini akan lebih menekankan pada pengendalian system di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapeda Purwokerto. Hal ini dikarenakan Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang Data dan Statistik guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan

 

I.2. Tujuan Penelitian

            Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi apakah sistem Pengendalian Bapeda Purwokerto sudah tepat untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Dan apabila ditemukan kekurangan dalam sistem, dapat segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak buruk yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan

 

I.3. Manfaat Penelitian

            Memperkaya khasanah ilmu Sistem Informasi Manajemen, dan menggambarkan system kerja SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN di Bapeda Banyumas.

I.4.Batasan Masalah

            Makalah ini hanya membahas mengenai deskripsi system kerja SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN di Bapeda Banyumas.

 

I.5 Kerangka Pemikiran

System Pengendalian  pada sub Bidang Pengendalian, Bapeda Pwt

System Pelaporan pada sub Bidang Pengendalian Bapeda Pwt

 

Penilaian dan evaluasi

Sudah baik

Belum baik

Perbaikan

Penelitian ini akan menilai sistem penjualan dan pembelian yang ada pada PT Detta Marina, setelah itu akan di evaluasi untuk dinilai sudah baik atau belum. Jika belum baik, maka akan dilakukan perbaikan terhadap kedua sistem tersebut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN UMUM

 

Nama Jabatan :

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

 

Penjabaran Tugas :

 

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.

 

A.     Struktur Organisasi

 

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

 

a.        

1. Kepala Badan .

 

b.       

2. Sekretariat, terdiri dari:

 

 

1.       

Sub Bagian Umum;

 

 

2.       

Sub Bagian Keuangan;

 

 

3.       

Sub Bagian Bina Program.

 

c.        

3. Bidang Ekonomi, terdiri dari:

 

 

1.       

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;

 

 

2.       

Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;

 

d.       

4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:

 

 

1.       

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

 

 

2.       

Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

 

 

e.        

5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

 

 

1.       

Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

 

 

2.       

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

 

f.         

6. Bidang Statistik dan Pengendalian;

 

 

1.       

Sub Bidang Data dan Statistik;

 

 

2.       

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

 

g.        

7. UPT.

 

h.        

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

B.                      Gambaran Umum Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Bapeda

 

Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian

Pasal 18

Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang informasi, Statistik dan Pengendalian program pembangunan guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

 

 

Pasal 19

Kepala Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang Data dan Statistik guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan

 

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  pembangunan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

ANALISIS SISTEM

 

 

 

Uraian Tugas :

No.

Tindak Kerja dan Obyek Kerja

Cara

Tujuan

1.       

Menyiapkan bahan penyu-sunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.

Mendata dan menganalisis potensi daerah, hasil penelitian/kajian/workshop, Renstra SKPD, kebijakan pusat, daerah dan hasil  Musrenbang.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan.

2.       

Menyiapkan bahan fasili-tasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksana-an perencanaan pemba-ngunan.

Mendasarkan kebijakan pemerintah, hasil rapat koordinasi dan konsultasi.

Sebagai bahan penyusunan materi.

3.       

Menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang peren-canaan pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan  pembangunan.

Memperhatikan renstra SK-PD, analisa potensi daerah, hasil kajian, kebijakan pusat, daerah dan hasil musren-bang serta ketentuan yang berlaku dengan mempertim-bangkan kondisi yang ada.

Sebagai dasar operasional perangkat daerah.

4.       

Memfasilitasi Rakorbang Bidang pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan  pembangunan.

Menyelenggarakan forum ko-ordinasi perencanaan pem-bangunan bidang pengen-dalian, evaluasi dan pelapor-an pelaksanaan  pemba-ngunan dengan seluruh stake holder  dan instansi terkait.

Terwujudnya siner gitas rencana pem bangunan bidang pengendalian, eva luasi dan pelapor-an pelaksanaan  pembangunan.

5.       

Menyusun Skala Prioritas SKPD Sub Bidang pe-ngendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  pembangunan.

Memperhatikan Renstra SK-PD, RPJP, RPJMD, Musren-bang Kabupaten dan koor-dinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

Sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan tahunan.

6.       

Menyusun data perenca-naan pembangunan di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi & pelaporan pelaksanaan  pembangunan.

Mengumpulkan dan meng-analisis data bidang peren-canaan pengendalian, eva-luasi dan pelaporan pelak-sanaan  pembangunan de-ngan seluruh stake holder  dan instansi terkait.

Terwujudnya data yang valid dalam rangka rencana pembangunan bidang perencana-an pengendalian, evaluasi dan pela-poran pelaksana-an  pembangunan.

7.       

Memonitor dan mengeva-luasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan pengenda-lian, evaluasi dan pela-poran pelaksanaan  pem-bangunan.

Melakukan inventarisasi permasalahan dan analisa pemecahannya baik dengan kunjungan lapangan maupun hasil kajian.

Terseduaanya data yang valid dan laporan yang akuntabel.

8.       

melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawas-an di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi & pelaporan pelaksanaan  pembangunan.

Melalui pertemuan formal maupun informal.

 

Pelaksanaan kegi-atan pembangun-an sesuai dengan perencanaan.

 

9.       

Menyusun laporan kinerja di bidang perencanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksa-naan  pembangunan.

Melalui pembuatan pelapor-an secara rutin maupun berkala.

Untuk mengevalu-asi capaian kinerja dengan perencanaan.

10.   

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Mendasarkan kewenangan pada urusan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV.

Kesimpulan

 

Struktur pengendalian intern yang baik mencakup kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang  ditetapkan  untuk  memberikan  jaminan  tercapainya  tujuan pembangunan.Dengan konsep yang didasarkan atas tanggung jawab sub bidang yang berhubungan dengan Pengendalian, Evaluasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

www.banyumas.go.id, 2008

www.google.co.id, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: jokobudisantoso | September 11, 2008

Kode Etik, Code Of Conduct PNS Bappeda

Kode Etik PNS/Bappeda (People control)
JOKO BUDI SANTOSO
NIM : P2 CC 07102

Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil lainnya, pegawai Bappeda terikat juga dengan kode etik yang berlaku bagi PNS diwilayah Indonesia.
Pegawai Negeri Sipil atau PNS memiliki lima butir janji atau komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Masyarakat umum. PNS secara non kedinasan tergabung dalam wadah Korpri. Panca Prasetya Korpri disebut juga sebagai sumpah / janji pegawai negri sipil yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok PNS yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, sebagaimana dalam Panca Prasetya KORPRI.
Panca Prasetya Koprs Pegawai Republik Indonesia :
Kami anggota KORPRI yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang :
1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme
Sedangkan menurut peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik Pegawai Negeri Sipil dijabarkan menjadi:
1) Etika dalam bernegara yaitu:
• Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 45;
• Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
• Menjadi perekat dan pemersatu bangsa negara kesatuan Republik Indonesia.
2) Etika dalam bermasyarakat:
• Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
• Melaksanakan setiap kebijakan oleh pempinan;
• Membangun etos kerja dan kenerja organisasi;
• Menjalin kerjsama kooperatif dengan instansi lain dalam rangka mencapai tujuan;
• Memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas
3) Etika dalam organisasi;
• Mewujudkan pola hidup sederhana;
• Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pemaksaan;
• Memberikan pelayanan cepat, tepat adil tanpa diskriminatif;
• Tanggap tehadap keadaan lingkungan masyarakat;
• Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Oleh: jokobudisantoso | Agustus 26, 2008

Identifikasi masalah dan solusi pembangunan Banyumas

Identifikasi Masalah Kabupaten Banyumas dan Program-program Pembangunan Dalam Rangka Pemecahan Masalah / Solusi untuk
Mewujudkan Banyumas Sejahtera

( Sebuah Cita-cita, tinjauan secara komprehensif)
oleh : Joko Budi Santoso

Pendahuluan
Aspek Manajemen.
Seorang manager baik berada di perusahaan swasta / pemerintah/BUMN (profit oriented) atau manager/kepala dinas/badan pada suatu organisasi di pemerintahan baik itu ditataran top manager maupun di tataran midle manager dan low manager (operasional) pada saat ini dituntut tidak hanya sekedar memiliki kemampuan managerial tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership.
Pemahaman tersebut kiranya tidak berlebihan jika kita kaitkan dengan berbagai pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam berkarir dimanapun dibidang apapun yang menyatakan bahwa ”kemampuan IQ/kecerdasan yang tinggi dari seseorang yang akan sukses sangat penting tetapi ada faktor yang tidak kalah penting yaitu kemampuan EQ/perilaku yang mulia”.
Dalam hal ini kami akan analogikan bahwa ”managerial” itu berhubungan erat dengan ”perumusan goals”, ”perumusan startegi/misi”, ”teknis” dan ”operasional” yang sangat berkaitan dengan kemampuan IQ seseorang.
Sedangkan ”leadership” itu sangat berhubungan erat dengan ”mengelola faktor-faktor lingkungan”, ”seni membaca situasi” agar dapat berjalan ”sinergis” dengan hal-hal yang berhubungan dengan ”operasional” dan sangat berkaitan dengan kemampuan ”EQ” seseorang. Dan jika seseorang telah ”berhasil” mengelola dua faktor besar diatas dengan berbagai ”faktor turunannya” maka bisa dicapai suatu keberhasilan pencapaian ”goals” organisasi yang dipimpinnya.

Dalam konteks ”manajemen dan leadership” di pemerintahan ”Kepala Daerah” dibanding dengan di perusahaan swasta ada sedikit perbedaan yaitu pada aspek Sumber Daya dan faktor goals. Jika perusahaan swasta sumber daya sangat ”terbatas” sedangkan di pemerintahan aspek Sumber Daya lebih ”longgar” dalam konteks ”sumber daya modal” atau ”wilayah” yang bisa ”dikuasai/dimanage” oleh Kepala Daerah / Manager Unit / Kepala SKPD. Sedangkan di perusahaan swasta sumber daya ”modal” hanya sebatas bangunan, alat, dana. Namun prinsip-prinsip manajemen yang harus dilaksanakan baik untuk organisasi bisnis/perusahaan ataupun pemerintahan banyak memiliki kesamaan.
Perbedaanya terletak pada tuntutan bahwa sebagai seorang manager daerah jika ingin berhasil disamping kemampuan manajerial dan leadership yang kuat juga harus memiliki ”pemahaman wilayah serta isinya”.
Jika pemahaman wilayah serta isinya ini sudah dikuasasi dan menjadi ”intuisi” seorang ”manager wilayah”/ Kepala Daerah / Kepala SKPD maka akan dapat digunakan untuk menilai, mengevaluasi program/kegiatan yang akan diimplementasikan oleh SKPD/unit organisasi dibawahnya. Apakah sudah selaras dengan Visi dan misi Kepala Daerah. Dengan ”Siabidiba” maka program/kegiatan dapat di ”go on”, ”increase”, ”eliminasi” atau ”tunda”

Goals/tujuan organisasi bisnis selama ini adalah bagaimana organisiasi bisnis/perusahaan tersebut mendapatkan laba yang setinggi-tingginya sedangkan goals organisasi pemerintah tentunya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Saya sedang tidak membatasi pengertian sejahtera, tetapi menurut kami sejahtera adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahir berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bathin yaitu bisa mengaktualisasikan diri dalam masyarakat dalam berorganisasi/berkelompok, beragama dalam suasanua aman dan nyaman.

Kemudian bilamana ”kondisi sejahtera” tersebut harus dicapai?
Tentunya sebagaimana ”kontrak rakyat” hanya selama lima tahun yang harus dituangkan pada ”workplan” manager pemerintahan di daerah adalah 5 (lima) tahunan yang disebut RPJM. Selanjutnya timbul suatu pertanyaan bagaiamana manajer pemerintahan / Kepala Daerah mampu membawa masyarakat sejehatera dalam kurun waktu lima tahun?.
Nah dalam rangka mencapai goals tersebut maka sangat dibutuhkan diskripsi baik: SDM,SDA,SDBuatan.

Sebagai seorang Manager Daerah pada dasarnya hampir sama dengan manager perusahaan dalam menjalankan prinsip prinsip manajemen ketika dia harus memimpin suatu wilayah, namun ada sisi-sisi lain yang tidak sama. Manager daerah memerlukan banyak pengetahuan tambahan tentang kewenangan, program, dan pemahanan wilayah.
Sehingga dengan pemahaman faktor-faktor ”produksi” SDM, SDA, SDBuatan dan faktor-faktor kewenangan, program serta pengusaan wilayah diharapkan manager memiliki data yang dapat ”dianalisis” menjadi ”informasi” yang dapat digunakan untuk pengambilan suatu kebijakan dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka untuk mencapai suatu program/kegiatan agar terarah, terpadu, berdayaguna dan berhasill guna maka harus memiliki kriteria:
1. Mengatasi masalah masalah pokok (Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Pangan)
2. Bersifat Lintas Sektoral;
3. Mempunyai effek domino/multiflier effect;
4. Menjadi kebutuhan riil masyarakat sehari-hari;
5. Harus visioner dan membawa perubahan ”change” kearah perbaikan kondisi.
Selanjutnya hasil pengamatan, instuisi, data-data , dan identifikasi kami dengan mengacu 4 kriteria program diatas maka dapat kami ajukan 11 program-program prioritas sebagai berikut:
1.Program Peningkatan pendapatan petani.

1.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
• Sempitnya kepemilikan lahan, banyaknya ”petani gurem”;
• Jatuhnya harga produk pertanian ketika panen dan rendahnya ”nilai tukar” produk pertanian;
• Rendahnya minat generasi muda ke sektor pertanian;
• Pemakaian pupuk buatan/an-organik yang berlebihan dan dalam waktu yang lama sehingga mempengaruhi pada struktur tanah dan tekstur tanah jelek artinya menyebabkan unsur-unsur hara ” tidak tersedia” di sistem perakaran akibatnya menjadikan kecenderungan penurunan hasil per satuan luas lahan/tahun yang semakin berkurang;
• Belum adanya komoditas pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan yang bisa menjadi ”ikon” sektor pertanian dari kabupaten Banyumas.

1.b. Potensi:
o Potensi Sumber Daya Air (mata air, sungai) yang belum dimanfaatkan secara ”optimal”
o Potensi Sumber Daya Lahan yang ”produktif” yaitu lahan yang jika ditambahkan unsur-unsur mikro yaitu seperti Fe, Mg, Sulfur dan unsur makro yaitu seperti N, P, K dapat menghasilkan produksi tinggi per satuan luas lahan;
o Sumber daya manusia yang cukup handal pada kelompok2 tani;
o Potensi lembaga PT. Unsoed yaitu adanya Fakultas Pertanian/Perikanan Unsoed, Akademi HKTI dll;

1.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Perlunya melihat permasalahan dari sektor pertanian ini dari ”hulu” yaitu dengan menggunakan pendapat beberapa ahli sosial ekonomi pertanian yang menyatakan ” bahwa satu Kepala Keluarga (KK) Petani akan dapat hidup ’layak’ jika mereka ”menguasai” / mengusahakan lahan seluas minimal 2 ha”.
Pernyataan tersebut sebagaimana memang suatu kondisi yang ”ideal” jika seseorang berprofesi petani dapat hidup layak dan dapat membiayai anak-anaknya ke perguruan tinggi. Sehingga jika kepemilikan / ”penguasaan” lahan oleh petani yang kurang dari 2 ha, maka kami sependapat akan terjadi ”proses pemiskinan secara terstruktur dan perlahan lahan dari petani tersebut”.
Hal ini di indikasikan dengan ”sektor pertanian dan pengelolaan lahan saat ini tidak prospektif” sebagaimana indikator-indikator dibawah ini:
• Kecenderungan generasi muda tidak tertarik pada sektor pertanian;
• Kecenderungan ”anak-anak” dari petani ”gurem” sulit mendapatkan akses pendidikan sampai PT;
• Kecenderungan ”nilai tukar” hasil pertanian menurun dibanding dengan komoditas hasil non pertanian;
• Kecenderungan ”petani kita” tidak bisa menghasilkan produk yang kompetitif dipasar modern / super market dengan produk sejenis yang dari luar negeri, terutama komoditas hortikultura (bunga dan buah) dari negeri tetangga misalnya Thailand/Bangkok;

Menelaah point diatas maka diperlukan upaya ”managemen lahan” berupa Study Manajemen Lahan dengan output target :
• Formulasi / skenario ”manajemen dalam pengusahaan lahan” petani petani ”gurem” dari seluruh shareholder dapat efektif, efisien, transparan, adil, dan berkelanjutan;
• Peneriamaan / Return yang diterima petani dari ”manajemen lahan” lebih tingi;
• Petani dapat memiliki ”nilai tawar” bargaining yang tinggi ketika menghadapi faktor lingkungan eksternal;
• Lebih mudah menjalin kerjasama dengan ”mitra usaha” baik dalam konteks manajemen pemasaran, manajemen mutu;

1.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sbb:
1. Pendirian Perusda/BUMD yang kami usulkan dengan nama BUGULOG (Badan Urusan Gula dan Logisltik) yang mempunyai tugas pokok fungsi dan ”target output”:
• Pengendalian harga komoditas ( Beras dan Gula Kelapa) ditingkat petani agar tidak jatuh;
• Penyimpanan / penggudangan sementara;
• Menjalin akses pasar dengan pasar-pasar induk atau pabrik pemakai hasil pertanian;
• Pemutusan rantai Pola “ijon” dari para “toke” terhadap para petani penderes gula kelapa sehingga petani dapat menikmati kenaikan harga pasar dari gula kelapa dan terhindar dari permainan harga oleh para toke/pengijon dan sejenisnya;
2. Kegiatan Pengkajian ”manajemen pengusahaan 2,5 ha lahan pertanian oleh satu Kepala Keluarga Petani ”; target output ( alternatif formulasi manajemen sharing, operasional dan pengolahan lahan secara adil dan berkelanjutan agar lahan yang dimiliki lebih optimal dalam pengusahaan usaha tani)
3. Pembagian pupuk kompos pada petani; target output ( pemulihan kesuburan lahan dan peningkatan produktifitas lahan dalam jangka panjang)
4. Pemberian insentif berupa pengurangan PBB sebesar 50% bagi pemilik lahan yang menggunakan pupuk kandang dan atau kompos; target output ( pembiasaan bertani organik dan menggairahkan peternak menghasilkan kompos bahkan melalui pengolahan sampah TPA)
5. Pengadaan pelatihan pertanian lapangan bagi para generasi muda di 27 kecamatan; ”target output” ( memotivasi dan merangsang generasi muda di bidang pertanian, menciptakan Taruna petani yang inovatif )
6. Pembinaan dan lomba Kelompok Petani Taruna / generasi muda; ”target output” ( menumbuhkan minat generasi muda di sektor pertanian, mencetak petani muda yang intelek, tangguh dan inovasi);
7. Pameran pertanian; ”output target: ( eksplorasi komoditas unggulan lokal dan sertifikasi komoditas unggulan ( mis : beras Hitam, Beras merah, Durian; dll);
8. Pengurusan Patenisasi komoditas pertanian Unggulan Banyumas; ”target output” (mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum dari pemerintah, untuk mencari ”ikon” komoditas pertanian khas Banyumas dan meningkatkan nilai jual komoditas yang sudah dipatenkan);
9. Pengembangan perkebunan rakyat ; ”target output” (peningkatan produktifitas tanaman perkebunan/kayu, konservasi lahan, pengembangan pemanfaatan hasil perkebunan sebagai bahan industri)

2. Program iklim investasi yang kondusif

2.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Tidak adanya regulasi perijinan yang murah, sederhana,transparan dan cepat dengan pemanfaatan Informasi Tehnologi dan Sistem Informasi Manajemen;
2. Tidak adanya regulasi kawasan perindustrian, yang memberikan insentif baik berupa pajak/retribusi daerah, infrastruktur agar merangsang pengusaha menanamkan modalnya di Banyumas dan disintensif untuk industri tertentu yang menghasilkan limbah B3B (Bahan Beracun Berbahaya);
3. Tidak adanya regulasi bidang industri,
4. Tidak adanya regulasi perdagangan dan mekanisme penjualan ( retail, grosir, supermarket, pasar tradisional) yang memberikan perlindungan bagi usaha kecil dan usaha informal;
5. Belum terfasilitasinya Sektor riil, pengusaha kecil, pegadang kecil dalam akses dengan lembaga perbankan untuk memperoleh permodalan;
6. Masih lemahnya manajemen pemasaran industri kecil;
7. Belum terfasilitasinya industri kecil/rumahan oleh pemda dalam manajemen usaha;
8. Tidak adanya komunikasi antar forum asosiasi perdagangan/industri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;

2.b. Potensi:
o Minat generasi muda untuk bekerja pada sektor perdagangan dan industri dan jasa-jasa cukup besar dibanding sektor pertanian;
o Banyaknya lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank di Banyumas (Purwokerto);
o Kota Purwokerto yang memiliki potensi SDB (SUmber Daya Buatan) seperti Terminal Bis, Stasiun, Unsoed dan sebagai kota perdagangan/jasa merupakan potensi pasar yang luar biasa;
o Keanekaragaman industri kecil yang dapat meningkatkan sektor riiil;
o Data data BI, menunjukan adanya volume tabungan dari masyarakat Banyumas yang sangat besar dan hanya sekitar 40%nya saja yang dikucurkan dalam bentuk kredit di Banyumas; (ini artinya uang /sumber daya modal yang ada di Banyumas malah ”dilarikan” atau digunakan oleh orang orang di luar Banyumas;

2.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Walaupun sebagian besar kewenangan bidang perindustrian & perdagangan serta regulasi masih di pemerintah pusat, namun pemerintah daerah bisa menyusun regulasi yang dapat mendukung tumbuhnya industri dan memacu perkembangan perdagangan didaerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pada PMDN maupun PMA dan sector riil.
Karena dengan pemberian insentif penda tidak semata mata “rugi” dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada “dunia usaha” tetapi justru Pemda akan mendapatkan impact/dampak dari multiplier effek dari investasi yang ditanamkan meliputi: dalam membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan daya beli msyarakat, peningkatan investasi / tabungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan penurunan pengangguran.
Pemberian insentif dapat berupa:
o Pembangunan infrastruktur seperti air bersih, listrik, jalan di kawasan-kawasan perindustrian/kawasan peruntukan industri;
o Fasilitasi Site Plan Pabrik, Rekruitmen pegawai dan pemberian ”tax holiday” untuk retribusi perijinan dan pajak selama 1 tahun;

2.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sbb:

1. De-regulasi seluruh perda dan perbub yang menghambat investasi seperti;
• Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
• Perda nomor 6 tahun 1995 tentang IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan;
• Perbup nomor … tentang penjabaran dari perda IMB (termasuk yang menghambat IMB RITA);
2. Deregulasi Perda2 tentang perijinan agar lebih pro investasi dengan semangat pelayanan murah, cepat, mudah dan transparan;
3. Pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, listrik, air bersih yang memadai;
4. Pemberian insentif bagi usaha-usaha padat karya dan yang menggunakaan vang baku industri lokal;
5. Fasilitasi forum komunikasi berkala antara asosiasi pengusaha KADIN, ARDIN dll dengan pemerintah, Perbankan serta Bank Indonesia;
6. Fasilitasi peningkatan mutu industri rakyat (Gula kelapa, Gethuk Goreng Sokaraja, Batik Banyumasan);
7. Peningkatan peran BKK Purwokerto dalam sektor industri kecil dalam permodalan dengan target plafon kredit UKM sebesar 70% ;
8. Pengoptimalan peran Dekranasda untuk mendongkrak kerajinan rakyat melalui peningkatan SDM, Soft ware, infrastruktur dan menjalin dengan keduataan Besar Negara sahabat;
9. Pembangunan ”Show Room Banyumas” di tempat parkir Lokawisata Baturraden dengan diisi ” Hanya barang barang khas Banyumas saja”;
10. Revitalisasi Pasar-pasar tradisional;
11. Regulasi Pasar Modern agar tidak mematikan Pasar Tradisional;
12. Pemberian Tax Holiday bagi industri padat karya selama 1 tahun;
13. Pengembangan industri rakyat (Batik Banyumas, Gethuk Goreng, Gula Kelapa;

3. Program Fasilitasi tenaga kerja yang komprehensif

3.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
a) Pengangguran sangat tinggi;
b) Rendahnya ketrampilan angkatan kerja pada usia produktif ;
c) Tidak adanya BLK (Balai Latihan Kerja) ;
d) Tidak terfasilitasinya calon TKI / TKW dan pasca jadi TKI / TKW secara menyeluruh;
e) Kondisi keuangan calon TKI / TKW sangat rendah;
f) Sebagian hasil TKI/TKW digunakan untuk konsumtif/tidak produktif;
g) Tidak terfasiilitasinya mantan TKI / TKW menjadi pekerja mandiri / enterpreanur

3.b. Potensi:
o Jumlah angkatan kerja sangat besar;
o Jumlah Sekolah Kejuruan yang mencetak tenaga kerja siap pakai cukup banyak di kab. Banyumas;
o Semangat untuk memperbaiki kehidupan tinggi dengan bekerja apa adanya sampai ke LN;
o Hasil pendapatan TKI / TKW sangat besar yang kalau di ”manag” dengan baik maka dapat menyelesaikan permasalahan TKI / TKW pasca di luar negeri;

3.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Karena masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang urgen dan kompleks untuk segera dipecahkan dan impactnya multi plier effek ke berbagai sisi kehidupan dan bisa menjadi kerawanan sosial jika tidak segera ditangani dengan baik.
Sehingga yang menjadi prioritas pemecahan adalah pembentukan lembaga khusus / panitia kecil ”Ad hoc” yang berada langsung dibawah Bupati yang memiliki kewenangan bidang ketenagakerjaan. Perlu dibentuknya Tim / Panitia karena bidang ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral ketenagakerjaan saja tetapi harus melibatkan dan di back up oleh sektor-sektor lainya , seperti sektor pendidikan, industri , perdagangan, jasa, perbankan.
Sehingga diharapkan terjadi koordinasi, sinkronisasi antar sektor dan dapat segera dirumuskan kebijakan yang komprehensif dan fasilitasi yang aplikatif, cepat pada masalah ketenagakerjaan.

3.d.Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Penyusunan profil Tenaga Kerja dalam bentuk Web; ”output target” (diskripsi Jumlah angkatan kerja, Penganggur, setengah penganggur, jumlah peluang kerja distribusi dan sebarannya sektor, dll secara rinci dan pemetaanya)
2. Penyusunan segmentasi pasar tenaga kerja local, regional maupun internasional tenaga kerja; output target ( khusus penyajian pasar / permintaan tenaga kerja yang ada menyangkut spesifikasi, kualifikasi, jumlah sebaran dan prediksi/forecasting kebutuhan tenaga kerja yang akurat selama 5 tahun)
3. Pembangunan BLK di tiap tiap kawedanan secara bertahap dan pemberian pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar; output target ( pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja dengan pemenuhan standart kualifkasi yang dibutuhkan)
4. Fasilitasi calon TKI / TKW dengan perbankan khususnya BKK untuk pembiayaan pemberangkatan; output target ( membantu kesulitan calon TKI / TKW dalam pembiayaan)
5. Fasilitasi sekolah-sekolah kejuruan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga alumni; output target ( penyiapan anak didik di dunia usaha/industri)
6. Kerjasama dengan Event Organiser dan media massa dalam pembukaan ”Bursa Tenaga Kerja” secara berkala; output target ( informasi pasar tenaga kerja menyangkut penawaran dan permintaan dibuat data base);
7. Fasilitasi Fasilitasi pembentukan Koperasi / Badan Usaha TKI/TKW agar seusai lepas tidak jadi TKI / TKW dapat berkiprah / berkarya; output target ( Kesinambungan pendapatan pasca jadi TKI/TKW dan edukasi ber wirausaha, merubah secara lambat laun kebiasaan hanya jadi dari ”pekerja” menjadi ” pengusaha atau wiraswasta”

4. Program penguatan kurikulum yang aplikatif dengan pasar tenaga kerja.

4.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
2. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
4. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
5. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quotient” tinggi tapi ”EQ” Emotional Quotient” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh seberapa besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
6. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.
7. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
8. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
9. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
10. Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan.

4.b. Potensi:
Adanya Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,praktisi dan Dinas Pendidikan serta potensi SDM yang Profesional di bidang Pendidikan merupakan aset yang sangat berharga dan perlu di optimalkan secara bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mereka diorganisir, dimanage serta di fasilitasi agar memiliki semangat dalam memecahkan masalah pendidikan.

4.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Banyak orang yang pinter (IQ tinggi) tetapi ”hampir tidak ada” orang yang bener ”ber EQ cerdas dan mulia” yang telah dihasilkan oleh dunia pendidikan!!!
Bidang Pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan SDM, SDM yang baik, unggul jujur dan terpercaya (IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia) merupakan modal yang sangat penting sebagai ”agen perubahan”.
Sedangkan hakekat pembangunan adalah ” perubahan menuju kearah yang selalu lebih baik dari kondisi sebelumnya”. Sehingga keberhasilan pembangunan sangat tergantung SDM yang ber IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia. Hal inilah yang menjadi masalah dunia usaha yaitu seringkali kesusahan/ kebingungan dalam menemukan calon tenaga kerja yang mempunyai standar ganda ” ber IQ tinngi dan ber EQ tinggi”. Ini adalah pasar yang kosong ….. tenaga kerja/pencari kerja dan merupakan peluang bagi dunia pendidikan sehingga bagaimana pendidikan kita bisa mencetak generasi muda seperti itu……
Dengan demikian untuk mewujudkan ”generasi muda yang ”ber IQ tinggi dan ber EQ cerdas dan mulia” maka upaya yang pemecahan masalah harus dilakukan dari ”hulu” yaitu dengan ”kurikulum” perlu dievaluasi dan ditambahkan ”muatan” yang berasal dari ” pendidikan aklhaq / budi pekerti” serta ” kebutuhan dan tren pasar tenaga kerja di lapangan”.

4.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Penambahan / aditif pendidikan akhlak/budi pekerti;
2. Penambahan aditif ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan pasar;
3. Penambahan aditif kewirausahaan/interprenuer;

5. Program Pengalokasian dana pendidikan 20%.

5.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”;
2. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
4. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
5. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quotient” tinggi tapi ”EQ” Emotional Quotient” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh seberapa besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
6. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.
7. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
8. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
9. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
10. Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan.
11. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan

5.b. Potensi:
Adanya Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,praktisi dan Dinas Pendidikan serta potensi SDM yang Profesional di bidang Pendidikan merupakan aset yang sangat berharga dan perlu di optimalkan secara bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mereka diorganisir, dimanage serta di fasilitasi agar memiliki semangat dalam memecahkan masalah pendidikan.
5.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Lala…Dengan kompleksnya permasalahan bidang pendidikan, maka dalam rangka dapat menguraikan permasalahan yang ada dibutuhkan suatu manajemen yang komprehensif. Dengan asumsi ”anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, maka setidaknya diperlukan adanya Penyedian Data Base Pendidikan, Penyusunan Grand Desain Pendidikan, serta Penyempurnaan Kurikulum agar dapat menangkap peluang para alumni ke dunia usaha dalam persaingan pasar tenaga kerja.

5.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Penyusunan data base pendidikan dan manajemen pendidikan; output target ( data pendidikan,meliputi struktur siswa, sarana prasarana, kondisi, sebaran, kebutuhan dan grand skenario);
2. Pengalokasian ”Educated Permanent Fund” / Dana Abadi Pendidikan dan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi dan atau perbankan; output target ( pembebasan biaya SPP, biaya penunjang seperti uang gedung, buku buku dasar, praktikum)
3. Peningkatan sarana/prasarana pendidikan untuk mengangkat sekolah; output target (peningkatan sarana/prasarana sekolah ”Desa” menjadi sama dengan sekolah standart ”kota”);
4. Pemeliharaan sarana/prasarana sekolah; output target ( pemeliharaan sarpras pendidikan agar fungsinya terjaga);

6. Program interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.

6.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
2. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
4. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
5. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quotient” tinggi tapi tidak memiliki ”EQ” Emotional Quotient” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh seberapa besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
6. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.
7. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
8. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
9. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
10. Lulusan Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan;

6.b. Potensi:
Lulusan dari berbagai strata pendidikan baik SMK maupun perguruan tinggi setiap tahun terus bertambah di kabupaen Banyumas.
Tersedianya tehnologi informasi di kabupaten banyumas;

6.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Dengan telah adanya Data Base Pendidikan, Grand Desain Pendidikan, serta Kurikulum yang dapat menyiapkan alumni dalam persaingan pasar tenaga kerja, maka tidaklah cukup untuk mengantarkan alumni terutama dari SMK, tetapi diperlukan juga faslitasi fasilitasi lanjutan dengan pemanfaatan IT.

6.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Fasilitasi secara intens dari pemerintah dalam menemukan pencari kerja dengan perusahaan dalam bentuk ”bursa tenaga kerja on line” fasilitasi secara intens dari pemerintah dalam menemukan pencari kerja dengan perusahaan dalam bentuk ”bursa tenaga kerja on line.
2. Forum komunikasi antara pelaku bisnis perusahaan besar dengan pelaku pendidikan;
3. Kerjasama peningkatan mutu ketrampilan dan keahlian antara sekolah dan BLK;

7. Program preventif Gaya dan Pola Hidup Sehat.

7.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Mahalnya biaya kesehatan;
2. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Persebaran RS dan sarana kesehatan yang tidak merata;
4. Tidak adanya ”Permanent Fund” untuk biaya pengobatan/perawatan;

7.b. Potensi:
Adanya Rumah Sakit, tenaga medis dan paramedis serta lembga pendidikan yang bergerak dibidang kesehatan serta layanan jasa asuransi yang sangat banyak baik negeri maupun swasta di kabupaten Banyumas merupakan suatu potensi yang jika disinergiskan akan dapat menyelesaikan maslahan-masalah kesehatan.
Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Sebagai sauatu maslah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll

7.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated
Sebagai sauatu masalah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll

7.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Kampanye dan sosialisasi style dan pola hidup sehat; (target output pemahaman ’berhenti makan sebelum kenyang, menjaga aktifitas/kerja, olahraga dan istirahat secara seimbang, pemilihan dan contoh makanan dan minuman sehat)
2. Kampanye dan sosialisasi makanan, miniman higines, murah dan menyehatkan; (target output: tidak makan minum yang mengandung bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pemanis dan mengganti dengan rempah2 misalnya jahe, mrica, pala dan produk makanan lokal misalnya jagung rebus, ubi kuning rebus dll)
3. Pemilihan keluarga sehat dan sejahtera; (target output; terpilih nya 27 Kepala Keluarga Sehat dan Sejahtera /KKSS);
4. Fasilitasi KKSS untuk sosialisasi pada masyarakat; (target output mencetak KKSS di tiap tiap Desa sebanyak 5 KK, pengangkatan KK sebanyak 5 X 27 KK sebagai ”agen pembangunan” di desa, revolving fasilitasi KKSS);

8. Program peningkatan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

8.a. Kondisi saat ini dan permasalahan
Dalam era Otonomi daerah saat ini, maka pemerintah memberikan ”keleluasaan” kepada pemerintah daerah untuk dapat menentukan visi dan misi secara mandiri. Dalam rangka mencapai visi dan misi dituntut untuk mengelola seluruh potensi SDA, SDM, SDB yang ada.
Kondisi saat ini TA 2008 dari 1,037 Trilyun APBD Banyumas, hanya sekitar 30% nya saja yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan (biaya langsung). Kondisi ini sangat sulit untuk dapat menuntaskan masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial.

8.b. Potensi
Banyumas sebagai daerah yang menjadi Pusat Pertumbuhan bagi daerah sekitarnya, sangat banyak memiliki potensi yang dapat digali untuk peningkatan pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembagunan. Potensi tersebut ada pada sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan pada data PDRB lima tahun terakhir merupakan 4 sektor penyumbang terbesar yaitu 22,67%, 16,97%, 15,55% dan 14,2% (PDRB tahun 2006 atas dasar harga berlaku)
8.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated
Maka diperlukan langkah-langkah dan program-program yang relevan dalam meningkatkan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan diantaranya adalah:
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Regulasi insentif bagi Investor;
3. Pemangkasan biaya tak langsung (aparatur) sebesar 10% – 20%;
4. Regroping kegiatan pembangunan yang sejenis;
5. Manajemen proyek/kegiatan yang terpusat;
6. Fungsionalisasi perangkat pengelola proyek/kegiatan;

8.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan
1. Pengelolaan Pajak dan retribusi dan penerimaan lainnya secara komputerized; out target ( tidak terjadi kebocoran, trnasparansi target dan penerimaan,kemudahan wajib pajak/retribusi);
2. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah (Hotel dan restoran, PP I dll) ; output target ( pemanfaatan manajemen modern dalam pola pemungutan pajak dan retribusi dengan SIM / Sistem Informasi Manajemen dan On line yang bisa diakses Kepala Daerah/Publik);
3. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; output target ( eksploirasi bidang/sektor yang masih belum tergarap untuk meningkatkan PAD, teridentifikasinya potensi PAD yang baru);
4. Optimalisasi Asset Pemda yang memiliki ”Nilai Ekonomi” dan ”Nilai Strategis”; output target (Review dan evaluasi kerjasama yang mandeg, pengelolaan asset dengan swasta dengan prinsip win-win solution);
5. Penyusunan NSPM Administrasi Proyek/kegiatan; output target ( rasionalisasi biaya AP secara proporsional);
6. Pemaparan kegiatan di depan Kepala Daerah; output target ( Responsilbility terhadap pimpinan dan masyarakat terhadap kegiatan yang diajukan, efisiensi biaya pembangunan);

9. Program perubahan mindset aparatur pemerintah.

9.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Jumlah pegawai yang terlalu besar;
2. Struktur golongan pegawai yang tidak ideal;
3. Dalam menejemen pegawai, belum dijalankannya manajemen SDM yang seutuhnya atau HRD (Human Riset and Development) tetapi masih pada tataran bagian personalia;
4. Belum dilaksanakannya reward dan punishmen secara konsisten;
5. ”Belum dilaksanakan secara prinsip the right person of the right please and the right time secara konsisten”
6. Ketidakjelasan mekanisme dan system karir pegawai;
7. Tidak dilaksanakan Tour of Duty secara berkala;
8. Main set pegawai masih terisi ”Paradigma lama” pelayanan masyarakat “bukan apa adanya” tapi “ada apanya” jika memberikan pelayanan pada masyarakat atau pada atasannya;
9. Terbentuknya watak “loyalitas semu” pada pegawai terhadap atasan artinya pegawai akan lebih loyal kepada atasan bukan karena, atasan yang memiliki kompetensi, leadership yang kuat, akhal yang mulia adari atasan tetapi pada seberapa besar atasan dapat memberikan “nilai tambah” bagi bawahan. Pengertian “nilai tambah” adalah bagaimana atasan dapat memfasilitasi, mengijinkan, membiarkan terjadinya penyimpangan kegiatan dan hasilnya untuk dibagi bagi antara atasan dan bawahan, atasan dapat mengorbitkan karirnya dll yang notabene “mengarah tidak profesionalisme pegawai”
10. Belum sepenuhnya stakesholder di pemerintahan daerah memahami, menjalankan paradigma baru sebagaimana amanat reformasi dan tuntutan masyarakat saat ini yaitu “ Pemerintahan Daerah yang Baik/Good Governence” sehingga pola pikir “main set” masih tertanam paradigma lama.

9.b. Potensi:
Potensi SDM yang dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan Daerah Eksekutif dan Legislatif) yang baik “good governence” di sangat banyak dan beragam baik yang ada dilingkup Pemda maupun yang diluar Pemda seperti Perguruan Tinggi maupun masyarakat/LSM ( Serulingmas, Sendangmas) maupun dunia usaha.
Semua SDM tersebut merupakan aset dan potensi yang dapat di gerakan untuk dapat bersam-sama menciptakan system pemerintahan yang baik (prinsip-prinspnya transparan, akuntabilitas, responsilbility).

9.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankan organisasi tersebut, demikian halnya dengan organisasi Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka sangatlah penting/urgen bahwa sebelum penempatan seseorang duduk didalam jabatan tertentu di adakan “psikotest” , TPA, “kompetensi” seseorang, dengan standart/indikator yang jelas sesuai dengan kualifikasi “job” yang akan dijabat dan tentu yang sangat baku adalah DUK (Daftar Urut Kepangkatan) sampai saat ini masih di plesetkan Daftar Urut Kedekatan dll. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah bahwa karena kesuksesan seseorang sekarang ini ternyata sangat dipengaruhi factor “emosional quotient” seseorang .
Seperti disadari oleh banyak kalangan bahwa saat ini banyak orang yang pinter tapi sedikit orang yang bener, untuk itu maka saat ini juga dipemerintahan sangat dibutuhkan orang-orang yang “bener” agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Selanjutnya pemilihan dan penempatan seseorang menduduki jabatan setidaknya harus memiliki “emosional quotient” yang baik/bener/jujur agar pejabat pejabat tersebut dapat mendukung kinerja Bupati dengan professional, loyalitas, dedikasi dan dapat dipercaya/jujur serta bisa menjadi panutan/tauladan bagi bawahannya.

9.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Kegiatan Pengajian dan pembaiatan seluruh aparatur untuk berlaku jujur dan adil dan doa bersama secara berkala.
2. Kegiatan Penyusunan dan pernyataan pakta intregitas untuk berbuat jujur, adil dan transparan bagi seluruh aparatur yang diketahui oleh Kepala Daerah dan Hakim Pengadilan Negeri;
3. Kegiatan Pernyataan tidak mau menerima gratifikasi dari bawahan atau dari manapun;
4. Kegiatan reward bagi aparat yang berprestasi dan punishment bagi aparat yang melanggar peraturan tanpa kecuali;
5. Pemilihan aparat berkinerja terbaik setiap 1 semerter ditiap unit kerja, Pemilihan Kepala SKPD berkinerja terbaik tiap semester;
6. Pengembangan instrumen-instrumen variabel penilaian pegawai diluar DP3 dalam promosi secara transparan;
7. Kegiatan Mutasi reguler maksimal setiap 2 tahun sekali;

10. Program konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan muspida plus;

10.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
Dalam era otonomi daerah saat ini diisyaratkan adanya keterpaduan, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah langkah dalam memecahkan masalah didaerah oelh eksekutif dan legislatif. Namun seringkali karena tidak adanya forum komunikasi seringkali dapat menimbulkan ”kecurigaan” dan saling ”mendahului antar lembaga eksekutif fan legislatif” hal dapat menggangu kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.

10.b. Potensi:
Adanya regulasi yang jelas dalam pengaturan hak, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara eksekutif adan legislatif saat ini dapat dijadikan suatu peluang agar tidak akan munculnya suatu ”konflik” antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan di daerah dalam membangun masyarakat.

10.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Politik sangat erat dengan kekuasaan, uang, dan ”tujuan” yang tertulis sebagaimana visi organisasi tetapi juga ”tujuan” yang tersembunyi dalam prakteknya dilapangan. Namun jika kita didasari dengan seringnya pelaku politik berkomunikasi dan selalu ada yang mengingatkan bahwa dibawah sana ”grassroot” ada yang memerlukan tangan – tangan mereka serta adanya persamaan goals / tujuan diantara mereka pelaku politik yaitu mensejahterakan masyarakat. Pada akhirnya diantara pelaku politik yang berkuasa Insya Allah dengan ber ”main set” seperti itu, maka merupakan sesuatu yang dapat dibangun sinergis dalam perumusan dan langkah-langkah yang serempak antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan cita-cita luhur dari mensejahterakan masyarakat. Untuk mengkawal itu maka peru dibangun komunikasi ”MUSPIDA PLUS” antara Bupati/wakil Bupati , unsur Pimpinan Dewan dan shareholder terkait.

10.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegitan:
1. Kegiatan Friday Coffe Morning antara Muspida plus unsur pimpinan DPRD; ( Bupati, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, Rektor PTN/PTS, MUI) ; (target output terjalinya komunikasi dan persamaan persepsi dalam pemecahan masalah dan solusi pemecahannya secara win-win solution, siaran langsung ”Live” dalam rangka menampung masalah masalah pemerintahan, pembangunan dll)
2. Kegiatan Visiting antara muspida; output target ( membiasakan kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan ”ewuh pakewuh” dalam konteks positif)
3. Kegiatan konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif minimal setiap bulan sekali; output target ( memecahkan kebuntuan informasi dan saling klarifikasi dan memahami langkah-langkah yang akan diambil eksekutif/legislatif atau bersama sama target goals mempercepat proses pengeluaran kebijakan penting Pemerintahan Daerah).

11. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

11.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang secara geografis memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap ataupun Kebumen dalam aspek letak wilayah dan sarana-prasana yang melintasi di Kabupaten Banyumas ataupun Sumber Daya Buatan lainnya seperti adanya Perguruan Tinggi Unsoed, STAIN, dan berbagai Perguruan Tinggi lainnya, Stasiun Kereta Api, Terminal Bis Tipe B. Dengan adanya keunggulan komparatif ini tentu membawa dampak pada ”terpusat” nya kegiatan kegiatan skala regional di Kabupaten Banyumas. Dengan kegiatan yang memusat di Kabupaten Banyumas atau khususnya di Purwokerto tersebut tentu memberikan dampak negatif akan kondisi pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
Masalah masalah Penataan Ruang dan lingkungan hidup dilapangan adalah:
1. Konflik kepentingan dalam pemanfaatn ruang, terutama di ruang publik seperti badan jalan, fasilitas fasilitas umum di kawasan perkotaan;
2. Potensi polusi udara, air dan tanah sangat tinggi;
3. Kurangnya Ruang terbuka hijau;
4. Terbentuknya kawasan-kawasan Slum/kumuh di perkotaan;
5. Terbentunya ”watak masyarakat” kota menjadi ”agresif” dan ”egois”

11.b. Potensi:
1. Adanya masyarakat kota yang ”intelek” sehingga lebih mudah menerima pemikiran untuk perubahan/ perbaikan dan inovasi;
2. Adanya Perguruan Tinggi dan ”Corporate”;
3. Masih tersedianya lahan pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau;

11.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Langkah langkah dapt dilakukan dengan menggali potensi yang belum nampak dan dan mengkoordinasikan potensi diatas dalam suatu lembaga ”Dewan Kota” maka pemerintah daerah dapat memfasilitasi untuk mengajak menyelesaikan masalah-masalah penataan ruang dan lingkungan hidup dan masalah perkotaan lainnya secara bersama sama.
Penyelenggaraan Penataan Ruang / Tata Ruang pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu:
1. Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. Aspek Pemanfaatan Ruang; dan
3. Aspek Pengendalian Rencana Tata Ruang.
Ketiga aspek tersebut perlu di “revitalisasi/optimalkan dalam pelaksanaanya sehingga dapat secara selaras masalah Penataan Ruang betul-betul berjalan sinergis antar ketiga aspek maupun sinergis dengan dengan produk perencanaan lainnya seperti RPJP atau RPJM.
Karena seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang SPPN maupun UU Penataan Ruang bahwa produk Perencanaan Pembangunan RPJP,RPJM mempunyai kekuatan yang sama dengan RTRW dalam kedudukan secara hukum (sama sama Perda) dan diharapkan dapat saling melengkapi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Untuk itu maka Penataan Ruang/Tata Ruang agar “kredibel” di mata hukum, masyarakat dan pemerintah daerah, maka sub-sub aspek dari 3 aspek tersebut harus ditingkatkan.
Sub –sub Aspek yang lemah dan menjadi permasalahan adalah:
• Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang yaitu:
1. Rendahnya keterlibatan stakesholder/masyarakat dalam proses penyusunan;
2. Minimnya alokasi pendanaan dalam pekerjaan penyusunan RTR ataupun biaya penggantian/pembelian lahan akibat penataan ruang;
3. Tidak adanya rencana tindak dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;
4. Tidak adanya aplikasi soft ware ataupun program yang bisa diakses oleh masyarakat/dunia usaha dalam proses perijinan;
5. Rendahnya sanksi pelanggar RTR dalam perda RTR;

• Aspek Pemanfaatan Ruang;
1. Banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan/rencana tata ruang terutama di kawasan perkotaan;
2. Belum adanya penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang;
3. Tidak konsistenya pemerintah dalam pemberian ijin lokasi;
4. Terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar masyarakat, pemerintah dengan masyarakat:

 Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
1. Belum optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara preventif dan kuratif :
o Secara preventif yaitu melalui perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
o Secara kuratif/penindakan pelanggar Perda;
 Dapat dilakukan melalui evaluasi perijinan yang telah dikeluarkan, pembatalan Ijin Lokasi;
 Pembongkaran bangunan , evaluasi ijin insidential yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk;
 Pemberian sangsi pada aparat/pegawai yang ”menyimpangkan” kewenangan pemberian ijin;

11.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
Aspek Penyusunan RTR:
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang yang (target output) yang:
• Meningkatkan keterlibatan stakesholder/masyarakat dalam proses penyusunan;
• Memaksimalkan pencantuman sanksi pelanggar RTR dalam perda RTR;
• Alokasi pendanaan dalam pekerjaan penyusunan RTR sesuai dengan NSPM;
2. Pengalokasian penggantian/pembelian lahan akibat penataan ruang;
3. Penyusunan rencana tindak / operasional RTR dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;

Aspek Pemanfaatan Ruang;
1. Penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang; output target (supremasi hukum / peraturan / perda RTR, komitmen dan Konsistesi pemerintah dalam pemberian ijin lokasi, hilangnya konflik pemanfaatan ruang antar masyarakat, pemerintah dengan masyarakat):

Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
1. Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara preventif dan kuratif :
• Target output (Secara preventif yaitu evaluasi perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan /IPB );
• Target output (Secara kuratif/penindakan pelanggar Perda yaitu evaluasi perijinan yang telah dikeluarkan, pembatalan Ijin Lokasi; Pembongkaran bangunan , evaluasi ijin insidential yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk; Pemberian sangsi pada aparat/pegawai yang Penyimpangkan” kewenangan pemberian ijin);
Demikian 11 program prioritas yang menurut pemikiran kami sangat urgen untuk di implementasikan dan relevan dengan kondisi SDA, SDM, SDB Banyumas baik dalam konteks peluang, hambatan, ancaman maupun kekuatan yang ada di kabupaten Banyumas. Tentu dalam penulisan ini masih banyak yang perlu disempurnakan kaitannya dengan suplai data-data yang diperlukan untuk analis.
Tulisan ini semata mata untuk urun rembug bagi pembangunan kabupaten Banyumas tercinta. Semoga dapat berguna…….
Amin

Penulis

JOKO BUDI SANTOSA

Identifikasi Masalah Kabupaten Banyumas dan Program-program Pembangunan Dalam Rangka Pemecahan Masalah / Solusi untuk
Mewujudkan Banyumas Sejahtera

( Sebuah Cita-cita, tinjauan secara komprehensif)
oleh : Joko Budi Santoso

Pendahuluan
Aspek Manajemen.
Seorang manager baik berada di perusahaan swasta / pemerintah/BUMN (profit oriented) atau manager/kepala dinas/badan pada suatu organisasi di pemerintahan baik itu ditataran top manager maupun di tataran midle manager dan low manager (operasional) pada saat ini dituntut tidak hanya sekedar memiliki kemampuan managerial tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership.
Pemahaman tersebut kiranya tidak berlebihan jika kita kaitkan dengan berbagai pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam berkarir dimanapun dibidang apapun yang menyatakan bahwa ”kemampuan IQ/kecerdasan yang tinggi dari seseorang yang akan sukses sangat penting tetapi ada faktor yang tidak kalah penting yaitu kemampuan EQ/perilaku yang mulia”.
Dalam hal ini kami akan analogikan bahwa ”managerial” itu berhubungan erat dengan ”perumusan goals”, ”perumusan startegi/misi”, ”teknis” dan ”operasional” yang sangat berkaitan dengan kemampuan IQ seseorang.
Sedangkan ”leadership” itu sangat berhubungan erat dengan ”mengelola faktor-faktor lingkungan”, ”seni membaca situasi” agar dapat berjalan ”sinergis” dengan hal-hal yang berhubungan dengan ”operasional” dan sangat berkaitan dengan kemampuan ”EQ” seseorang. Dan jika seseorang telah ”berhasil” mengelola dua faktor besar diatas dengan berbagai ”faktor turunannya” maka bisa dicapai suatu keberhasilan pencapaian ”goals” organisasi yang dipimpinnya.

Dalam konteks ”manajemen dan leadership” di pemerintahan ”Kepala Daerah” dibanding dengan di perusahaan swasta ada sedikit perbedaan yaitu pada aspek Sumber Daya dan faktor goals. Jika perusahaan swasta sumber daya sangat ”terbatas” sedangkan di pemerintahan aspek Sumber Daya lebih ”longgar” dalam konteks ”sumber daya modal” atau ”wilayah” yang bisa ”dikuasai/dimanage” oleh Kepala Daerah / Manager Unit / Kepala SKPD. Sedangkan di perusahaan swasta sumber daya ”modal” hanya sebatas bangunan, alat, dana. Namun prinsip-prinsip manajemen yang harus dilaksanakan baik untuk organisasi bisnis/perusahaan ataupun pemerintahan banyak memiliki kesamaan.
Perbedaanya terletak pada tuntutan bahwa sebagai seorang manager daerah jika ingin berhasil disamping kemampuan manajerial dan leadership yang kuat juga harus memiliki ”pemahaman wilayah serta isinya”.
Jika pemahaman wilayah serta isinya ini sudah dikuasasi dan menjadi ”intuisi” seorang ”manager wilayah”/ Kepala Daerah / Kepala SKPD maka akan dapat digunakan untuk menilai, mengevaluasi program/kegiatan yang akan diimplementasikan oleh SKPD/unit organisasi dibawahnya. Apakah sudah selaras dengan Visi dan misi Kepala Daerah. Dengan ”Siabidiba” maka program/kegiatan dapat di ”go on”, ”increase”, ”eliminasi” atau ”tunda”

Goals/tujuan organisasi bisnis selama ini adalah bagaimana organisiasi bisnis/perusahaan tersebut mendapatkan laba yang setinggi-tingginya sedangkan goals organisasi pemerintah tentunya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Saya sedang tidak membatasi pengertian sejahtera, tetapi menurut kami sejahtera adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahir berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bathin yaitu bisa mengaktualisasikan diri dalam masyarakat dalam berorganisasi/berkelompok, beragama dalam suasanua aman dan nyaman.

Kemudian bilamana ”kondisi sejahtera” tersebut harus dicapai?
Tentunya sebagaimana ”kontrak rakyat” hanya selama lima tahun yang harus dituangkan pada ”workplan” manager pemerintahan di daerah adalah 5 (lima) tahunan yang disebut RPJM. Selanjutnya timbul suatu pertanyaan bagaiamana manajer pemerintahan / Kepala Daerah mampu membawa masyarakat sejehatera dalam kurun waktu lima tahun?.
Nah dalam rangka mencapai goals tersebut maka sangat dibutuhkan diskripsi baik: SDM,SDA,SDBuatan.

Sebagai seorang Manager Daerah pada dasarnya hampir sama dengan manager perusahaan dalam menjalankan prinsip prinsip manajemen ketika dia harus memimpin suatu wilayah, namun ada sisi-sisi lain yang tidak sama. Manager daerah memerlukan banyak pengetahuan tambahan tentang kewenangan, program, dan pemahanan wilayah.
Sehingga dengan pemahaman faktor-faktor ”produksi” SDM, SDA, SDBuatan dan faktor-faktor kewenangan, program serta pengusaan wilayah diharapkan manager memiliki data yang dapat ”dianalisis” menjadi ”informasi” yang dapat digunakan untuk pengambilan suatu kebijakan dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka untuk mencapai suatu program/kegiatan agar terarah, terpadu, berdayaguna dan berhasill guna maka harus memiliki kriteria:
1. Mengatasi masalah masalah pokok (Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Pangan)
2. Bersifat Lintas Sektoral;
3. Mempunyai effek domino/multiflier effect;
4. Menjadi kebutuhan riil masyarakat sehari-hari;
5. Harus visioner dan membawa perubahan ”change” kearah perbaikan kondisi.
Selanjutnya hasil pengamatan, instuisi, data-data , dan identifikasi kami dengan mengacu 4 kriteria program diatas maka dapat kami ajukan 11 program-program prioritas sebagai berikut:
1.Program Peningkatan pendapatan petani.

1.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
• Sempitnya kepemilikan lahan, banyaknya ”petani gurem”;
• Jatuhnya harga produk pertanian ketika panen dan rendahnya ”nilai tukar” produk pertanian;
• Rendahnya minat generasi muda ke sektor pertanian;
• Pemakaian pupuk buatan/an-organik yang berlebihan dan dalam waktu yang lama sehingga mempengaruhi pada struktur tanah dan tekstur tanah jelek artinya menyebabkan unsur-unsur hara ” tidak tersedia” di sistem perakaran akibatnya menjadikan kecenderungan penurunan hasil per satuan luas lahan/tahun yang semakin berkurang;
• Belum adanya komoditas pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan yang bisa menjadi ”ikon” sektor pertanian dari kabupaten Banyumas.

1.b. Potensi:
o Potensi Sumber Daya Air (mata air, sungai) yang belum dimanfaatkan secara ”optimal”
o Potensi Sumber Daya Lahan yang ”produktif” yaitu lahan yang jika ditambahkan unsur-unsur mikro yaitu seperti Fe, Mg, Sulfur dan unsur makro yaitu seperti N, P, K dapat menghasilkan produksi tinggi per satuan luas lahan;
o Sumber daya manusia yang cukup handal pada kelompok2 tani;
o Potensi lembaga PT. Unsoed yaitu adanya Fakultas Pertanian/Perikanan Unsoed, Akademi HKTI dll;

1.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Perlunya melihat permasalahan dari sektor pertanian ini dari ”hulu” yaitu dengan menggunakan pendapat beberapa ahli sosial ekonomi pertanian yang menyatakan ” bahwa satu Kepala Keluarga (KK) Petani akan dapat hidup ’layak’ jika mereka ”menguasai” / mengusahakan lahan seluas minimal 2 ha”.
Pernyataan tersebut sebagaimana memang suatu kondisi yang ”ideal” jika seseorang berprofesi petani dapat hidup layak dan dapat membiayai anak-anaknya ke perguruan tinggi. Sehingga jika kepemilikan / ”penguasaan” lahan oleh petani yang kurang dari 2 ha, maka kami sependapat akan terjadi ”proses pemiskinan secara terstruktur dan perlahan lahan dari petani tersebut”.
Hal ini di indikasikan dengan ”sektor pertanian dan pengelolaan lahan saat ini tidak prospektif” sebagaimana indikator-indikator dibawah ini:
• Kecenderungan generasi muda tidak tertarik pada sektor pertanian;
• Kecenderungan ”anak-anak” dari petani ”gurem” sulit mendapatkan akses pendidikan sampai PT;
• Kecenderungan ”nilai tukar” hasil pertanian menurun dibanding dengan komoditas hasil non pertanian;
• Kecenderungan ”petani kita” tidak bisa menghasilkan produk yang kompetitif dipasar modern / super market dengan produk sejenis yang dari luar negeri, terutama komoditas hortikultura (bunga dan buah) dari negeri tetangga misalnya Thailand/Bangkok;

Menelaah point diatas maka diperlukan upaya ”managemen lahan” berupa Study Manajemen Lahan dengan output target :
• Formulasi / skenario ”manajemen dalam pengusahaan lahan” petani petani ”gurem” dari seluruh shareholder dapat efektif, efisien, transparan, adil, dan berkelanjutan;
• Peneriamaan / Return yang diterima petani dari ”manajemen lahan” lebih tingi;
• Petani dapat memiliki ”nilai tawar” bargaining yang tinggi ketika menghadapi faktor lingkungan eksternal;
• Lebih mudah menjalin kerjasama dengan ”mitra usaha” baik dalam konteks manajemen pemasaran, manajemen mutu;

1.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sbb:
1. Pendirian Perusda/BUMD yang kami usulkan dengan nama BUGULOG (Badan Urusan Gula dan Logisltik) yang mempunyai tugas pokok fungsi dan ”target output”:
• Pengendalian harga komoditas ( Beras dan Gula Kelapa) ditingkat petani agar tidak jatuh;
• Penyimpanan / penggudangan sementara;
• Menjalin akses pasar dengan pasar-pasar induk atau pabrik pemakai hasil pertanian;
• Pemutusan rantai Pola “ijon” dari para “toke” terhadap para petani penderes gula kelapa sehingga petani dapat menikmati kenaikan harga pasar dari gula kelapa dan terhindar dari permainan harga oleh para toke/pengijon dan sejenisnya;
2. Kegiatan Pengkajian ”manajemen pengusahaan 2,5 ha lahan pertanian oleh satu Kepala Keluarga Petani ”; target output ( alternatif formulasi manajemen sharing, operasional dan pengolahan lahan secara adil dan berkelanjutan agar lahan yang dimiliki lebih optimal dalam pengusahaan usaha tani)
3. Pembagian pupuk kompos pada petani; target output ( pemulihan kesuburan lahan dan peningkatan produktifitas lahan dalam jangka panjang)
4. Pemberian insentif berupa pengurangan PBB sebesar 50% bagi pemilik lahan yang menggunakan pupuk kandang dan atau kompos; target output ( pembiasaan bertani organik dan menggairahkan peternak menghasilkan kompos bahkan melalui pengolahan sampah TPA)
5. Pengadaan pelatihan pertanian lapangan bagi para generasi muda di 27 kecamatan; ”target output” ( memotivasi dan merangsang generasi muda di bidang pertanian, menciptakan Taruna petani yang inovatif )
6. Pembinaan dan lomba Kelompok Petani Taruna / generasi muda; ”target output” ( menumbuhkan minat generasi muda di sektor pertanian, mencetak petani muda yang intelek, tangguh dan inovasi);
7. Pameran pertanian; ”output target: ( eksplorasi komoditas unggulan lokal dan sertifikasi komoditas unggulan ( mis : beras Hitam, Beras merah, Durian; dll);
8. Pengurusan Patenisasi komoditas pertanian Unggulan Banyumas; ”target output” (mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum dari pemerintah, untuk mencari ”ikon” komoditas pertanian khas Banyumas dan meningkatkan nilai jual komoditas yang sudah dipatenkan);
9. Pengembangan perkebunan rakyat ; ”target output” (peningkatan produktifitas tanaman perkebunan/kayu, konservasi lahan, pengembangan pemanfaatan hasil perkebunan sebagai bahan industri)

2. Program iklim investasi yang kondusif

2.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Tidak adanya regulasi perijinan yang murah, sederhana,transparan dan cepat dengan pemanfaatan Informasi Tehnologi dan Sistem Informasi Manajemen;
2. Tidak adanya regulasi kawasan perindustrian, yang memberikan insentif baik berupa pajak/retribusi daerah, infrastruktur agar merangsang pengusaha menanamkan modalnya di Banyumas dan disintensif untuk industri tertentu yang menghasilkan limbah B3B (Bahan Beracun Berbahaya);
3. Tidak adanya regulasi bidang industri,
4. Tidak adanya regulasi perdagangan dan mekanisme penjualan ( retail, grosir, supermarket, pasar tradisional) yang memberikan perlindungan bagi usaha kecil dan usaha informal;
5. Belum terfasilitasinya Sektor riil, pengusaha kecil, pegadang kecil dalam akses dengan lembaga perbankan untuk memperoleh permodalan;
6. Masih lemahnya manajemen pemasaran industri kecil;
7. Belum terfasilitasinya industri kecil/rumahan oleh pemda dalam manajemen usaha;
8. Tidak adanya komunikasi antar forum asosiasi perdagangan/industri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;

2.b. Potensi:
o Minat generasi muda untuk bekerja pada sektor perdagangan dan industri dan jasa-jasa cukup besar dibanding sektor pertanian;
o Banyaknya lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank di Banyumas (Purwokerto);
o Kota Purwokerto yang memiliki potensi SDB (SUmber Daya Buatan) seperti Terminal Bis, Stasiun, Unsoed dan sebagai kota perdagangan/jasa merupakan potensi pasar yang luar biasa;
o Keanekaragaman industri kecil yang dapat meningkatkan sektor riiil;
o Data data BI, menunjukan adanya volume tabungan dari masyarakat Banyumas yang sangat besar dan hanya sekitar 40%nya saja yang dikucurkan dalam bentuk kredit di Banyumas; (ini artinya uang /sumber daya modal yang ada di Banyumas malah ”dilarikan” atau digunakan oleh orang orang di luar Banyumas;

2.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Walaupun sebagian besar kewenangan bidang perindustrian & perdagangan serta regulasi masih di pemerintah pusat, namun pemerintah daerah bisa menyusun regulasi yang dapat mendukung tumbuhnya industri dan memacu perkembangan perdagangan didaerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pada PMDN maupun PMA dan sector riil.
Karena dengan pemberian insentif penda tidak semata mata “rugi” dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada “dunia usaha” tetapi justru Pemda akan mendapatkan impact/dampak dari multiplier effek dari investasi yang ditanamkan meliputi: dalam membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan daya beli msyarakat, peningkatan investasi / tabungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan penurunan pengangguran.
Pemberian insentif dapat berupa:
o Pembangunan infrastruktur seperti air bersih, listrik, jalan di kawasan-kawasan perindustrian/kawasan peruntukan industri;
o Fasilitasi Site Plan Pabrik, Rekruitmen pegawai dan pemberian ”tax holiday” untuk retribusi perijinan dan pajak selama 1 tahun;

2.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sbb:

1. De-regulasi seluruh perda dan perbub yang menghambat investasi seperti;
• Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
• Perda nomor 6 tahun 1995 tentang IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan;
• Perbup nomor … tentang penjabaran dari perda IMB (termasuk yang menghambat IMB RITA);
2. Deregulasi Perda2 tentang perijinan agar lebih pro investasi dengan semangat pelayanan murah, cepat, mudah dan transparan;
3. Pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, listrik, air bersih yang memadai;
4. Pemberian insentif bagi usaha-usaha padat karya dan yang menggunakaan vang baku industri lokal;
5. Fasilitasi forum komunikasi berkala antara asosiasi pengusaha KADIN, ARDIN dll dengan pemerintah, Perbankan serta Bank Indonesia;
6. Fasilitasi peningkatan mutu industri rakyat (Gula kelapa, Gethuk Goreng Sokaraja, Batik Banyumasan);
7. Peningkatan peran BKK Purwokerto dalam sektor industri kecil dalam permodalan dengan target plafon kredit UKM sebesar 70% ;
8. Pengoptimalan peran Dekranasda untuk mendongkrak kerajinan rakyat melalui peningkatan SDM, Soft ware, infrastruktur dan menjalin dengan keduataan Besar Negara sahabat;
9. Pembangunan ”Show Room Banyumas” di tempat parkir Lokawisata Baturraden dengan diisi ” Hanya barang barang khas Banyumas saja”;
10. Revitalisasi Pasar-pasar tradisional;
11. Regulasi Pasar Modern agar tidak mematikan Pasar Tradisional;
12. Pemberian Tax Holiday bagi industri padat karya selama 1 tahun;
13. Pengembangan industri rakyat (Batik Banyumas, Gethuk Goreng, Gula Kelapa;

3. Program Fasilitasi tenaga kerja yang komprehensif

3.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
a) Pengangguran sangat tinggi;
b) Rendahnya ketrampilan angkatan kerja pada usia produktif ;
c) Tidak adanya BLK (Balai Latihan Kerja) ;
d) Tidak terfasilitasinya calon TKI / TKW dan pasca jadi TKI / TKW secara menyeluruh;
e) Kondisi keuangan calon TKI / TKW sangat rendah;
f) Sebagian hasil TKI/TKW digunakan untuk konsumtif/tidak produktif;
g) Tidak terfasiilitasinya mantan TKI / TKW menjadi pekerja mandiri / enterpreanur

3.b. Potensi:
o Jumlah angkatan kerja sangat besar;
o Jumlah Sekolah Kejuruan yang mencetak tenaga kerja siap pakai cukup banyak di kab. Banyumas;
o Semangat untuk memperbaiki kehidupan tinggi dengan bekerja apa adanya sampai ke LN;
o Hasil pendapatan TKI / TKW sangat besar yang kalau di ”manag” dengan baik maka dapat menyelesaikan permasalahan TKI / TKW pasca di luar negeri;

3.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Karena masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang urgen dan kompleks untuk segera dipecahkan dan impactnya multi plier effek ke berbagai sisi kehidupan dan bisa menjadi kerawanan sosial jika tidak segera ditangani dengan baik.
Sehingga yang menjadi prioritas pemecahan adalah pembentukan lembaga khusus / panitia kecil ”Ad hoc” yang berada langsung dibawah Bupati yang memiliki kewenangan bidang ketenagakerjaan. Perlu dibentuknya Tim / Panitia karena bidang ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral ketenagakerjaan saja tetapi harus melibatkan dan di back up oleh sektor-sektor lainya , seperti sektor pendidikan, industri , perdagangan, jasa, perbankan.
Sehingga diharapkan terjadi koordinasi, sinkronisasi antar sektor dan dapat segera dirumuskan kebijakan yang komprehensif dan fasilitasi yang aplikatif, cepat pada masalah ketenagakerjaan.

3.d.Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Penyusunan profil Tenaga Kerja dalam bentuk Web; ”output target” (diskripsi Jumlah angkatan kerja, Penganggur, setengah penganggur, jumlah peluang kerja distribusi dan sebarannya sektor, dll secara rinci dan pemetaanya)
2. Penyusunan segmentasi pasar tenaga kerja local, regional maupun internasional tenaga kerja; output target ( khusus penyajian pasar / permintaan tenaga kerja yang ada menyangkut spesifikasi, kualifikasi, jumlah sebaran dan prediksi/forecasting kebutuhan tenaga kerja yang akurat selama 5 tahun)
3. Pembangunan BLK di tiap tiap kawedanan secara bertahap dan pemberian pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar; output target ( pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja dengan pemenuhan standart kualifkasi yang dibutuhkan)
4. Fasilitasi calon TKI / TKW dengan perbankan khususnya BKK untuk pembiayaan pemberangkatan; output target ( membantu kesulitan calon TKI / TKW dalam pembiayaan)
5. Fasilitasi sekolah-sekolah kejuruan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga alumni; output target ( penyiapan anak didik di dunia usaha/industri)
6. Kerjasama dengan Event Organiser dan media massa dalam pembukaan ”Bursa Tenaga Kerja” secara berkala; output target ( informasi pasar tenaga kerja menyangkut penawaran dan permintaan dibuat data base);
7. Fasilitasi Fasilitasi pembentukan Koperasi / Badan Usaha TKI/TKW agar seusai lepas tidak jadi TKI / TKW dapat berkiprah / berkarya; output target ( Kesinambungan pendapatan pasca jadi TKI/TKW dan edukasi ber wirausaha, merubah secara lambat laun kebiasaan hanya jadi dari ”pekerja” menjadi ” pengusaha atau wiraswasta”

4. Program penguatan kurikulum yang aplikatif dengan pasar tenaga kerja.

4.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
2. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
4. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
5. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quotient” tinggi tapi ”EQ” Emotional Quotient” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh seberapa besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
6. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.
7. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
8. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
9. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
10. Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan.

4.b. Potensi:
Adanya Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,praktisi dan Dinas Pendidikan serta potensi SDM yang Profesional di bidang Pendidikan merupakan aset yang sangat berharga dan perlu di optimalkan secara bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mereka diorganisir, dimanage serta di fasilitasi agar memiliki semangat dalam memecahkan masalah pendidikan.

4.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Banyak orang yang pinter (IQ tinggi) tetapi ”hampir tidak ada” orang yang bener ”ber EQ cerdas dan mulia” yang telah dihasilkan oleh dunia pendidikan!!!
Bidang Pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan SDM, SDM yang baik, unggul jujur dan terpercaya (IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia) merupakan modal yang sangat penting sebagai ”agen perubahan”.
Sedangkan hakekat pembangunan adalah ” perubahan menuju kearah yang selalu lebih baik dari kondisi sebelumnya”. Sehingga keberhasilan pembangunan sangat tergantung SDM yang ber IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia. Hal inilah yang menjadi masalah dunia usaha yaitu seringkali kesusahan/ kebingungan dalam menemukan calon tenaga kerja yang mempunyai standar ganda ” ber IQ tinngi dan ber EQ tinggi”. Ini adalah pasar yang kosong ….. tenaga kerja/pencari kerja dan merupakan peluang bagi dunia pendidikan sehingga bagaimana pendidikan kita bisa mencetak generasi muda seperti itu……
Dengan demikian untuk mewujudkan ”generasi muda yang ”ber IQ tinggi dan ber EQ cerdas dan mulia” maka upaya yang pemecahan masalah harus dilakukan dari ”hulu” yaitu dengan ”kurikulum” perlu dievaluasi dan ditambahkan ”muatan” yang berasal dari ” pendidikan aklhaq / budi pekerti” serta ” kebutuhan dan tren pasar tenaga kerja di lapangan”.

4.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Penambahan / aditif pendidikan akhlak/budi pekerti;
2. Penambahan aditif ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan pasar;
3. Penambahan aditif kewirausahaan/interprenuer;

5. Program Pengalokasian dana pendidikan 20%.

5.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”;
2. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
4. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
5. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quotient” tinggi tapi ”EQ” Emotional Quotient” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh seberapa besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
6. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.
7. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
8. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
9. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
10. Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan.
11. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan

5.b. Potensi:
Adanya Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,praktisi dan Dinas Pendidikan serta potensi SDM yang Profesional di bidang Pendidikan merupakan aset yang sangat berharga dan perlu di optimalkan secara bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mereka diorganisir, dimanage serta di fasilitasi agar memiliki semangat dalam memecahkan masalah pendidikan.
5.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Lala…Dengan kompleksnya permasalahan bidang pendidikan, maka dalam rangka dapat menguraikan permasalahan yang ada dibutuhkan suatu manajemen yang komprehensif. Dengan asumsi ”anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, maka setidaknya diperlukan adanya Penyedian Data Base Pendidikan, Penyusunan Grand Desain Pendidikan, serta Penyempurnaan Kurikulum agar dapat menangkap peluang para alumni ke dunia usaha dalam persaingan pasar tenaga kerja.

5.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Penyusunan data base pendidikan dan manajemen pendidikan; output target ( data pendidikan,meliputi struktur siswa, sarana prasarana, kondisi, sebaran, kebutuhan dan grand skenario);
2. Pengalokasian ”Educated Permanent Fund” / Dana Abadi Pendidikan dan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi dan atau perbankan; output target ( pembebasan biaya SPP, biaya penunjang seperti uang gedung, buku buku dasar, praktikum)
3. Peningkatan sarana/prasarana pendidikan untuk mengangkat sekolah; output target (peningkatan sarana/prasarana sekolah ”Desa” menjadi sama dengan sekolah standart ”kota”);
4. Pemeliharaan sarana/prasarana sekolah; output target ( pemeliharaan sarpras pendidikan agar fungsinya terjaga);

6. Program interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.

6.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
2. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
4. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
5. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quotient” tinggi tapi tidak memiliki ”EQ” Emotional Quotient” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh seberapa besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
6. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.
7. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
8. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
9. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
10. Lulusan Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan;

6.b. Potensi:
Lulusan dari berbagai strata pendidikan baik SMK maupun perguruan tinggi setiap tahun terus bertambah di kabupaen Banyumas.
Tersedianya tehnologi informasi di kabupaten banyumas;

6.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Dengan telah adanya Data Base Pendidikan, Grand Desain Pendidikan, serta Kurikulum yang dapat menyiapkan alumni dalam persaingan pasar tenaga kerja, maka tidaklah cukup untuk mengantarkan alumni terutama dari SMK, tetapi diperlukan juga faslitasi fasilitasi lanjutan dengan pemanfaatan IT.

6.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Fasilitasi secara intens dari pemerintah dalam menemukan pencari kerja dengan perusahaan dalam bentuk ”bursa tenaga kerja on line” fasilitasi secara intens dari pemerintah dalam menemukan pencari kerja dengan perusahaan dalam bentuk ”bursa tenaga kerja on line.
2. Forum komunikasi antara pelaku bisnis perusahaan besar dengan pelaku pendidikan;
3. Kerjasama peningkatan mutu ketrampilan dan keahlian antara sekolah dan BLK;

7. Program preventif Gaya dan Pola Hidup Sehat.

7.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Mahalnya biaya kesehatan;
2. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Persebaran RS dan sarana kesehatan yang tidak merata;
4. Tidak adanya ”Permanent Fund” untuk biaya pengobatan/perawatan;

7.b. Potensi:
Adanya Rumah Sakit, tenaga medis dan paramedis serta lembga pendidikan yang bergerak dibidang kesehatan serta layanan jasa asuransi yang sangat banyak baik negeri maupun swasta di kabupaten Banyumas merupakan suatu potensi yang jika disinergiskan akan dapat menyelesaikan maslahan-masalah kesehatan.
Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Sebagai sauatu maslah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll

7.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated
Sebagai sauatu masalah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll

7.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Kampanye dan sosialisasi style dan pola hidup sehat; (target output pemahaman ’berhenti makan sebelum kenyang, menjaga aktifitas/kerja, olahraga dan istirahat secara seimbang, pemilihan dan contoh makanan dan minuman sehat)
2. Kampanye dan sosialisasi makanan, miniman higines, murah dan menyehatkan; (target output: tidak makan minum yang mengandung bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pemanis dan mengganti dengan rempah2 misalnya jahe, mrica, pala dan produk makanan lokal misalnya jagung rebus, ubi kuning rebus dll)
3. Pemilihan keluarga sehat dan sejahtera; (target output; terpilih nya 27 Kepala Keluarga Sehat dan Sejahtera /KKSS);
4. Fasilitasi KKSS untuk sosialisasi pada masyarakat; (target output mencetak KKSS di tiap tiap Desa sebanyak 5 KK, pengangkatan KK sebanyak 5 X 27 KK sebagai ”agen pembangunan” di desa, revolving fasilitasi KKSS);

8. Program peningkatan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

8.a. Kondisi saat ini dan permasalahan
Dalam era Otonomi daerah saat ini, maka pemerintah memberikan ”keleluasaan” kepada pemerintah daerah untuk dapat menentukan visi dan misi secara mandiri. Dalam rangka mencapai visi dan misi dituntut untuk mengelola seluruh potensi SDA, SDM, SDB yang ada.
Kondisi saat ini TA 2008 dari 1,037 Trilyun APBD Banyumas, hanya sekitar 30% nya saja yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan (biaya langsung). Kondisi ini sangat sulit untuk dapat menuntaskan masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial.

8.b. Potensi
Banyumas sebagai daerah yang menjadi Pusat Pertumbuhan bagi daerah sekitarnya, sangat banyak memiliki potensi yang dapat digali untuk peningkatan pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembagunan. Potensi tersebut ada pada sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan pada data PDRB lima tahun terakhir merupakan 4 sektor penyumbang terbesar yaitu 22,67%, 16,97%, 15,55% dan 14,2% (PDRB tahun 2006 atas dasar harga berlaku)
8.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated
Maka diperlukan langkah-langkah dan program-program yang relevan dalam meningkatkan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan diantaranya adalah:
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Regulasi insentif bagi Investor;
3. Pemangkasan biaya tak langsung (aparatur) sebesar 10% – 20%;
4. Regroping kegiatan pembangunan yang sejenis;
5. Manajemen proyek/kegiatan yang terpusat;
6. Fungsionalisasi perangkat pengelola proyek/kegiatan;

8.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan
1. Pengelolaan Pajak dan retribusi dan penerimaan lainnya secara komputerized; out target ( tidak terjadi kebocoran, trnasparansi target dan penerimaan,kemudahan wajib pajak/retribusi);
2. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah (Hotel dan restoran, PP I dll) ; output target ( pemanfaatan manajemen modern dalam pola pemungutan pajak dan retribusi dengan SIM / Sistem Informasi Manajemen dan On line yang bisa diakses Kepala Daerah/Publik);
3. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; output target ( eksploirasi bidang/sektor yang masih belum tergarap untuk meningkatkan PAD, teridentifikasinya potensi PAD yang baru);
4. Optimalisasi Asset Pemda yang memiliki ”Nilai Ekonomi” dan ”Nilai Strategis”; output target (Review dan evaluasi kerjasama yang mandeg, pengelolaan asset dengan swasta dengan prinsip win-win solution);
5. Penyusunan NSPM Administrasi Proyek/kegiatan; output target ( rasionalisasi biaya AP secara proporsional);
6. Pemaparan kegiatan di depan Kepala Daerah; output target ( Responsilbility terhadap pimpinan dan masyarakat terhadap kegiatan yang diajukan, efisiensi biaya pembangunan);

9. Program perubahan mindset aparatur pemerintah.

9.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
1. Jumlah pegawai yang terlalu besar;
2. Struktur golongan pegawai yang tidak ideal;
3. Dalam menejemen pegawai, belum dijalankannya manajemen SDM yang seutuhnya atau HRD (Human Riset and Development) tetapi masih pada tataran bagian personalia;
4. Belum dilaksanakannya reward dan punishmen secara konsisten;
5. ”Belum dilaksanakan secara prinsip the right person of the right please and the right time secara konsisten”
6. Ketidakjelasan mekanisme dan system karir pegawai;
7. Tidak dilaksanakan Tour of Duty secara berkala;
8. Main set pegawai masih terisi ”Paradigma lama” pelayanan masyarakat “bukan apa adanya” tapi “ada apanya” jika memberikan pelayanan pada masyarakat atau pada atasannya;
9. Terbentuknya watak “loyalitas semu” pada pegawai terhadap atasan artinya pegawai akan lebih loyal kepada atasan bukan karena, atasan yang memiliki kompetensi, leadership yang kuat, akhal yang mulia adari atasan tetapi pada seberapa besar atasan dapat memberikan “nilai tambah” bagi bawahan. Pengertian “nilai tambah” adalah bagaimana atasan dapat memfasilitasi, mengijinkan, membiarkan terjadinya penyimpangan kegiatan dan hasilnya untuk dibagi bagi antara atasan dan bawahan, atasan dapat mengorbitkan karirnya dll yang notabene “mengarah tidak profesionalisme pegawai”
10. Belum sepenuhnya stakesholder di pemerintahan daerah memahami, menjalankan paradigma baru sebagaimana amanat reformasi dan tuntutan masyarakat saat ini yaitu “ Pemerintahan Daerah yang Baik/Good Governence” sehingga pola pikir “main set” masih tertanam paradigma lama.

9.b. Potensi:
Potensi SDM yang dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan Daerah Eksekutif dan Legislatif) yang baik “good governence” di sangat banyak dan beragam baik yang ada dilingkup Pemda maupun yang diluar Pemda seperti Perguruan Tinggi maupun masyarakat/LSM ( Serulingmas, Sendangmas) maupun dunia usaha.
Semua SDM tersebut merupakan aset dan potensi yang dapat di gerakan untuk dapat bersam-sama menciptakan system pemerintahan yang baik (prinsip-prinspnya transparan, akuntabilitas, responsilbility).

9.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankan organisasi tersebut, demikian halnya dengan organisasi Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka sangatlah penting/urgen bahwa sebelum penempatan seseorang duduk didalam jabatan tertentu di adakan “psikotest” , TPA, “kompetensi” seseorang, dengan standart/indikator yang jelas sesuai dengan kualifikasi “job” yang akan dijabat dan tentu yang sangat baku adalah DUK (Daftar Urut Kepangkatan) sampai saat ini masih di plesetkan Daftar Urut Kedekatan dll. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah bahwa karena kesuksesan seseorang sekarang ini ternyata sangat dipengaruhi factor “emosional quotient” seseorang .
Seperti disadari oleh banyak kalangan bahwa saat ini banyak orang yang pinter tapi sedikit orang yang bener, untuk itu maka saat ini juga dipemerintahan sangat dibutuhkan orang-orang yang “bener” agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Selanjutnya pemilihan dan penempatan seseorang menduduki jabatan setidaknya harus memiliki “emosional quotient” yang baik/bener/jujur agar pejabat pejabat tersebut dapat mendukung kinerja Bupati dengan professional, loyalitas, dedikasi dan dapat dipercaya/jujur serta bisa menjadi panutan/tauladan bagi bawahannya.

9.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
1. Kegiatan Pengajian dan pembaiatan seluruh aparatur untuk berlaku jujur dan adil dan doa bersama secara berkala.
2. Kegiatan Penyusunan dan pernyataan pakta intregitas untuk berbuat jujur, adil dan transparan bagi seluruh aparatur yang diketahui oleh Kepala Daerah dan Hakim Pengadilan Negeri;
3. Kegiatan Pernyataan tidak mau menerima gratifikasi dari bawahan atau dari manapun;
4. Kegiatan reward bagi aparat yang berprestasi dan punishment bagi aparat yang melanggar peraturan tanpa kecuali;
5. Pemilihan aparat berkinerja terbaik setiap 1 semerter ditiap unit kerja, Pemilihan Kepala SKPD berkinerja terbaik tiap semester;
6. Pengembangan instrumen-instrumen variabel penilaian pegawai diluar DP3 dalam promosi secara transparan;
7. Kegiatan Mutasi reguler maksimal setiap 2 tahun sekali;

10. Program konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan muspida plus;

10.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
Dalam era otonomi daerah saat ini diisyaratkan adanya keterpaduan, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah langkah dalam memecahkan masalah didaerah oelh eksekutif dan legislatif. Namun seringkali karena tidak adanya forum komunikasi seringkali dapat menimbulkan ”kecurigaan” dan saling ”mendahului antar lembaga eksekutif fan legislatif” hal dapat menggangu kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.

10.b. Potensi:
Adanya regulasi yang jelas dalam pengaturan hak, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara eksekutif adan legislatif saat ini dapat dijadikan suatu peluang agar tidak akan munculnya suatu ”konflik” antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan di daerah dalam membangun masyarakat.

10.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Politik sangat erat dengan kekuasaan, uang, dan ”tujuan” yang tertulis sebagaimana visi organisasi tetapi juga ”tujuan” yang tersembunyi dalam prakteknya dilapangan. Namun jika kita didasari dengan seringnya pelaku politik berkomunikasi dan selalu ada yang mengingatkan bahwa dibawah sana ”grassroot” ada yang memerlukan tangan – tangan mereka serta adanya persamaan goals / tujuan diantara mereka pelaku politik yaitu mensejahterakan masyarakat. Pada akhirnya diantara pelaku politik yang berkuasa Insya Allah dengan ber ”main set” seperti itu, maka merupakan sesuatu yang dapat dibangun sinergis dalam perumusan dan langkah-langkah yang serempak antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan cita-cita luhur dari mensejahterakan masyarakat. Untuk mengkawal itu maka peru dibangun komunikasi ”MUSPIDA PLUS” antara Bupati/wakil Bupati , unsur Pimpinan Dewan dan shareholder terkait.

10.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegitan:
1. Kegiatan Friday Coffe Morning antara Muspida plus unsur pimpinan DPRD; ( Bupati, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, Rektor PTN/PTS, MUI) ; (target output terjalinya komunikasi dan persamaan persepsi dalam pemecahan masalah dan solusi pemecahannya secara win-win solution, siaran langsung ”Live” dalam rangka menampung masalah masalah pemerintahan, pembangunan dll)
2. Kegiatan Visiting antara muspida; output target ( membiasakan kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan ”ewuh pakewuh” dalam konteks positif)
3. Kegiatan konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif minimal setiap bulan sekali; output target ( memecahkan kebuntuan informasi dan saling klarifikasi dan memahami langkah-langkah yang akan diambil eksekutif/legislatif atau bersama sama target goals mempercepat proses pengeluaran kebijakan penting Pemerintahan Daerah).

11. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

11.a. Kondisi saat ini dan permasalahan:
Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang secara geografis memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap ataupun Kebumen dalam aspek letak wilayah dan sarana-prasana yang melintasi di Kabupaten Banyumas ataupun Sumber Daya Buatan lainnya seperti adanya Perguruan Tinggi Unsoed, STAIN, dan berbagai Perguruan Tinggi lainnya, Stasiun Kereta Api, Terminal Bis Tipe B. Dengan adanya keunggulan komparatif ini tentu membawa dampak pada ”terpusat” nya kegiatan kegiatan skala regional di Kabupaten Banyumas. Dengan kegiatan yang memusat di Kabupaten Banyumas atau khususnya di Purwokerto tersebut tentu memberikan dampak negatif akan kondisi pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
Masalah masalah Penataan Ruang dan lingkungan hidup dilapangan adalah:
1. Konflik kepentingan dalam pemanfaatn ruang, terutama di ruang publik seperti badan jalan, fasilitas fasilitas umum di kawasan perkotaan;
2. Potensi polusi udara, air dan tanah sangat tinggi;
3. Kurangnya Ruang terbuka hijau;
4. Terbentuknya kawasan-kawasan Slum/kumuh di perkotaan;
5. Terbentunya ”watak masyarakat” kota menjadi ”agresif” dan ”egois”

11.b. Potensi:
1. Adanya masyarakat kota yang ”intelek” sehingga lebih mudah menerima pemikiran untuk perubahan/ perbaikan dan inovasi;
2. Adanya Perguruan Tinggi dan ”Corporate”;
3. Masih tersedianya lahan pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau;

11.c. Wacana pemecahan masalah secara integrated:
Langkah langkah dapt dilakukan dengan menggali potensi yang belum nampak dan dan mengkoordinasikan potensi diatas dalam suatu lembaga ”Dewan Kota” maka pemerintah daerah dapat memfasilitasi untuk mengajak menyelesaikan masalah-masalah penataan ruang dan lingkungan hidup dan masalah perkotaan lainnya secara bersama sama.
Penyelenggaraan Penataan Ruang / Tata Ruang pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu:
1. Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. Aspek Pemanfaatan Ruang; dan
3. Aspek Pengendalian Rencana Tata Ruang.
Ketiga aspek tersebut perlu di “revitalisasi/optimalkan dalam pelaksanaanya sehingga dapat secara selaras masalah Penataan Ruang betul-betul berjalan sinergis antar ketiga aspek maupun sinergis dengan dengan produk perencanaan lainnya seperti RPJP atau RPJM.
Karena seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang SPPN maupun UU Penataan Ruang bahwa produk Perencanaan Pembangunan RPJP,RPJM mempunyai kekuatan yang sama dengan RTRW dalam kedudukan secara hukum (sama sama Perda) dan diharapkan dapat saling melengkapi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Untuk itu maka Penataan Ruang/Tata Ruang agar “kredibel” di mata hukum, masyarakat dan pemerintah daerah, maka sub-sub aspek dari 3 aspek tersebut harus ditingkatkan.
Sub –sub Aspek yang lemah dan menjadi permasalahan adalah:
• Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang yaitu:
1. Rendahnya keterlibatan stakesholder/masyarakat dalam proses penyusunan;
2. Minimnya alokasi pendanaan dalam pekerjaan penyusunan RTR ataupun biaya penggantian/pembelian lahan akibat penataan ruang;
3. Tidak adanya rencana tindak dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;
4. Tidak adanya aplikasi soft ware ataupun program yang bisa diakses oleh masyarakat/dunia usaha dalam proses perijinan;
5. Rendahnya sanksi pelanggar RTR dalam perda RTR;

• Aspek Pemanfaatan Ruang;
1. Banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan/rencana tata ruang terutama di kawasan perkotaan;
2. Belum adanya penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang;
3. Tidak konsistenya pemerintah dalam pemberian ijin lokasi;
4. Terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar masyarakat, pemerintah dengan masyarakat:

 Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
1. Belum optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara preventif dan kuratif :
o Secara preventif yaitu melalui perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
o Secara kuratif/penindakan pelanggar Perda;
 Dapat dilakukan melalui evaluasi perijinan yang telah dikeluarkan, pembatalan Ijin Lokasi;
 Pembongkaran bangunan , evaluasi ijin insidential yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk;
 Pemberian sangsi pada aparat/pegawai yang ”menyimpangkan” kewenangan pemberian ijin;

11.d. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan:
Aspek Penyusunan RTR:
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang yang (target output) yang:
• Meningkatkan keterlibatan stakesholder/masyarakat dalam proses penyusunan;
• Memaksimalkan pencantuman sanksi pelanggar RTR dalam perda RTR;
• Alokasi pendanaan dalam pekerjaan penyusunan RTR sesuai dengan NSPM;
2. Pengalokasian penggantian/pembelian lahan akibat penataan ruang;
3. Penyusunan rencana tindak / operasional RTR dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;

Aspek Pemanfaatan Ruang;
1. Penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang; output target (supremasi hukum / peraturan / perda RTR, komitmen dan Konsistesi pemerintah dalam pemberian ijin lokasi, hilangnya konflik pemanfaatan ruang antar masyarakat, pemerintah dengan masyarakat):

Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
1. Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara preventif dan kuratif :
• Target output (Secara preventif yaitu evaluasi perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan /IPB );
• Target output (Secara kuratif/penindakan pelanggar Perda yaitu evaluasi perijinan yang telah dikeluarkan, pembatalan Ijin Lokasi; Pembongkaran bangunan , evaluasi ijin insidential yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk; Pemberian sangsi pada aparat/pegawai yang Penyimpangkan” kewenangan pemberian ijin);
Demikian 11 program prioritas yang menurut pemikiran kami sangat urgen untuk di implementasikan dan relevan dengan kondisi SDA, SDM, SDB Banyumas baik dalam konteks peluang, hambatan, ancaman maupun kekuatan yang ada di kabupaten Banyumas. Tentu dalam penulisan ini masih banyak yang perlu disempurnakan kaitannya dengan suplai data-data yang diperlukan untuk analis.
Tulisan ini semata mata untuk urun rembug bagi pembangunan kabupaten Banyumas tercinta. Semoga dapat berguna…….
Amin

Penulis

JOKO BUDI SANTOSA

Oleh: jokobudisantoso | Agustus 16, 2008

MENGOPTIMALKAN RESULT CONTROL DI BAPPEDA

TUGAS MATA KULIAH SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN (SPM)

MENGOPTIMALKAN RESULT CONTROL DI BAPPEDA

KABUPATEN BANYUMAS

DOSEN : Drs. AGUNG PRAPTAPA, MBA

OLEH

JOKO BUDI SANTOSO (NIM : P2 CC 07102  / 2007)

 

 

Pendahuluan.

Manajemen Pengendalian merupakan bagian dari suatu manajemen yang lebih bersifat operasional. Sebagai cabang ilmu manajemen yang mempelajari manajemen operasional, maka suadah barang tentu membutuhkan suatu system/metode yang tepat sesuai dengan cakupan operasional unit-unit organisasi bisnis dan skala unit/besaran yang menjadi tanggung jawab seorang manager. Dengan system pengendalian manajemen yang baik maka akan dapat dicapai ifisiensi dan efektifitas suatu rencana dan program-prgram yang telah direncanakan. Untuk mencapaai suatu tujuan/goals dari suatu organisasi maka diperlukan suatu system Pengendalian Manajemen yang baik. Sistem Pengendalian yang baik adalah yang  memiliki sifat-sifat: realistis, jelas, terukur, dan bersifat dapat memperbaiki system dari seluruh unit-unit organisasi agar tercapai ifisiensi dan efektifitas.

Sehingga dalam suatu organisasi untuk mengukur kemampuan unit-unit/bagian atau organisasi induk berhasil atau tdak sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem pengendalian yang dipakai.

Management Control adalah proses meyakinkan bahwa sumberdaya manusia, benda dan teknologi dialokasikan sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan menyeluruh dari organisasi,  Joseph A. Maciarello, 1994, Management Control Systems

Kemampuan suatu unit atau organisasi dalam melakukan suatu rencana dalam mencapai target dan dapat diukur dengan suatu satuan waktu dan ukuran tertentu  adalah performance, sedangkan kemampuan manajer  dalam melakukn pengendalian unit-unit dan sistem manajemen dalam mencapai target/gols suatu organisasi adalah menunjukan performance manajer .

Kemampuan/performance suatu perusahaan dapat diukur dengan metode, alat/tools baik yang bersifat akuntasi, input, proses, output maupun outcomenya.

Dalam hal ini penulis akan mencoba mengangkat “result control” salah satu tugas pokok Bappeda dalam penelitian RKA ( Rencana Kerja Anggaran) dari SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pengajuan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana pemerintah (APBD, APBN dll)

Karena dalam tugas pokok fungsi Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara makro merencanakan pembangunan baik sektoral maupun spasial yang dituangkan pada dokumen perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan disebut RKPD ( Rencana Kerja Pemerintan Daerah).

Selanjutnya oleh dinas/unit/SKPD akan mengajukan usulan kegiatan yang diikuti jumlah anggaran dan biaya untuk setiap sub-sub kegiatan. Pada “tahapan” inilah maka “pekerjaan”  dan merupakan “salah satu tugas pokok fungsi” Bappeda dapat mengendalikan manajemen “Result control” dalam konteks perencanaan pembangunan atau perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diajukan oleh SKPD.

Dalam meneliti dan klarifikasi RKA (Rencana Kerja Anggaran) pada SKPD Bappeda (Tim) menerapkan suatu NSPM (Norma Standart Pedoman Manual) baik yang ada pada Surat Keputusan Bupati dalam bentuk standart indek, maupun yang dituangkan dalam surat keputusan instansi terkait seperti kepress,kepmen.

Sehingga dengan demikian suatu rencana kegiatan sejak masih dalam tahap oerencanaan penyusunan RASK (Rencana Kerja Satuan Kerja) sudah dilakukan koreksi “result control” dengan menerapkan asas ifisiensi dan efektifitas rencana kegiatan.

Dari serangkaian kegiatan “result control” selanjutnya tentu diharapkan profitabilitas yang berupa output tercapai hasil yang maksimal demikian juga  outcome bagi masyarakat dan atau daerah dapat dicapai manfaat yang sebesar-besarnya.

 

Pengukuran performa.

Untuk pekerjaan “result control” yang dilakukan oleh Bappeda (Tim) dalam hal ini agak sulit untuk  dilakukan pengukuran pengukuran kinerja, hal ini disebabkan memang belum ada standart/ukuran kinerja yang dapat dipedomani.

Walaupun demikian penulis mengasumsikan “ukuran-ukuran” kinerja adalah jumlah anggaran yang “bisa diselamatkan” dan “sinergisitas” kegiatan-kegiatan yang dapat di “linked” dengan kegiatan pada program lainnya ataupun proses “regrouping” kegiatan yang sejenis.

Dengan regrouping kegiatan maka dapat dilakukan ifisiensi “biaya umum/administrasi kegiatan” dengan demikian input yang kecil pada “biaya umum/administrasi kegiatan: maka akan diperoleh keluaran ataupun output kegiatan yang maksimal.

Target performance.

Dari berbagai asumsi dan pengalaman instiusi penulis menganalogikan target performance dalam Sistem pengendalian manajemen dari aspek “result control” dalam bagaimana seorang “planer” dapat “membagi alokasi dana” yang telah diplafon dari masing-masing program dalam setiap kegiatan-kegiatan  yang diusulkan oleh SKPD. Sehingga target performance dapat dikatakan tercapai jika “alokasi plafon dana yang tersedia untuk membiayai suatu program” dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan yang urgen dan prioritas pada setiap program tersebut.

Sedangkan reward dan punishment dapat dilakukan kaitannya jika SKPD dalam pengusulan RKA pada tahun berikutnya “dapat” dipangkas sub-sub kegiatan yang “copy paste” pada tahun sebelumnya, RKA yang  tidak sesuai dengan RKPD dan atau yang tidak rasional, proposional ataupun output dan outcomenya tidak jelas/tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh SKPD pengusul kegiatan.

Sebaliknya jika SKPD pengusul dapat merencanakan keluaran, output, outcome dari  kegiatan pada RKA nya  dengan jelas, realistis serta sesuai dengan ukuran-ukuram NSPM (Norma Standart Pedoman Manual) yang diusulkan maka “planer” perencanaan pembangunan daerah dapat  memberikan penilaian bahwa kegiatan tersebut “layak/feasible” untuk dibiayai dan SKPD pengusul dapat segera difasilitasi kegiatan dalam RKA yang diusulkan ke tahapan lebih lanjut yaitu masuk pada APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Oleh: jokobudisantoso | Juli 29, 2008

Relevansi Ekonomi Manajerial Pada Kantor Bappeda

Program Magister Manajemen
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Mata Kuliah Ekonomi Manajerial
Dosen Prof. KAMIO
Oleh Joko Budi Santoso NIM P CC 102/2007

RELEVANSI EKONOMI MANAJERIAL PADA
BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS

Sebagai cabang dari ilmu ekonomi, ilmu ekonomi manajerial tidak saja “hanya bagaimana dengan input yang serendah-rendahnya kita akan mendapatkan keluaran/hasil yang setingi-tingginya tetapi juga bagaimana suatu sistem pada organisasi bisnis / unit bisnis dan unit-unit lainnya yang berfungsi sebagai unit pendukung dapat melakukan suatu kegiatan yang secara simultan dapat saling mendukung dan pencapaian profit yang optimal pada kondisi organisasi yang dapat berjalan sesuai target, norma., prosedur dan sarana yang telah ditetapkan oleh manajemen.
Pada tataran ini maka tugas pokok fungsi Bappeda adalah sebagai suatu organisasi mempunyai tugas pokok sebagai perumus skenario kebijakan pembangunan jangka panjang maupun jangka menenagah (5 tahunan) baik secara sektoral maupun spasial dengan menggali seluruh potensi yang ada agar terjadi senergisitas anatara pemerintah dengan swasta/dunia usaha.
Sebagai organisasi pemerintah yang berada dibawah Bupati Banyumas, dan tugas pokok fungsinya bukan sebagai (pusat laba) tetapi sebagai perancang dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Produk yang dihasilkan berupa perencanaan yang bersifat sektoral adalah RPJP ( Rencana Program Jangka Panjang) yang berlaku selama 20 tahun, RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) yang berlaku selama 5 tahun maupun RKPD ( Rencana Kerrja Pemerintah Daerah) yang merupakan Rencana Kerja Tahunan, sedangkan yang secara spasial adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku selama 10 tahun dan rencana tara ruang yang lebih detail dengan masa perencanaan lima tahunan.
Walaupun Bappeda hanya sebagai penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan tetapi didalam proses penyusunan dokumen perencaaan tersebut maupun pada operasional tugas-tugas Bappeda dapat menerapkan fungsi Ekonomi Manajerial.
Berikut tahapan-tahapan kegiatan Bappeda yang memiliki relevansi ekonomi manajerial terhadap tugas pokok fungsi Bappeda adalah ketika / pada tahapan;
 Pada saat penyusunan Matrik RPJM, melalui pengelompokan bidang, fungsi dan keweangan didaerah yang dijabarkan dan diusulkan oleh dinas/lemtekda pada saat penyusunan matrik, maka Bappeda melakukan pemilihan dan pemilahan dan meregroping kegiatan/proyek yang diusulkan yang memberikan dampak positif lebih banyak yang dimasukan pada Matrik tersebut. Dengan demikian maka dapat mengurangi input terutama pada Administrasi Proyek ketika dilaksanakan oelh dinas/lemtekda nantinya;
 Pada saat penyusunan Skala Prioritas yang diusulkan oleh dinas/lemtekda Bappeda bersama sama dengan bagian rencana program dari masing-masing unit kerja teknis, melakukan uji kepatutan indikator input, proses dan output yang diusulkan pada setiap kegiatan/proyek dengan SPM (Standar Pedoman Manual) yang telah ada sehingga kegiatan/proyek yang masuk pada Skala Prioritas adalah yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat serta dengan input yang minimal tetapi dapat menghasilakan keluaran yang maksimal;
 Bersama sama dengan di dinas terkait (Tim Penilai/Koreksi DPA) melakukan koreksi dan penilaian terhadap usulan/DPA yang akan dijabarkan untuk kegiatan/proyek agar terjadi efisiensi penggunaan anggaran;
 Disamping itu pada Struktur Organisai dan Tata Kerja (SOTK) yang baru nantinya ada Bidang yang mempunyai Tugas Pokok Fungsi sebagai Pendataan dan pelaporan, yang mana dari bidang tersebut ada tugas sub fungsi monitoring dan evaluasi dengan kegiatan-kegiatan monitoring serta evaluasi tersebut maka dapat menjalankan fungsi-fungsi ekonomi manajerial dalam menjabarkan tugasnya.
Seperti halnya pada organisasi bisnis yang (profit motif) Bappeda pada konteks/aspek diatas melakukan fungsi-fungsi ekonomi manajerial pada setiap tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh: jokobudisantoso | Juli 29, 2008

Relevansi Sistem Informasi Pada Kantor Bappeda Banyumas

Program Magister Manajemen

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen

Dosen Ali Rokhman, Ph.D

Oleh Joko Budi Santoso NIM P CC   102/2007

 

Penerapan Sistem Informasi

 pada Kantor Bappeda Kabupaten Banyumas

 

Latar belakang

Pada era saat ini dimana dunia tehnologi informasi sudah sedemikian maju dan modern kita sebagai bagian dari masyarakat dan organisasi harus menyesuaikan dan memanfaatkan tehnologi informasi yang ada sekarang untuk keperluan pengembangan diri dan atapun pengembangan organisasinya. Dan  jika maka eksistensi unit kerja/organisasi kita menjadi terpinggirkan atau tidak mendapatkan keuntungan dari kondisi saat ini. Sebagai suatu unit organisasi non profit/pemerintahan maka dirasakan tehnologi sistem informasi juga menjadi sangat penting bagi Bappeda (Badan Perencanaan Pemabngunan Daerah). Dengan Penerapan Sistem Informasi yang use frenly dan tepat guna maka Bappeda dapat meningkatkan mutu layanan bidang pemerintahan/perencanaan pembangunan daerah. Dimana mutu layanan bidang pemerintahan merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja Kepala Daerah (Bupati).

Sebagai suatu Badan yang mempunyai tugas pokok fungsi sebagai perencana pembangunan daerah, maka data dan informasi merupakan suatu aspek yang sangat penting harus dimanage dengan baik. Karena arah dan skenario pembangunan akan dibawa ke skenario apa dan dalam waktu berapa lama target tersebut bisa dicapai sebagai perencana pembangunan sangat membutuhkan suatu data yang valid, cepat selanjutnya dapat dikelola menjadi suatu informasi yang penting dalam rangka penentuan arah pembangunan daerah dan dapat diakses oleh seluruh stakesholder.

Tinjauan pustaka

        Para tokoh dan ekspert dibidang Sistem Informasi berpendapat: Menurut Ali Rokhman, Ph.D Sistem Informasi Manajemen adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data sehingga menghasilkan informasi.

Sedangkan menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins (1990) Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Demikian juga Alter (1992) berpendapat bahwa Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna Bodnar dan Hopwood (1993).

Jadi hampir semua pendapat mengandung anasir bahwa Sistem Informasi manajemen meliputi : perangkat keras, perangkat lunak, mekanisme dan prosedur, penyimpanan, pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk kepentingan unit organisasinya atau pihak lain dan sifatnya bertautan ”link”.

 

Output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi

Di kantor Bappeda Sistem Informasi yang ada baru tahapan ”inisiasi” yaitu dengan adanya jaringan internet, LAN dan Web Bappeda. Namun pada tataran aplikasinya dan pemanfaatannya masih perlu dikembangkan terus serta harus ada yang ”membidangi” secara khusus agar data –data tentang pembangunan baik sosial, ekonomi, budaya, fisik prasarana dan tata ruang terus dikelola dan di ”upgrade” serta di ”link” kan dengan unit-unit dinas / lembaga teknis daerah.

Output yang dihasilkan dokumen perencanaan Rencana Program Jangka Panjang, Rencana Program Jangka Menengah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun data-data pendukungnya yang lebih spesifik yang bisa digunakan untuk kepentingan perencanaan, pemasaran dll. Sedangkan data-data yang dari dinas / lemtekda baik sosisal, budaya, fisik prasarana malah Bappeda belum dapat mengelola sendiri dan masih menjadi tugas pokok fungsi unit kerja lain ( Balitbangtelarda dan Statistik) .

Karena keterbatasan pada tugas pokok fungsi Bappeda yang tidak bisa mengelola data sendiri, maka secara kualitas data-data yang kita miliki dan keluaran adari sistem informasi yang ada masih belum bisa ”uptodate” dan seringkali karena tidak ada yang ”membidangi” data di Bappeda, maka Bappeda sendiri kadang kadang kesulitan untuk mendapatkan data-data series lima tahunan.

 

Hambatan dalam penerapan.

Ø      Secara kelembagaan tidak ada tugas pokok fungsi pada Bappeda yang membidangi masalah data, informasi dan pelaporan;

Ø      Sumberdaya pengembangan kurang terutama untuk level analist system;

Ø      Tidak adanya sumber dana yang cukup untuk pengembangan system informasi;

Ø      Masih mengganggap sistem informasi bukan suatu bidang yang penting dikalangan pemerintahan;

Oleh: jokobudisantoso | Juli 23, 2008

Wanprestasi Panitia Lelang, terhadap Dokumen Kontrak

Hukum Bisnis ( Study Kasus Wanprestasi panitia lelang, terhadap Dokumen Kontrak menyebabkan Penyedia Barang/Jasa Merugi)_By. JBS
Latar Belakang
Kegiatan bisnis baik perdagangan barang, jasa maupun keduaanya sudah barang tentu memerlukan peraturan regulasi dalam rangka menjaga akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis karena seringkali terjadi suatu pelanggaran, pengingkaran atau wan prestasi dan pemaksaan dari pelaku bisnis terhadap mitra bisnisnya atau bahkan kepada calon mitra bisnisnya misalnya pada iklan yang mengandung unsur ketidakjelasan ”makna” atau penipuan terselubung.
Penulis akan mengangkat satu permasalahan hukum yang terjadi antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa pada suatu proses pelelangan / tender pada instansi pemerintah.
Sebagaimana didalam Kepres Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah, maka seluruh mekanisme dan proses pelelangan sudah sangat jelas diatur mengenai : sistem, metode dan prosedur pelelangan baik untuk pengadaan barang dan jasa sehingga jika seluruh kaidah diatas (sistem, metode dan prosedur ) maka setidaknya*:
 Proses pelelangan akan berjalan lancar artinya tidak ada sanggahan baik substansi maupun prosedur;
 Penunjukan pemenang merupakan penyedia barang/jasa yang benar-benar mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan, memiliki kompetensi dan kemampuan dalam penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa;
 Barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi dan merupakan penawar yang terendah atau memberikan keuntungan bagi pengguna barang/jasa (dalam hal ini pemerintah);
Pada masalah yang akan kami angkat ini bukan kerena pelanggaran kepres, tetapi karen wanprestasi yang disebabkan oleh:
 Ketidak profesionalismenya Penggunan barang/jada dalam hal ini panitia lelang;
 Karena intervensi dari pihak luar;
 Karena merasa pihak yang lebih ”berkuasa”
 atau faktor-faktor lain (misalnya ”jago” nya tidak menang dll.
______________________________________________________
*Saya hanya bisa bilang setidaknya, karena sebenarnya walaupun pengguna barang sudah sudah melakukan seluruh kaidah diatas masih sangat mungkin tiga (3) hal diatas tidak akan tercapai, hal ini karena penyedia jasa ternyata melakukan kompromi/kolusi atau badan usaha yang diajukan pada pelelangan ternyata hanya santu group/satu pemilik. Demikian juga walaupun secara prosedural administrasi pengguna barang/jasa (panitia dan Kuasa Pengguna Anggaran) telah melaksanakan prosedur adminstrasi, tetapi ternyta mereka telah men ”setting” dengan salah satu penyedia barang/jasa sehingga sudah dapat dipastikan yang akan menang pada pelelangan tersebut badan hukum/rekanan tertentu.

Permasalahan.
Sebagaimana halnya dengan usaha komersial/bisnis lainyya, maka dunia usaha yang bergerak pada penyedia barang/jasa di insttansi pemerintah tentau mempunya tujuan untuk mendapatkan profit margein yang sebesar-besarnya.
Namun ternyata pada prakteknya dunia usaha yang bergerak pada penyedia barang/jasa di instansi pemerintah seringkali menghadapi segudang permasalahan hukum bisnis yang seringkali karena dengan permasalahan tersebut dapatb mengurang profitnya atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan malah merugi.
Kasus hukum bisnis dalam hal ini terjadi karena Panitia Lelang telah memaksakan kepada pihak penyedia barang/jasa (Penyedia Jasa Cleaning servise) untuk menandatangani Kontrak Perjanjian Kerjasama yang mana salah satu pasal dalam perjanjian tersebut pihak penyedia jasa keberatan karena pasal tersebut memang tidak ada didalam dokumen pelelangan maupun penambanhan ketika aanwijzing pekerjaan. Karena substanasi pasal yang dimasukan didalam perjanjian kerjasama itu sangat memberatkan pada penyedia jasa anatara lain:
 Aspek Hukum, penyedia jasa dipaksa untuk bersedia menandatangani Surat Perjanjian kErjsama yang secara Hukum dapat menyebabkan posisi dan kondisi Perusahaan penyedia jasa menjadi lemah dihadapan pengguna jasa maupun dihadapan karyawan;
 Aspek finansial, yaitu penyedia jasa harus membayar gaji karyawan walaupun terjadi keterlambatan pembayaran dari pengguna jasa sehingga ;
 Aspek tanggung jawab moral kepada karyawan karena pihak pengguana jasa dapat membenturkan antara penyedia jasa dengan karyawannya;
Sampai akhirnya karena sesuai dengan ketenmtuan didalam dokumen pelelangan bahwa penyedia jasa dapat mengajukan uang muka yang berarti penyedia jasa dapat memperoleh uang muka sebelum pekerjaan dilaksanakan tetapi kenyataanya karena proses negisiasi yang alat dan bahkan buntu maka samapai pada pekerjaan berjalan 18% ( 1 bulan ) masih belum ”clear” hal ini tentu sangat merugikan pihak penyedia jasa.
Dari permasalahan hukum bisnis diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Penyedia jasa dapat menolak menandatangani perjanjian dan dengan sendirinya pekerja dapat dihentikan untuk tidak bekerja ;
2. Penyedia jasa dapat mengadukan kepada pengguna jasa Cq Kuasa Pengguna Anggaran agar dapat meluruskan sikap Panitia untuk tidak memaksakan substansi yang ada dalam perjanjian yang ditolak oleh penyedia jasa;

Kesimpulan.
Perlu dilakukan pengawasan terhadap Panitia Lelang dan atau oleh Pengguan jasa akan keterlambatan kinerja agar tidak merugikan penyedia jasa sebagai mitra kerja penguna jasa (Pengguna Anggaran). Untuk langkah preventif maka penunjukan personil didalam panitia lelang harus orang-orang yang kompeten dibidangnya serta memiliki integritas dan moralitas yang baik demi kelancaran tugas dan tanggung jawab publik

Oleh: jokobudisantoso | Juli 19, 2008

identifikasi maslah dan solusi banyumas

IDENTIFIKASI MASALAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMECAHAN MASALAH/SOLUSI UNTUK
MEWUJUDKAN BANYUMAS SEJAHTERA.

Seorang manager baik di perusahaan atau manager di pemerintahan baik itu ditataran top manager maupun di tataran manager dibawahnya (operasional) pada saat ini dituntut tidak hanya sekedar memiliki kemampuan managerial tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership. Pemahaman tersebut kiranya tidak berlebihan jika kita kaitkan dengan berbagai pendapat ahli yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam berkairi dimanapun dibdang apapun yang menyatakan bahwa ”kemampuan IQ yang tinnggi dari seseorang yang akan sukses sangat penting tetapi ada faktor yang tidak kalah penting yaitu kemampuan EQ yang cerdas/mulia” Dalam hal ini kami akan analogikan bahwa ”managerial” itu berhubungan erat dengan ”teknis/IQ” seseorang sedangkan ”leadership” itu sangat berhubungan erat dengan ”EQ/kemampuan seseorang dalam pengendalian diri/seni membaca situasi dan kondisi serta dapat mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat dan relatif dapat diterima oleh seluruh shareholder”.
Disinilah kita akan dapat megetahui kecerdasan emosional seseorang pemimpin dalan mengelola/memanage permasalahan dan mencari solusi terbaik, jika tataran teknis kita sering dihadapkan yang namanya ”asumsi” makro,mikro dihadapkan dengan data/angka,informasi dan metodologi yang akan digunakan dalam mencari solusi suatu masalah kita akan sangat ”mudah” dalam menganalisis data/informasi tersebut lebih-lebih di era digital saat ini, tetapi kita seringkali menghadapi kondisi dan situasi yang sangat sulit ketika mengambil / memilih pilihan – pilihan yang akan dijadikan keputusan / kebijakan. Itulah sekelumit gambaran secara umum kenapa seorang manager dituntut tidak saja mampu dalam memformulasi,mengendalikan,menggerakan,mengatur,mengarahkan aspekaspek teknis semata tetapi juga aspek teknis dan non teknis yang ada di SDM yang dipimpinnya agar secara secara sadar dan sukarela bersama-sama mencapai tujuan organisasi baik bisnis ataupun pemerintahan.

Sedangkan dalam ”manajemen dan leadership” di pemerintahan ada sedikit perbedaan yaitu pada aspek Sumber Daya Modal (wilayah) dan faktor goals, sedangkan prinsip=prinsip manajemen yang harus dilaksanakan baik untuk organisasi bisnis/perusahaan ataupun pemerintahan sama. Goals/tujuan organisasi bisnis selama ini adalah bagaimana organisiasi bisnis/perusahaan tersebut mendapatkan laba yang setinggi-tingginya sedangkan goals organisasi pemerintah tentunya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera
Saya tidak membatasi pengertian sejahtera, tetapi menurut kami sejahtera adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahir berupa pangan,sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bathin yaitu bisa mengaktualisasikan diri dalam masyarakat dalam berorganisiasi/berkelompok, beragama dalam suasanua aman dan nyaman.

Kemudian bilamana ”kondisi sejahtera” tersebut harus dicapai? Tentunya sebagaimana ”kontrak rakyat” hanya selama lima tahun. Nah dalam rangka mencapai golas tersebut maka sangat dibutuhkan diskripsi baik: SDM,SDA,SDBuatan. Karena ketiga faktor tersebut menurut yang kami persepsikan sedangkan ”workplan” manager pemerintahan di daerah adalah 5 (lima) tahunan selanjutnya timbul suatu pertanyaan bagaiamana Kepala Daerah mampu membawa masyarakat sejehatera dalam kurun waktu lima tahun?

Seorang Pimpinan Perusahaan pada dasarnya hampir sama prinsip prinsip kepemimpinannya ketika dia harus memimpin suatu wilayah, namun ada sisi-sisi lain yang tidak sama dan memerlukan sedikit pengetahuan tambahan pengetahuan tentang program, kewenangan, dan pemahanan wilayah. Sehingga menitik beratkan hal-hal diatas maka agar selama kurun waktu 5 tahun pembangunan dapat terarah, terpadu berdaya guna dan berhasil guna Kriteria Program yang diprioritaskan harus:
1. Bersifat Lintas Sektoral yang menjadi hajat hidup orang banyak (sektor basis);
2. Mempunyai effek domino terhadap sektor lain;
3. Menjadi kebutuhan riil masyarakat sehari-hari;
4. Mengatasi masalah masalah pokok ( Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Pangan)

Selanjutnya hasil pengamatan, instuisi dan data-data kualitatif serta identifikasi kami maka dapat kami ajukan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan pendapatan petani.

1. Kelembagaan Pendirian Perusda BUGULOG / Badan Urusan Gula dan Logisltik yang mempunyai tugas pokok fungsi:
2. Pengendalian harga komoditas ( Beras dan Gula Kelapa) ditingkat petani agar tidak jatuh;
3. Penyimpanan / penggudangan sementara;
4. Menjalin akses pasar dengan pasar-pasar induk atau pabrik pemakai hasil pertanian;
5. Pemutusan rante “ijon” dari para “toke” terhadap para petani penderes gula kelapa sehingga petani dapat menikmati kenaikan harga pasar dari gula kelapa dan terhindar dari permainan harga oleh para toke/pengijon;
6. Kegiatan:
7. Pengkajian ”manajemen pengusahaan 2,5 ha lahan pertanian oleh satu Kepala Keluarga Petani ” target output ( formulasi manajemen sharing, operasional dan pengolahan lahan secara adil dan berkelanjutan)
8. Pembagian pupuk kompos pada petani; target output ( pemulihan kesuburan lahan dan peningkatan produktifitas lahan dalam jangka panjang)
9. Pemberian insentif berupa pengurangan PBB sebesar 50 bagi pemilik lahan yang menggunakan pupuk kandang/kompos; target output ( pembiasaan bertani organik dan menggairahkan peternak menghasilkan kompos bahkan melalui pengolahan sampah TPA)
10. Pengadaan pelatihan pertanian lapangan bagi para generasi muda di 27 kecamatan; output target ( memotivasi dan merangsang generasi muda di bidang pertanian)
11. Pembinaan dan lomba Kelompok Petani Taruna / generasi muda;
12. Pameran, eksplorasi komoditas unggulan lokal dan sertifikasi komoditas unggulan ( mis : beras Hitam, Beras merah, Durian; dll)
13. Pengurusan Patenisasi komoditas Unggulan agar dapat kepastian hukum untuk mencari ”ikon” komoditas pertanian khas Banyumas;
14. Pengembangan perkebunan rakyat

2. Program iklim investasi yang kondusif
Kegiatannya meliputi:
De-regulasi seluruh perda dan perbub yang menghambat investasi;
1. Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Perda nomor 6 tahun 1995 tentang IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan;
3. Perbup nomor … tentang penjabaran dari perda IMB (termasuk yang menghambat IMB RITA);
4. Deregulasi Perda2 tentang perijinan agar lebih pro investasi dengan semangat pelayanan murah, cepat, mudah dan transparan;
5. Pemberian insentif bagi usaha-usaha padat karya dan yang menggunakaan vang baku industri lokal;
6. Fasilitasi forum komunikasi berkala antara asosiasi pengusaha KADIN, ARDIN dll dengan pemerintah serta Perbankan serta BI;
7. Fasilitasi peningkatan mutu industri rakyat (Gula kelapa, Gethuk Goreng Sokaraja, Batik Banyumasan);
8. Peningkatan peran BKK Purwokerto dalam sektor industri kecil dalam permodalan dengan target plafon kredit UKM sebesar 70% ;

9. Pengoptimalan peran Dekranasda untuk mendongkrak kerajinan rakyat melalui peningkatan SDM, Soft ware, infrastruktur dan menjalin dengan keduataan Besar Negara sahabat;
10. Pembangunan ”Show Room Banyumas” di tempat parkir Lokawisata Baturraden dengan diisi ” Hanya barang barang khas Banyumas saja”
11. Revitalisasi Pasar-pasr tradisional;
12. Regulasi Pasar Modern agar tidak mematikan Pasar Tradisional;
13. Pemberian Tax Holiday bagi industri padat karya selama 1 tahun;
14. Pengembangan industri rakyat (Batik Banyumas, Gethuk Goreng, Gula Kelapa;

3. Program Fasilitasi tenaga kerja yang komprehensif
Kegiatan meliputi:
1. Pengkajian /penyusunan profil Tenaga Kerja; output target (diskripsi Jumlah angkatan kerja, Penganggur, setengah penganggur, jumlah peluang kerja distribusi dan sebaranya sektor, dll secara rinci dan pemetaanya)
2. Penyusunan segmentasi pasar tenaga kerja local, regional maupun internasional tenaga kerja; output target ( khusus penyajian pasar / permintaan tenaga kerja yang ada menyangkut spesifikasi, kualifikasi, jumlah sebaran dan prediksi/forecasting kebutuhan tenaga kerja yang akurat selama 5 tahun)
3. Pembangunan BLK di tiap tiap kawedanan secara bertahap dan pemberian pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar; output target ( pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja dengan pemenuhan standart kualifkasi yang dibutuhkan)
4. Fasilitasi calon TKI / TKW dengan perbankan khususnya BKK untuk pembiayaan pemberangkatan; uotput target ( membantu kesulitan calaon TKI/TKW dalam pembiayaan)
5. Fasilitasi sekolah-sekolah kejuruan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga alumni; output target ( penyiapan anak didik di dunia usaha/industri)
6. Kerjsama dengan Event Organiser dan media massa dalam pembukaan ”Bursa Tenaga Kerja” secara berkala; OT ( informasi pasar tenaga kerja menyangkut penawaran dan permintaan dibuat data base);

Fasiliasi pembentukan Koperasi / Badan Usaha TKI/TKW agar seusai lepas tidak jadi TKI / TKW dapat berkiprah / berkarya; OT ( Kesinambungan pendapatan pasca jadi TKI/TKW dan edukasi ber wira usaha, merubah secara lambat laun kebiasaan hanya jadi dari ”pekerja” menjadi ” pengusaha”
Banyak orang yang pinter (IQ tinggi) tetapi ”hampir tidak ada” orang yang bener ”ber EQ cerdas dan mulia” yang telah dihasilkan oleh dunia pendidikan!!!
Bidang Pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan SDM, SDM yang baik, unggul jujur dan terpercaya (IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia) merupakan modal yang sangat penting sebagai ”agen perubahan”. Sedangkan hakekat pembangunan adalah ” menuju kearah yang selalu lebih baik dengan berbagai perubahan”. Sehingga keberhasilan pembangunan sangat tergantung SDM yang ber IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia. Seringkali pasar tenaga kerja kebingungan dalam menemukan calon tenaga kerja yang mempunyai standar ganda ” ber IQ tinngi dan ber EQ tinggi”. Ini adalah pasar yang kosong….. shg bagaimana pendidikan kita bisa mencetak generasi muda seperti itu……
Dengan demikian untuk mewujudkan ”generasi muda yang ”ber IQ tinggi dan ber EQ cerdas dan mulia” maka upaya yang pemecahan masalah harus dilakukan dari ”hulu” yaitu dengan ”kurikulum” perlu dievaluasi dan ditambahkan ”muatan” yang berasal dari ” pendidikan aklhaq / budi pekerti” serta ” kebutuhan dan tren pasar tenaga kerja di lapangan” melalui Program…

4.Program penguatan kurikulum yang aplikatif dengan pasar tenaga kerja.
Kegiatan meliputi:
1. Penambahan / aditif pendidikan akhlak/budi pekerti;
2. Penambahan aditif ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan pasar;
3. Penambahan aditif kewirausahaan/interprenuer;

5.Program Pengalokasian dana pendidikan 20% ;
dengan prioritas kegiatan yang bertujuan ( goals) nya adalah :
 Pembebasan Biaya sekolah ( bebas SPP, bebas Biaya biaya lainnya khususnya pendidikan dasar 9 tahun) melalui :
 Kerjasama dengan asuransi;
 Pengalokasian ” Educated Permanent Fund” / Dana Abadi pendidikan;
 Peningkatan sarana/prasarana untuk mengangkat sekolah sekolah ”Desa” menjadi sekolah standart ”kota”;
 Pemeliharaan sarana/prasarana sekolah standart ”kota”
 Penyusunan data base pendidikan;

6. Program interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
Kegiatan
1. Forum komunikasi antara pelaku bisnis dengan pelaku pendidikan;
2. Kerjasama peningkatan mutu ketrampilan dan keahlian antara sekolah dan BLK;
3. Peningkatan

7. Program akselerasi interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
• Forum komunikasi Dewan Pendidikan dan stakesholder Pendidikan;

Bidang Kesehatan
Sebagai sauatu masalah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll
Sehingga diperlukan program program preventif dan kuratif melalui:

8. Program preventif Gaya dan Pola Hidup Sehat.
1. Kampanye dan sosialisasi style dan pola hidup sehat; (target output pemahaman ’berhenti makan sebelum kenyang, menjaga aktifitas/kerja, olahraga dan istirahat secara seimbang, pemilihan dan contoh makanan dan minuman sehat)
2. Kampanye dan sosialisasi makanan, miniman higines, murah dan menyehatkan; (target output: tidak makan minum yang mengandung bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pemanis dan mengganti dengan rempah2 misalnya jahe, mrica, pala dan produk makanan lokal misalnya jagung rebus, ubi kuning rebus dll)
3. Pemilihan keluarga sehat dan sejahtera; (target output terpilih nya 27 kepala keluarga sehat dan sejahtera /KKSS);
4. Pemberian motivasi oleh KKSS kepada seluruh masyarakat dalam kecamatan;
Program kuratif dengan jaminan asuransi kesehatan masyarakat.
(kebetulan sudah di handle oleh pemerintah pusat)
Kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankan organisasi tersebut, demikian halnya dengan organisasi Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka sangatlah penting/urgen bahwa sebelum penempatan seseorang duduk didalam jabatan tertentu di adakan “psikotest” , “kompetensi”, maupun “TPA” dengan standart yang jelas sesuai dengan kualifikasi “job” yang tidak kalah penting adalah bahwa karena kesuksesan seseorang sekarang ini ternyata sangat dipengaruhi factor “emosional question” seseorang . Seperti disadari oleh banyak kalangan bahwa saat ini banyak orang yang pinter tapi sedikit orang yang bener, untuk itu maka saat ini juga dipemerintahan sangat dibutuhkan orang-orang yang “bener” agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Selanjutnya pemilihan dan penempatan sesorang menduduki jabatan setidaknya harus memiliki “emosional question” yang baik/bener/jujur agar pejabat pejabat tersebut dapat mendukung kinerja Bupati dengan professional, loyalitas, dedikasi dan dapat dipercaya/jujur serta bisa menjadi panutan/tauladan bagi bawahannya.

Bidang SDM (Sumber Daya Manusia)
Melalui :
9. Program perubahan mindset aparatur pemerintah.
1. Kegiatan Pengajian dan pembaiatan seluruh aparatur untuk berlaku jujur dan adil dan doa bersama secara berkala.
2. Kegiatan Penyusunan dan pernyataan pakta intregitas untuk berbuat jujur, adil dan transparan bagi seluruh aparatur yang di ketahui oleh Kepala Daerah dan Hakim Pengadilan Negeri;
3. Kegiatan Pernyataan tidak mau menerima gratifikasi dari bawahan atau dari manapun;
4. Kegiatan reward bagi aparat yang berprestasi dan punishment bagi aparat yang melanggar peraturan tanpa kecuali;
5. Pemilihan aparat berkinerja terbaik setiap unit kerja setiap 1 semerter;
6. Pengembangan instrumen-instrumen variabel penilaian diluar DP3 dalam promosi secara transparan;
7. Kegiatan Mutasi reguler maksimal setiap 2 tahun sekali;
Politik sangat erat dengan kekuasaan, uang, dan ”tujuan” yang tersembunyi dalam prakteknya. Namun jika kita didasari dengan seringnya pelaku politik berkomunikasi dan selalu ada yang mengingatkan bahwa dibawah sana ”grassroot” ada yang memerlukan tangan –tangan kita serta adanya persamaan goals / tujuan akhirnya diantara pelaku politik yang berkuasa Insya Allah dengan ber ”main set” seperti itu maka merupakan sesuatu yang dapat dibangun sinergis dalam mewujudkan cita-cita luhur dari ”shareholders” / MUSPIDA PLUS

10. Program konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan muspida plus;
1. Kegiatan Friday Coffe Morning antara Muspida plus unsur pimpinan DPRD; output target ( Bupati, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Keua Pengadilan Negeri, Rektor PTN/PTS, MUI) ; (target output terjalinya komunikasi dan persamaan persepsi dalam pemecahan maslah dan solusi pemecahannya secara win-win slution)
2. Kegiatan Visiting antara muspida; uotput target ( membiasakan kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan ”ewuh pakewuh” dalam konteks positif)
3. Kegiatan konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif minimal setiap bulan sekali; uotput target ( memecahkan kebuntuan informasi dan saling klarifikasi dan memahami langkah-langkah yang akan diambil eksekutif/legislatif atau bersama sama target goals mempercepat proses pengeluaran kebijakan penting Pemerintahan Daerah).

11. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penataan Ruang / Tata Ruang pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu:
1. Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. Aspek Pemanfaatan Ruang; dan
3. Aspek Pengendalian Rencana Tata Ruang.
Ketiga aspek tersebut perlu di “revitalisasi/optimalkan dalam pelaksanaanya sehingga dapat secara selaras masalah Penataan Ruang betul-betul berjalan sinergis antar ketiga aspek maupun sinergis dengan dengan produk perencanaan lainnya seperti RPJP atau RPJM.
Karena seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang SPPN maupun UU Penataan Ruang bahwa produk Perencanaan Pembangunan RPJP,RPJM mempunyai kekuatan yang sama dengan RTRW dalam kedudukan secara hukum (sama sama Perda) dan diharapkan dapat saling melengkapi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Untuk itu maka Penataan Ruang/Tata Ruang agar “kredibel” di mata hukum, masyarakat dan pemerintah daerah, maka sub-sub aspek dari 3 aspek tersebut harus ditingkatkan. Sub –sub Aspek yang lemah adalah:
Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang yaitu:
o sub aspek keterlibatan stakesholder dalam proses penyusunan;
o sub aspek minimnya pendanaan dalam pekerjaan;
o suk aspek tidak adanya rencana tindak dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;
o sub aspek aplikasi soft ware ataupun program yang bisa diakses oleh masyarakat/dunia usaha;
o sub aspek rendahnya sanksi pelanggar dalam perda;

Aspek Pemanfaatan Ruang;
o sub pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan/rencana tata ruang;
o sub aspek belum adanya penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang;
o sub aspek tidak konsistenya pemerintah dalam pemberian ijin lokasi;
o sub aspek konflik pemanfaatan ruang:

Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
o Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara preventif dan kuratif :
o Secara preventif yaitu melalui perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dan
o Secara kuratif/penindakan melalui pembongkaran bangunan , pembatalan Ijin Lokasi, dan evaluasi ijin yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk dll

Oleh: jokobudisantoso | Juli 19, 2008

IDENTIFIKASI MASALAH KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI MASALAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMECAHAN MASALAH/SOLUSI
Oleh : Ir. Joko Budi Santoso
Kasub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup – BAPPEDA BANYUMAS
Maret 2008

No Kondisi Saat ini / Permasalahan
Potensi
Wacana pemecahan secara integrated
Program-program langkah-langkah / kegiatan yang mungkin dilaksanakan
1. Pertanian
1. Sempitnya kepemilikan lahan;
2. Jatuhnya harga produk ketika panen
3. Rendahnya minat generasi muda ke sektor pertanian;
4. Pemakaian pupuk buatan/an-organik yang cenderung membuat pengaruh pada struktur tanah dan tekstur tanah jelek artinya menyebabkan unsur-unsur hara ” tersedia” di sistem perakaran sehingga mengakibatkan pemakaian pupuk buatan/pabrik menjadikan kecenderungan penurunan hasil per satuan luas lahan/tahun;
5. Belum adanya komoditas pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan yang bisa menjadi ”ikon” sektor pertanian
o Potensi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Lahan yang ”produktif” yaitu lahan yang jika ditambahkan unsur-unsur mikro yaitu seperti Fe, Mg, Sulfur dll /makrro yaitu seperti N, P, K dapat menghasilkan pruduksi tinggi per satuan luas lahan;
o Adanya Fakultas Pertanian/Perikanan Unsoed;
o Perlunya melihat permasalahan dari sektor pertanian ini dari ”hulu” yaitu dengan menggunakan pendapat beberapa ahli sosial ekonomi pertanian yang menyatakan ” bahwa satu Kepala Keluarga (KK) Petani akan dapat hidup ’layak’ jika mereka menguasai / mengusahakan lahan seluas minimal 2 ha”. Pernyataan tersebut sebagaimana memang suatu kondisi yang ”ideal” jika seseorang berprofesi petani dapat hidup layak dan dapat membiayai anak-anaknya di PT. Sehingga jika kepemilikan / penguasaan lahan oleh petani kurang dari 2 ha, maka akan terjadi ”proses pemiskinan secara terstruktur dan perlahan lahan dari petani tersebut”
o Menelaah point diatas maka diperlukan upaya ”managemen lahan” agar seluruh shareholder dapat menikmati hasil yang optimal dari lahan yang ia miliki. Program Peningkatan pendapatan petani.
Kelembagaan Pendirian Perusda BUGULOG / Badan Urusan Gula dan Logisltik yang mempunyai tugas pokok fungsi:
1. Pengendalian harga komoditas ( Beras dan Gula Kelapa) ditingkat petani agar tidak jatuh;
2. Penyimpanan / penggudangan sementara;
3. Menjalin akses pasar dengan pasar-pasar induk atau pabrik pemakai hasil pertanian;
4. Pemutusan rante “ijon” dari para “toke” terhadap para petani penderes gula kelapa sehingga petani dapat menikmati kenaikan harga pasar dari gula kelapa dan terhindar dari permainan harga oleh para toke/pengijon;
Kegiatan:
1. Pengkajian ”manajemen pengusahaan 2,5 ha lahan pertanian oleh satu Kepala Keluarga Petani ” target output ( formulasi manajemen sharing, operasional dan pengolahan lahan secara adil dan berkelanjutan)
2. Pembagian pupuk kompos pada petani; target output ( pemulihan kesuburan lahan dan peningkatan produktifitas lahan dalam jangka panjang)
3. Pemberian insentif berupa pengurangan PBB sebesar 50 bagi pemilik lahan yang menggunakan pupuk kandang/kompos; target output ( pembiasaan bertani organik dan menggairahkan peternak menghasilkan kompos bahkan melalui pengolahan sampah TPA)
4. Pengadaan pelatihan pertanian lapangan bagi para generasi muda di 27 kecamatan; output target ( memotivasi dan merangsang generasi muda di bidang pertanian)
5. Pembinaan dan lomba Kelompok Petani Taruna / generasi muda;
6. Pameran, eksplorasi komoditas unggulan lokal dan sertifikasi komoditas unggulan ( mis : beras Hitam, Beras merah, Durian; dll)
7. Pengurusan Patenisasi komoditas Unggulan agar dapat kepastian hukum untuk mencari ”ikon” komoditas pertanian khas Banyumas;
8. Pengembangan perkebunan rakyat

No
Kondisi Saat ini/permasalahan
Potensi
Wacana pemecahan masalah secara integrated program-program langkah-langkah
/ kegiatan yang mungkin dilaksanakan
2. Perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha kecil
1. Tidak adanya regulasi perijinan, regulasi kawasan perindustrian, regulasi bidang industri, regulasi perdagangan / mekanisme penjualan ( retail, grosir, supermarket, pasar tradisional) yang memberikan insentif yang merangsang pengusaha menanamkan modalnya di Banyumas
2. Belum terfasilitasinya Sektor riil, pengusaha kecil, pegadang kecil dalam akses dengan lembaga perbankan.
3. Masih lemahnya manajemen pemasaran industri kecil
4. Belum terfasilitasinya industri kecil/rumahan oleh pemda dalam manajemen;
5. Tidak adanya komunikasi antar forum asosiasi perdangan/industri dengan pemerintah daerah

o Minat generasi muda untuk bekerja pada sector perdagangan dan industri cukup besar dibanding sector pertanian;
o Keanekaragaman industri kecil yang dapat meningkatkan sektor riiil;

Walaupun sebagian besar kewenangan bidang perindustrian & perdagangan serta regulasi masih di pemerintah pusat, Namur penda bisa menyusun regulasi yang dapat mendukung tumbuhnya industri dan memacu perkembangan perdagangan didaerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pada PMDN maupun PMA dan sector riiil. Karena dengan pemberian insentif penda tidak semata mata “rugi” dengan berbagai fasilitas yang diberikan lepada “dunia usa” tetapi justru Pemda akan mendapatkan impact/dampak dari multiplier effek dari investasi yang ditanamkan.
Pemberian insentif dapat berupa:
o Pembangunan infrastruktur seperti air bersih, listrik, jalan di kawasan-kawasan perindustrian;
o Fasilitasi Site Plan Pabrik, Rekruitmen pegawai dan pemberian ”tax holiday” untuk retribusi perijinan dan pajak selama 1 tahun; Program iklim investasi yang kondusif
Kegiatannya meliputi:
De-regulasi seluruh perda dan perbub yang menghambat investasi;
1. Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Perda nomor 6 tahun 1995 tentang IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan;
3. Perbup nomor … tentang penjabaran dari perda IMB (termasuk yang menghambat IMB RITA);
4. Deregulasi Perda2 tentang perijinan agar lebih pro investasi dengan semangat pelayanan murah, cepat, mudah dan transparan;
5. Pemberian insentif bagi usaha-usaha padat karya dan yang menggunakaan vang baku industri lokal;
6. Fasilitasi forum komunikasi berkala antara asosiasi pengusaha KADIN, ARDIN dll dengan pemerintah serta Perbankan serta BI;
7. Fasilitasi peningkatan mutu industri rakyat (Gula kelapa, Gethuk Goreng Sokaraja, Batik Banyumasan dll);
8. Peningkatan peran BKK Purwokerto dalam sektor industri kecil dalam permodalan dengan target plafon kredit UKM sebesar 70% ;
9. Pengoptimalan peran Dekranasda untuk mendongkrak kerajinan rakyat melalui peningkatan SDM, Soft ware, infrastruktur dan menjalin dengan keduataan Besar Negara sahabat;
10. Pembangunan ”Show Room Banyumas” di tempat parkir Lokawisata Baturraden dengan diisi ” Hanya barang barang khas Banyumas saja”
11. Revitalisasi Pasar-pasr tradisional;
12. Regulasi Pasar Modern agar tidak mematikan Pasar Tradisional;
13. Pemberian Tax Holiday bagi industri padat karya selama 1 tahun;
14. Pengembangan industri rakyat (Batik Banyumas, Gethuk Goreng, Gula Kelapa;

No
Kondisi Saat ini/permasalahan
Potensi
Wacana pemecahan masalah secara integrated program-program langkah-langkah /
kegiatan yang mungkin dilaksanakan
3. Tenaga Kerja
a) Pengangguran sangat tinggi;
b) Rendahnya ketrampilan masyarakat pada usia produktif ;
c) Tidak adanya BLK (Balai Latihan Kerja) ;
d) Tidak terfasilitasinya calon TKI / TKW dan pasca jadi TKI / TKW secara menyeluruh;
e) Kondisi keuangan calon TKI / TKW sangat rendah;
f) Sebagaian hasil TKI/TKW digunakan untuk konsumtif tidak produktif;
o Jumlah angkatan kerja sangat besar;
o Jumlah Sekolah Kejuruan yang mencetak tenaga kerja siap pakai cukup banyak di kab. Banyumas;
o Semangat untuk memperbaiki kehidupan tinggi dengan bekerja apa adanya sampai ke LN;
o Hasil pendapatan TKI / TKW sangat besar yang kalo di ”manag” dengan baik maka dapat menyelesaikan permasalahan TKI/TKW pasca di luar negeri;

o Karena masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang urgen untuk segera dipecahkan dan impactnya multi plier effek yang sangat rawan jika tidak segera ditangani dengan baik sehingga yang menjadi prioritas pemecahan adalah lembaga / panitia kecil ”Ad hoc” yang berada langsung dibawah Bupati yang memiliki kewenangan super body untuk ketenagakerjaan sangat kompleks dan saling bertautan dengan sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, industri , perdagangan, jasa, perbankan. Sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi antar sektor dalam mencapai tujuan/ ”goals” Program Fasilitasi tenaga kerja yang komprehensif
Kegiatan meliputi:
1. Pengkajian /penyusunan profil Tenaga Kerja; output target (diskripsi Jumlah angkatan kerja, Penganggur, setengah penganggur, jumlah peluang kerja distribusi dan sebaranya sektor, dll secara rinci dan pemetaanya)
2. Penyusunan segmentasi pasar tenaga kerja local, regional maupun internasional tenaga kerja; output target ( khusus penyajian pasar / permintaan tenaga verja yang ada menyangkut spesifikasi, kualifikasi, jumlah sebaran dan prediksi/forecasting kebutuhan tenaga kerja yang akurat selama 5 tahun)
3. Pembangunan BLK di tiap tiap kawedanan secara bertahap dan pemberian pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar; output target ( pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja dengan pemenuhan standart kualifkasi yang dibutuhkan)
4. Fasilitasi calon TKI / TKW dengan perbankan khususnya BKK untuk pembiayaan pemberangkatan; uotput target ( membantu kesulitan calaon TKI/TKW dalam pembiayaan)
5. Fasilitasi sekolah-sekolah kejuruan dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga alumni; output target ( penyiapan anak didik di dunia usaha/industri)
6. Kerjsama dengan Event Organiser dan media massa dalam pembukaan ”Bursa Tenaga Kerja” secara berkala; OT ( informasi pasar tenaga kerja menyangkut penawaran dan permintaan dibuat data base);
7. Fasiliasi pembentukan Koperasi / Badan Usaha TKI/TKW agar seusai lepas tidak jadi TKI / TKW dapat berkiprah / berkarya; OT ( Kesinambungan pendapatan pasca jadi TKI/TKW dan edukasi ber wira usaha, merubah secara lambat laun kebiasaan hanya jadi dari ”pekerja” menjadi ” pengusaha”

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
4. Pendidikan dan Kebudayaan
a. Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
b. Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
c. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
d. Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
e. Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quetion” tinggi tapi tidak memeliki ”EQ” Emotional Quetion” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh sebesara besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
f. Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.

Adanya Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, potensi SDM yang Profesional di bidang Pendidikan merupakan asset yang sangat berharga dan perlu di optimalkan secara bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan fasilitasi agar memiliki semangat dalam memecahkan masalah pendidikan.
1. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
2. Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP oleh Komite sekolag / POMG;
3. Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
4. Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan;
Banyak orang yang pinter (IQ tinggi) tetapi ”hampir tidak ada” orang yang bener ”ber EQ cerdas dan mulia” yang telah dihasilkan oleh dunia pendidikan!!!
Bidang Pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan SDM, SDM yang baik, unggul jujur dan terpercaya (IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia) merupakan modal yang sangat penting sebagai ”agen perubahan”. Sedangkan hakekat pembangunan adalah ” menuju kearah yang selalu lebih baik dengan berbagai perubahan”. Sehingga keberhasilan pembangunan sangat tergantung SDM yang ber IQ tinggi dan EQ cerdas dan mulia. Seringkali pasar tenaga kerja kebingungan dalam menemukan calon tenaga kerja yang mempunyai standar ganda ” ber IQ tinngi dan ber EQ tinggi”. Ini adalah pasar yang kosong….. shg bagaimana pendidikan kita bisa mencetak generasi muda seperti itu……
Dengan demikian untuk mewujudkan ”generasi muda yang ”ber IQ tinggi dan ber EQ cerdas dan mulia” maka upaya yang pemecahan masalah harus dilakukan dari ”hulu” yaitu dengan ”kurikulum” perlu dievaluasi dan ditambahkan ”muatan” yang berasal dari ” pendidikan aklhaq / budi pekerti” serta ” kebutuhan dan tren pasar tenaga kerja di lapangan” melalui
1. Program penguatan kurikulum yang aplikatif dengan pasar tenaga kerja.
Kegiatan meliputi:
o Penambahan / aditif pendidikan akhlak/budi pekerti;
o Penambahan aditif ketrampilan / keahlian yang dibutuhkan pasar;
o Penambahan aditif kewirausahaan/interprenuer;
2. Program Pengalokasian dana pendidikan 20% ;
dengan prioritas goals:
1. Pembebasan Biaya sekolah ( bebas SPP, bebas Biaya biaya lainnya khususnya pendidikan dasar 9 tahun) melalui :
o Kerjasama dengan asuransi;
o Pengalokasian ” Educated Permanent Fund” / Dana Abadi pendidikan;
2. Peningkatan sarana/prasarana untuk mengangkat sekolah sekolah ”Desa” menjadi sekolah standart ”kota”;
3. Pemeliharaan sarana/prasarana sekolah standart ”kota”
4. Penyusunan data base pendidikan;

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan

Pendidikan dan Kebudayaan Lanjutan
o Ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah ”kota” dan ”Desa”
o Mahalnya biaya biaya pendidikan diluar SPP;
o Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar (sembilan tahun);
o Track/Jalur Pendidikan formal dengan jalur pasar tenaga kerja masih sendiri-sendiri;
o Pendidikan lebih mengarahkan anak didiknya memiliki ”IQ” intelegensia Quetion” tinggi tapi tidak memeliki ”EQ” Emotional Quetion” nya rendah, padahal kesuksesan anak didik, seseorang, organisasi, daerah, maupun bangsa dan negara ini sangat ditentukan oleh sebesara besar orang orang yang memiliki ”EQ” tinggi;
o Alokasi dana untuk pendidikan sudah ”cukup” banyak namun peruntukan dana banyak yang digunakan tidak dapat meningkatatkan mutu pendidikan dan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan.

idem
o Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan tidak merata;
o Masih terjadi pungutan-pungutan diluar SPP yang besarnya seringkali melebihi besaran SPP;
o Tidak adanya ”linked” dan ”network” antara Pendidikan formal dengan pasar tenaga kerja;
o Lulusan SLTA atau PT yang tidak memiliki jiwa kemandirian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan;
Program interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
Kegiatan
1. Forum komunikasi antara pelaku bisnis dengan pelaku pendidikan;
2. Kerjasama peningkatan mutu ketrampilan dan keahlian antara sekolah dan BLK;
3. Peningkatan

Program akselerasi interaksi antara pasar tenaga kerja dengan pendidikan.
1. Forum komunikasi Dewan Pendidikan dan stakesholder Pendidikan;

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
5. Kesehatan
1. Mahalnya biaya kesehatan;
2. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Persebaran RS dan sarana kesehatan yang tidak merata;
4. Tidak adanya ”Permanent Fund” untuk biaya pengobatan/perawatan;

Adanya Rumah Sakit yang sangat banyak baik negeri maupun swasta di kabupaten Banyumas
Permasalahan biaya pengobatan bisa di cegah dengan :
1. Edukasi masyarakat, melalui “Style dan Pola Hidup” yang sehat;
2. Menumbuhkembangkan apotik hidup;
3.

Sebagai sauatu maslah yang sangat terkait dan saling berhubungan dengan ”Style dan Pola Hidup” masyarakat maka masalah hulu mengenai pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita garap, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi ”beban terberat ketika masuk rumah sakit untuk pembiayaan obat dan perawatan” sehingga yang perlu kita lakukan adalah dengan preventif agar masyarakat dapat hidup sehat tanpa menderita sakit yang diakibatkan oleh karena ”Gaya dan Pola Hidup” kita yang ” salah dan tidak seimbang”. Seringkali penyakit penyakit masa kini diakibatkan oleh perilaku masyarakat seseorang yang ”tidak seimbang” misalnya penyakit Gula, Kegemukan, asam urat, jantung, dll
Sehingga diperlukan program program preventif dan kuratif:
Program preventif Gaya dan Pola Hidup Sehat.
1. Kampanye dan sosialisasi style dan pola hidup sehat; (target output pemahaman ’berhenti makan sebelum kenyang, menjaga aktifitas/kerja, olahraga dan istirahat secara seimbang, pemilihan dan contoh makanan dan minuman sehat)
2. Kampanye dan sosialisasi makanan, miniman higines, murah dan menyehatkan; (target output: tidak makan minum yang mengandung bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pemanis dan mengganti dengan rempah2 misalnya jahe, mrica, pala dan produk makanan lokal misalnya jagung rebus, ubi kuning rebus dll)
3. Pemilihan keluarga sehat dan sejahtera; (target output terpilih nya 27 kepala keluarga sehat dan sejahtera /KKSS);
4. Pemberian motivasi oleh KKSS kepada seluruh masyarakat dalam kecamatan;
Program kuratif dengan jaminan asuransi kesehatan masyarakat.
(kebetulan sudah di handle oleh pemerintah pusat)

Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
6.a Pemerintahan
o Eksekutif

1. Jumlah dan Struktur pegawai
2. Dalam menejemen pegawai, belum dijalankannya manajemen SDM masih pada tataran bagian personalia
3. Belum dilaksanakannya reward dan punishmen secara konsisten
4. ”Belum dilaksanakan secara prinsip the right person of the right please and the right time secara konsisten”
5. Ketidakjelasan mekanismen dan system karir
6. Tidak dilaksanakan Tour of duty secara berkala
7. Main set pegawai masih terisi ”Paradigma lama” pelayanan masyarakat “bukan apa adanya” tapi “ada apanya” jika memberikan pelayanan pad masyarakat;

Potensi SDM yang dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan Daerah Eksekutif dan Legislatif) yang baik “good governnece” di sangat banyak dan beragam baik yang ada dilingkup Pemda maupun yang diluar Pemda seperti Perguruan Tinggi maupun masyarakat/LSM ( Serulingmas, Sendangmas) maupun dunia usaha. Semua SDM tersebut merupakan asset dan potensi yang dapat di gerakan untuk dapat bersam-sama menciptakan system Pemerintahan yang baik (prinsip-prinspnya transparan, akuntabilitas, responsilbiliy).

Belum sepenuhnya stakesholder di pemerintahan daerah memahami, menjalankan paradigma baru sebagaimana amanat reformasi dan tuntutan masyarakat saat ini yaitu “ Pemerintahan Daerah yang Baik/Good Gevernence” sehingga pola pikir “main set” masih tertanam paradigma lama. Kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh SDM yang menjalankan organisasi tersebut, demikian halnya dengan organisasi Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka sangatlah penting/urgen bahwa sebelum penempatan seseorang duduk didalam jabatan tertentu di adakan “psikotest” , “kompetensi”, maupun “TPA” dengan standart yang jelas sesuai dengan kualifikasi “job” yang tidak kalah penting adalah bahwa karena kesuksesan seseorang sekarang ini ternyata sangat dipengaruhi factor “emosional question” seseorang . Seperti disadari oleh banyak kalangan bahwa saat ini banyak orang yang pinter tapi sedikit orang yang bener, untuk itu maka saat ini juga dipemerintahan sangat dibutuhkan orang-orang yang “bener” agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Selanjutnya pemilihan dan penempatan sesorang menduduki jabatan setidaknya harus memiliki “emosional question” yang baik/bener/jujur agar pejabat pejabat tersebut dapat mendukung kinerja Bupati dengan professional, loyalitas, dedikasi dan dapat dipercaya/jujur serta bisa menjadi panutan/tauladan bagi bawahannya.
Program perubahan mindset aparatur pemerintah.
1. Kegiatan Pengajian dan pembaiatan seluruh aparatur untuk berlaku jujur dan adil dan doa bersama secara berkala.
2. Kegiatan Penyusunan dan pernyataan pakta intregitas untuk berbuat jujur, adil dan transparan bagi seluruh aparatur yang di ketahui oleh Kepala Daerah dan Hakim Pengadilan Negeri;
3. Kegiatan Pernyataan tidak mau menerima gratifikasi dari bawahan atau dari manapun;
4. Kegiatan reward bagi aparat yang berprestasi dan punishment bagi aparat yang melanggar peraturan tanpa kecuali;
5. Pemilihan aparat berkinerja terbaik setiap unit kerja setiap 1 semerter;
6. Pengembangan instrumen-instrumen variabel penilaian diluar DP3 dalam promosi secara transparan;
7. Kegiatan Mutasi reguler maksimal setiap 2 tahun sekali;

No Kondisi Saat ini Potensi Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
6.b Pemerintahan
o Legislatif
1. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, edialisme perseorangan anggota dewan yang tidak sama;
2. Kondisi platform politik masing – masing partai yang tidak sama dan pengejawantahan ”person” selaku anggota dewan pengejawantahan ”dewan secara kolektif ” dengan temen temen anggota dewan lainnya memerlukan ”seni” dan dinamika yang tinggi dan luwes dan seringkali membuat sesuatu yang ”mudah” menjadi ”alot” atau yang sebaliknya dan bisa terjadi ”pengkaburan” yang jelas atau sebaiknya.

Sebagian besar temen-temen DPRD juga mempunyai goals / visi pribadi ” berperan secara aktif dan bersama sama dengan eksekutif dalam mewujudkan rakyat Banyumas yang sejahtera”
Belum dibangunnya suatu ”platform” yang sama antara eksekutif dan legislatif bahwa tujuan organisasi eksekutif dan legislatif sama-sama ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Sering ”macetnya” komunikasi antara pimpinan eksekutif dan legislatif.
Politik sangat erat dengan kekuasaan, uang, dan ”tujuan” yang tersembunyi dalam prakteknya. Namun jika kita didasari dengan seringnya pelaku politik berkomunikasi dan selalu ada yang mengingatkan bahwa dibawah sana ”grassroot” ada yang memerlukan tangan –tangan kita serta adanya persamaan goals / tujuan akhirnya diantara pelaku politik yang berkuasa Insya Allah dengan ber ”main set” seperti itu maka merupakan sesuatu yang dapat dibangun sinergis dalam mewujudkan cita-cita luhur dari ”shareholders” / MUSPIDA PLUS
Program konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan muspida plus;
1. Kegiatan Friday Coffe Morning antara Muspida plus unsur pimpinan DPRD; output target ( Bupati, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Keua Pengadilan Negeri, Rektor PTN/PTS, MUI) ; (target output terjalinya komunikasi dan persamaan persepsi dalam pemecahan maslah dan solusi pemecahannya secara win-win slution)
2. Kegiatan Visiting antara muspida; uotput target ( membiasakan kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan ”ewuh pakewuh” dalam konteks positif)
3. Kegiatan konsultasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif minimal setiap bulan sekali; uotput target ( memecahkan kebuntuan informasi dan saling klarifikasi dan memahami langkah-langkah yang akan diambil eksekutif/legislatif atau bersama sama target goals mempercepat proses pengeluaran kebijakan penting Pemerintahan Daerah)

No
Kondisi Saat ini
Potensi
Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
7. Penataan ruang
a) Belum terselenggaranya aspek-aspek penataan ruang (Penyusunan rencana, pemanfaatan rencana tata ruang dan pengendalian tata ruang yang baik)
b) Evaluasi dan revisi perda2 tata ruang agar lebih lugas, tegas, aspiratif dan berwawasan lingkungan

Masih tinggi/luasnya lahan “terbuka” di kawasan perkotaan;

1. Belum dipahaminya Rencana Tata Ruang oleh seluruh share holder ( Legislatif, Tim Pengarah, Tim Teknis dan jajaran eksekutif yang terlibat dalam operasional Rencana Tata Ruang);
2. Belum dipahaminya Rencana Tata Ruang oleh seluruh stakesholder ( didalamnya ada swasta dan masyarakat)
3. Belum ditaatinya Rencana Tata Ruang oleh seluruh stakesholder;
4. Banyaknya pelanggaran rencana tata ruang yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh adanya kebijakan kebijakan yang salah;
5. Belum dilaksanakan Perda Rencana Tata Ruang secara konsekuen baik dalam aspek pelaksanaan indikasi program maupun aspek penindakan pelanggar perda oleh pemerintah;
Penyelenggaraan Penataan Ruang / Tata Ruang pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu:
1. Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. Aspek Pemanfaatan Ruang; dan
3. Aspek Pengendalian Rencana Tata Ruang.
Ketiga aspek tersebut perlu di “revitalisasi/optimalkan dalam pelaksanaanya sehingga dapat secara selaras masalah Penataan Ruang betul-betul berjalan sinergis antar ketiga aspek maupun sinergis dengan dengan produk perencanaan lainnya seperti RPJP atau RPJM.
Karena seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang SPPN maupun UU Penataan Ruang bahwa produk Perencanaan Pembangunan RPJP,RPJM mempunyai kekuatan yang sama dengan RTRW dalam kedudukan secara hukum (sama sama Perda) dan diharapkan dapat saling melengkapi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.
Untuk itu maka Penataan Ruang/Tata Ruang agar “kredibel” di mata hukum, masyarakat dan pemerintah daerah, maka sub-sub aspek dari 3 aspek tersebut harus ditingkatkan. Sub –sub Aspek yang lemah adalah:
Aspek Penyusunan Rencana Tata Ruang yaitu:
o sub aspek keterlibatan stakesholder dalam proses penyusunan;
o sub aspek minimnya pendanaan dalam pekerjaan;
o suk aspek tidak adanya rencana tindak dengan perencanaan tata ruang yang detail/rinci;
o sub aspek aplikasi soft ware ataupun program yang bisa diakses oleh masyarakat/dunia usaha;
o sub aspek rendahnya sanksi pelanggar dalam perda;
Aspek Pemanfaatan Ruang;
o sub pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan/rencana tata ruang;

No
Kondisi Saat ini
Potensi
Permasalahan Upaya Pemecahan melalui program-program langkah-langkah / kegiatan yang harus dilaksanakan
Penataan ruang lanjutan

o sub aspek belum adanya penindakan bagi pelanggar Perda rencana tata ruang;
o sub aspek tidak konsistenya pemerintah dalam pemberian ijin lokasi;
o sub aspek konflik pemanfaatan ruang:
Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
o Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara preventif dan kuratif :
o Secara preventif yaitu melalui perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ijin Lokasi, Ijin HO/ijin gangguan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum URHU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dan
o Secara kuratif/penindakan melalui pembongkaran bangunan , pembatalan Ijin Lokasi, dan evaluasi ijin yang telah dikeluarkan seperti Ijin masuk truk dll

Oleh: jokobudisantoso | Juli 16, 2008

Jaringan Pengusaha International

PENGUSAHA JARINGAN INTERNASIONAL
TUGAS MATA KULIAH SISTEM INFORMAS MANAJEMEN (SIM)

DOSEN : DR. ALI ROKHMAN

OLEH

JOKO BUDI SANTOSO (NIM P2 CC 07 102/2007)

AKHMAD SUHELI (NIM P2 CC 07 093/2007)

PENGUSAHA JARINGAN INTERNASIONAL

Sekelompok calon-calon pengusaha pada saat ini sedang gencarnya mengembangkan bisnis internet. Wang Zhidong dan Fernando Espeulas adalah dua contoh “Pengusaha jaringan” yang meluncurkan bisnis baru internet di Asia dan Amerika Latin.

Di Cina perusahaan yang berorientasi pada pasar bebas baru mulai berkembang, dan hanya satu diantara seribu penduduk yang menggunakan internet. Wang sebenarnya terlatih sebagai insnyur listrik, namun dia merancang perusahaan softwarebernama Stone Rich Sight (SRS) di Beijing dimana perusahaan ini menerima 6,5 juta US $ pada tahun 1997 dari kegiatan permodalan Amerika Serikat yaitu dari Walden International Group dan Robertson Stephen. Lebih dari satu juta halaman SRS ini ditampilkan di setiap harinya, sehingga menjadikan SRS sebagai salah satu situs berbahasa Cina paling popular di Dunia.

Pada bulan November 1998, SRS marger dengan Sinanetcom yang merupakan portal paling popular di kalangan “Global” atau penduduk non Cina yeng berlokasi di Cupertino, Calofornia. (Portal adalah sebuah situs yang menawarkan banyak jasa seperti E-mail, On-line Shopping, forum diskusidan perangkat-perangkat untuk mencari informasi). Dua situs yang bergabung ini sekarang dikenal dengan nama Sina.com dan telah menjadi situs paling ramai (banyak dikunjungi) dalam pasar situs berbahasa cina. Untuk menghindari konflik dengan pemerintah Cina, Sina.com membuat portal terpisah masing-masing untuk pangasa pasar Cina, Taiwan, Hongkong, dan Amerika Serikat.

Perusahaan ini menerapkan portal yang berbahasa Cina yang berorientasi pada penduduk loka dan memiliki pelayanan yang memuaskan yang mengkombinasikan content, pelayanan, dan kemampuan mencari informasi dalam Web (jarinagn) yang bagus. Sebagai contoh, Portal Sina.com untuk Amerika Serikat menyediakan berita, Bursa Saham Dow Jones, Iklan, Shopping, E-mail, Link ke situs-situs berbahasa Cina lain, dan perangkat-perangkat untuk mencari informasi. Untuk menyediakan content yang didesain untuk Cina, Wang bekerjasama dengan Koran, majalah, stasiun televise, dan media setempat lainnya. Jumlah pendapatan Sina ini didapatkan dari iklan, yang sebagian besar berasal dari Amerika dan Taiwan. Namun, Sina.com berharap untuk dapat menggunakan biaya berlangganan untuk mengakses dan menambah kegiatan perdagangan melalui media elektronik ini dan menambah kegiatan perdagangan melalui media elektronik ini dan menambah kemampuan komunikasi untuk kegiata internet dan situsnya.

Fernando Espuelas sebelumnya telah menjabat sebagai Managing Director termuda di AT&AT’s, namun dia menginginkan untuk membuat perusahaan sendiri, mendapatkan ide : “Bagaimana jika menciptakan situs Amerika Latin yang memuat berita, E-mail, iklan, game, dan ruang chating dengan user lain secara on-line yang dapat dijangkau di seluruh Amerika Latin. Espuelas percaya bahwa penduduk Amrika Latin pada saat ini menginginkan adanya rasa persatuan yang dapat memperluas perbatasan nasional.

Pada tahun 1996, Espuelas bergabung dengan teman lamanya Jack Chen untuk menciptaka sebuah situs yang menawarkan content dan pelayanan local pada pasar Amerika Latin dengan gaya Amerika. Dia memilih nama Star Media sebuah nama Inggris untuk perusahaannya karena penduduk Amerika Latin memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi pad merk-merk yang berasal dari Amerika namun demikian nama tersebut dapat diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Spanyol dan Portugis. Espuelas berharap bahwa Star Media dapat mencipta ulang Plaza yaitu sebuah area tempat barkumpul orang-orang Amerika Latin dalam internet.

Hari ini Star Media telah berhasil menarik minat kurang-lebih 2 juta pengunjung setiap bulannya. Star Media memiliki kantor 19 negara dan juga membuat suatu rancangan khusus menarik jumlah pengguna internet yang semakin banyak dari penduduk Amerika Latin. Meskipun hanya 1-2% dari rumah tangga Amerika Latin yang memiliki computer pribadi (PC), namun sekitar 34 juta orang menggunakan internet dan setiap harinya jumlahnya semakin bertambah dengan cepat. Terlebih lagi, 72% penduduk Amerika Latin penguna internet beusia antara 18-34 tahun. Yang merupakan sebua kelompok demografi yang menarik bagi para pengiklan. Perusahaan data Inernasional, Framingham yaitu sebuah firma yang bergerak di bidang penelitian di Massachusetts, memprediksi bahwa penduduk Amerika Latin akan menghabiskan lebih dari 8 Miliar US $ untuk kegiatan On-line di akhir tahun 2003. Star Media juga telah mengembangkan content untuk Hispanic di Amerika. Pendapatan Star Media didapatkan dari iklan yang berasal dari perusahaan multinasional yang memiliki minat pada Amerika Latin dan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki minat pada perdagangan via elektronik. Star Media untuk dapat menjual content berlangganan sebagai “Paket nilai tambah” dan cotent pelayanan seperti Sumber data keuangan, eksistensi situs, dan paket E-mail service secara bersamaan untuk bisnis-bisnis bersekala kecil.

Untuk bahan pemikiran : Seberapa pentingkah kehadiran internet dalam kaitannya dengan penyusunan strategi dan operasi perusahaan-perusahaan yang bergerak didalamnya?

Peranan dan fungsi internet dalam narasi di atas sangatlah penting bagi Wang Zhidong dan Fernando Espeulas dalam seluruh Aktifitas dan kegiatan bisnisnya karena baik Wang Zhidong dengan companinya SRS yang di Beijing maupun Fernando Espeulas sengan Companinya Star Media mereka adalah pebisnis “jaringan net” yang sangat membutuhkan banyak pihak (Stekholder) dalam setiap aspek manajemen baik manajemen pemasaran, operasi, dan pengendalian maupun manajemen strateginya. Maka, dengan banyaknya stekholder yang terlibat diutuhkan waktu dan ruang dan fasilitas sumber daya lainnya yang sangat besar jika mereka tidak menggunakan “jaringan net” yang memiliki teknologi dan system informasi ang tinggi agar seluruh simpul-simpul stekholder dapat digerakkan dalam tempat yang singkatuntik mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain teknologi informasi yang tinggi dan saling berhubungan merupakan persyaratan yang harus ada pada perusahaan-perusahaan yang ingin terus maju. Lebih-lebih perusaan yang bergerak pada penjualan produk internet dimana pada setiap aspek manajemen sangat membutuhkan “Link” dan berhubungan dengan system informasi yang terpelihara dengan baik.

Dalam hal ini untuk manajemen mengendalikan dan operasional baik perusahaan di Beijing maupunsetelah marger dengan Sina.net.com maupun Wang Zhidong dan Fernando Espeulas Star Media. Kedua-duanya merupakan busnis yang sangat membutuhkan sarana internet baik dalam pemasaran, pengendalian maupun kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

Sumber :

1. Andrea Peterson, “E-Commerce Apostles Trget Lathin Amerika, but it’s a Thoug Sell”, The Wall Street Journal, January 25, 2000

2. Lislie Chang, “Sina.com Bends to Beijing to Get Nasdaq Listing”, The Wal Street Journal, March 29, 2000

3. Harold Goldberg, “Star Media : Porta Rica”, The Industry Standard, March 1, 1999

4. James Ryan : “China.com”, The industry Standard, January 15, 1999.

Older Posts »

Kategori